MBG Jatim Jangkau 8,4 Juta Penerima, Serap 145 Ribu Tenaga Kerja

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggara MBG 2026 di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (19/2).

SURABAYA-KEMPALAN: Penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mencapai 8.415.000 orang dari seluruh jenjang pendidikan, mulai balita hingga pondok pesantren. Program ini juga menyerap 145.946 tenaga kerja melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara MBG 2026 di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (19/2).

Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda Jatim, anggota DPR RI, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.

“Total persisnya ada 8.415.000 penerima manfaat. Posisinya dari mulai balita, PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai pondok pesantren,” ujar Khofifah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah).

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jatim telah membangun 3.339 SPPG. Dari jumlah itu, 3.125 telah beroperasi dan 214 lainnya dalam tahap persiapan.
“Total petugas tercatat 145.946 orang,” ungkapnya.

Selain mengejar kuantitas, Pemprov Jatim juga mempercepat proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin mutu makanan di setiap dapur umum.

“Yang SLHS baru 1.094. Lalu chef yang bersertifikat 795, dan yang bersertifikat halal 137. Kita berharap sertifikasi ini terus dimaksimalkan sesuai standar dari BGN,” tegasnya.

Meski progres dinilai positif, Khofifah mengakui masih ada tantangan, terutama distribusi logistik ke wilayah kepulauan seperti Sumenep. Selain itu, terdapat aspirasi guru yang mengabdi di SPPG agar dapat diangkat menjadi PPPK.

“Kami ingin memastikan ada sinergi percepatan pelaksanaan program. Forkopimda Provinsi Jawa Timur berada dalam satu barisan, satu komando,” ujarnya.

Menanggapi kesiapan tersebut, Zulkifli Hasan mengapresiasi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan capaian operasional dan SLHS terbanyak. Ia juga mengingatkan kepala daerah menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.

“Arahan Bapak Presiden, naik tidak boleh, turun boleh. Karena itu perlu kebijakan ekstra agar selama bulan puasa dan Lebaran harga tetap terkendali,” tegasnya.(Dwi Arifin)