Bambang Haryo Soroti Lemahnya Transportasi dan Keselamatan Pariwisata Indonesia

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai persoalan mendasar pariwisata Indonesia bukan hanya promosi, tetapi lemahnya integrasi transportasi dan standar keselamatan yang berdampak langsung pada minat wisatawan mancanegara.

Pandangan tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ia mengungkapkan, posisi Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara dalam menarik wisatawan asing.

Bambang memaparkan, sepanjang 2025 Malaysia mampu merealisasikan sekitar 38 juta kunjungan wisatawan mancanegara, disusul Thailand dengan 39 juta wisatawan, serta Vietnam yang telah mencapai 22 juta kunjungan. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya pergeseran daya saing pariwisata kawasan.

“Vietnam dulu berada di bawah Indonesia. Sekarang mereka bisa melampaui kita,” kata Bambang.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai rendahnya capaian Indonesia tidak terlepas dari belum terbangunnya sistem transportasi pariwisata yang terintegrasi. Ia membandingkan dengan negara tetangga yang telah menghubungkan moda udara, darat, dan laut secara terpadu hingga ke destinasi wisata.

“Wisatawan asing membutuhkan kemudahan dan kepastian. Di Indonesia, dari bandara ke hotel saja sering kali belum terlayani transportasi publik yang nyaman,” ujarnya.

Selain konektivitas, Bambang juga menyoroti persoalan keselamatan wisata yang dinilai masih lemah. Ia menyebut banyak bus pariwisata yang pengemudinya belum memiliki kompetensi khusus keselamatan, serta kapal wisata yang belum memenuhi standar klasifikasi.

Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir sedikitnya terjadi enam kasus kapal wisata tenggelam yang membawa wisatawan. Namun, menurutnya, insiden tersebut belum diikuti dengan langkah pembenahan sistemik.

“Keselamatan wisatawan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan internasional,” katanya.

Bambang juga mendorong pembentukan polisi pariwisata khusus sebagaimana diterapkan di sejumlah negara ASEAN. Kehadiran aparat tersebut dinilai penting untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan wisatawan selama berada di Indonesia.

“Perlu aparat yang secara khusus menangani perlindungan dan pelayanan wisatawan,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah menjadikan tahun 2026 sebagai titik awal perbaikan menyeluruh sektor pariwisata, agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan kembali sejajar dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.