Kemacetan Merak–Bakauheni Berulang, GAPASDAP: Armada Menganggur karena Dermaga Tak Memadai

Jakarta — Setiap musim libur panjang, lintasan Merak–Bakauheni kembali menjadi sorotan publik akibat kemacetan parah. Namun, di balik antrean kendaraan yang mengular, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengungkap ironi besar: puluhan kapal justru menganggur karena tidak tersedianya dermaga yang cukup.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan narasi bahwa kemacetan disebabkan kekurangan kapal adalah anggapan yang keliru. Menurutnya, negara selama ini gagal membangun infrastruktur pelabuhan yang sebanding dengan pertumbuhan armada dan kebutuhan transportasi masyarakat.

“Saat ini ada sekitar 70 kapal yang siap beroperasi di Merak–Bakauheni. Tapi karena dermaga terbatas, hanya sekitar 28 kapal per hari yang bisa jalan. Artinya, lebih dari separuh armada tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Khoiri.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya hari operasi kapal. Dalam sebulan, kapal-kapal tersebut rata-rata hanya beroperasi sekitar 11 hari. Situasi ini dinilai tidak berkelanjutan bagi dunia usaha penyeberangan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

Khoiri menjelaskan, kapal yang tidak beroperasi bukan berarti bebas dari beban biaya. Operator tetap harus menanggung berbagai pengeluaran rutin, mulai dari gaji kru, konsumsi BBM untuk mesin standby, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat terlalu lama bersandar.

“Biaya jalan terus, sementara pemasukan terhenti. Ini kondisi yang sangat memberatkan operator dan dalam jangka panjang bisa berdampak pada keselamatan,” katanya.

Ia menambahkan, GAPASDAP telah berulang kali menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI. Namun hingga kini, penambahan maupun perbaikan dermaga belum menjadi prioritas utama kebijakan.

Padahal, menurut Khoiri, tanpa menambah satu kapal pun, kapasitas angkut lintasan Merak–Bakauheni dapat ditingkatkan hingga sekitar 150 persen jika jumlah dermaga memadai dan dapat berfungsi optimal.

Selain keterbatasan jumlah, kualitas dermaga juga menjadi persoalan serius. Khoiri menyebut beberapa dermaga di Pelabuhan Merak masih rawan gagal sandar akibat gelombang dan arus laut karena breakwater yang tidak memadai. Bahkan terdapat dolphin dermaga yang roboh dan belum diperbaiki.

“Kondisi ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Mengenai wacana pengoperasian kapal besar secara permanen, Khoiri menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Ia mengakui kapal besar efektif saat puncak arus mudik Lebaran, namun dalam kondisi normal, kapal kecil tetap diperlukan.

“Rata-rata load factor harian hanya sekitar 35 persen. Kalau kapal besar dipaksakan jalan terus, justru boros BBM subsidi,” ujarnya.

Khoiri menekankan angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi, sehingga efisiensi operasional menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan oleh pembuat kebijakan.

GAPASDAP berharap pemerintah dan DPR mau membuka ruang dialog yang lebih serius dan berbasis data lapangan. Organisasi ini menyatakan siap terlibat aktif dalam perumusan solusi jangka panjang.

“Kami tidak ingin setiap tahun menghadapi masalah yang sama. Infrastruktur harus dibenahi agar pelayanan publik dan dunia usaha bisa berjalan seimbang,” pungkas Khoiri.