PBB dan BoP

Setelah selama 5 tahun bertempur, akhirnya Jenderal de Kock memutuskan untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro. VoC sudah bangkrut akibat Perang Jawa 1825 – 1830 ini.

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Tadi malam saya membaca surat terbuka Forum Prajurit Pejuang Indonesia (FPPI) TNI kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 26/2/2026 yang ditandatangani 4 jenderal purnawirawan.

Isinya menolak pelibatan TNI dalam skenario Board of Peace (BoP) versi Donald Trump sebagai pasukan menjaga perdamaian di Gaza. Basis penolakan tersebut karena BoP bukan PBB, sedang setiap mandat internasional perlu memperoleh persetujuan PBB. FPP TNI masih sangat mempercayai kredibilitas PBB.

Kepercayaan FPP TNI ini pada PBB cukup mengherankan karena penjajahan Israel atas Palestina selama ini adalah kegagalan paling ikonik DK PBB. Trump sendiri tidak percaya pada PBB. Trump menarik diri dari WHO karena pandemi Covid-19 merupakan proyek industri farmasi dan vaksin.

Bagi Prabowo, menyerahkan solusi 2 negara ke tangan PBB adalah membiarkan genosida warga Palestina di Gaza terus terjadi. Harus dicari solusi alternatif, paling tidak untuk segera menghentikan genosida itu. Ini mungkin akan menguntungkan Israel dan HAMAS yang sudah 2 tahun lebih terlibat dalam perang.

Untuk urusan serumit Palestina ini, prinsip dan norma Pembukaan UUD 1945 tentu harus tetap dipegang Presiden PPrabowo sebagai seorang nasionalis dan purnawirawan. Siapa yang meragukan patriotisme Prabowo?

Dalam perspektif fiqh, langkah Prabowo ini tidak hanya ijtihad tapi adalah sikap pemimpin yang proaktif mengupayakan perdamaian melalui jalur diplomasi dan perundingan. Dalam perundingan itu selalu ada takes and gives.

Seperti sinyalemen Noam Chomsky, organisasi yang paling berbahaya di dunia ini bukan Al Qaedah, atau ISIS, tapi partai politik dengan korporasi pendukungnya. Ini yang terjadi di USA, juga di Indonesia.

Sebagian pengamat menyebutnya non-state actors yang berpotensi melakukan non-state crimes. Institusi-institusi inilah yang selama ini membajak PBB dan membuatnya sebagai institusi yang tidak efektif menjaga dan mempromosikan perdamaian.

Partai nasionalis-zinois Likud di tangan Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas sikap Israel sebagai anggota PBB yang paling sering melanggar keputusan DK PBB. 

Pada saat norma-norma multilateral di bawah PBB terbukti tidak efektif, Presiden Trump jelas-jelasnmengatakan dia tidak terikat lagi dengan norma-norma lama itu selama tidak berpihak pada kepentingan AS.

Trump terbuka dan jujur, dan tidak banyak basa-basi diplomatik. Sampai di sini perlu dicatat bahwa dunia industri juga mulai meninggalkan rezim preskriptif-normatif yang sering dilanggar melalui sertifikat-sertifikat palsu, kemudian mengadopsi rezim goal-setting berbasis resiko.

Board of Peace tampaknya mengambil sikap seperti dunia industri di mana tanggungjawab keselamatan tetap dipikul oleh pelaksana lapangan, tidak diserahkan ke institusi birokratis tertentu semacam PBB. 

Perlu dicermati, bahwa PBB didirikan untuk secara resmi mengakhiri Kekhilafahan Turki Usmani sebagai Tata Dunia baru usai Perang Dunia II sekaligus menyiapkan kelahiran negara Israel 1948.

Sejarah menunjukkan bahwa kredibilitas PBB makin dipertanyakan karena gagal mencegah perang di banyak tempat seperti Vietnam, Korea, Afghanistan, Iraq, Somalia, dan di Timur Tengah.

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan juga hingga kini tidak kunjung berakhir jika bukan malah bertambah parah. Presiden Soekarno bahkan pernah keluar dari Olimpiade dan menyelenggarakan Games of New Emerging Forces (GANEFO) tanpa mengundang atlit Israel.

Setelah selama 5 tahun bertempur, akhirnya Jenderal de Kock memutuskan untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro. VoC sudah bangkrut akibat Perang Jawa 1825 – 1830 ini.

Pasukan Diponegoro mungkin juga sudah letih. Namun dalam perundingan itu de Kock ternyata menipu Diponegoro. Apakah episode de Kock – Diponegoro akan terulang kembali 200 tahun kemudian antara Benjamin – Prabowo? Sejarah akan membuktikannya.

*) Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts