Kenaikan BBM 1 Desember 2025: Tekanan Baru bagi Pengguna Non-Subsidi
KEMPALAN: Mulai 1 Desember 2025, harga BBM nonsubsidi resmi naik. Pertamax (RON 92) di Jakarta kini dijual Rp12.750 per liter, naik dari Rp12.200.
dari sebelumnya. Jenis lain seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan serempak.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil.
Kenaikan ini langsung memengaruhi jutaan pengguna yang sehari-hari mengandalkan BBM nonsubsidi.
Banyak kendaraan modern di kota besar lebih efisien menggunakan nonsubsidi karena performa mesin dan kualitas pembakaran. Dengan demikian meski harga subsidi tidak berubah, pengguna nonsubsidi tetap menanggung tambahan biaya.
Seorang pekerja yang rutin mengisi Pertamax 40 liter per bulan kini harus menambah pengeluaran lebih dari Rp22.000 per bulan.
Bagi pengemudi ojek daring, pedagang keliling, atau pelaku UMKM kecil, tambahan ini tentu langsung menggerus margin operasional tanpa kompensasi.
Dampak lebih luas terlihat pada sektor logistik. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya distribusi, yang kemudian menekan harga barang kebutuhan pokok atau menaikkan tarif transportasi. Tekanan inilah yang bisa mendorong inflasi, meski harga BBM subsidi tetap stabil.
—
Harga Dibiarkan Mengikuti Pasar, Perlindungan Pengguna Lemah
Kebijakan ini menegaskan keberpihakan pemerintah yang tampak lebih condong pada mekanisme pasar global daripada perlindungan pengguna domestik.
Narasi resmi menekankan harga bersubsidi tetap stabil, namun tidak menjawab beban jutaan warga yang tergantung pada nonsubsidi untuk mobilitas harian.
Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah sepenuhnya diteruskan kepada pengguna nonsubsidi.
Sebenarnya pemerintah memiliki ruang intervensi fiskal yang seharusnya bisa meredam tekanan harga. Misalnya melalui kompensasi, subsidi bersasar, atau insentif bagi UMKM. Sayangnya, langkah-langkah tersebut minim atau tidak terlihat.
Beban tambahan ini tidak hanya menyentuh rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil dan transportasi informal. Pengeluaran ekstra untuk bahan bakar berarti margin usaha mengecil dan daya beli masyarakat menurun.
Proyeksi sederhana menunjukkan, jika harga BBM nonsubsidi naik rata-rata 4–5%, sektor transportasi dan logistik bisa menaikkan biaya 1–2% untuk distribusi barang.
Diperkirakan dalam enam bulan ke depan, inflasi yang terdorong biaya energi berpotensi menambah tekanan pada harga pangan dan kebutuhan pokok, terutama di kota-kota besar.
Jadi kenaikan BBM nonsubsidi, pada akhirnya, bukan sekadar penyesuaian angka di SPBU.
Ia menjadi indikator keberpihakan kebijakan energi, yang lebih berpihak pada logika pasar daripada perlindungan mobilitas dan ekonomi warga sehari-hari.
Tanpa strategi mitigasi, beban ekonomi ini akan terus menumpuk pada kelompok yang paling rentan, namun paling berperan dalam menjaga roda ekonomi tetap berjalan.
—
Analitik dan Solusi
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM saat ini lebih bersifat reaktif daripada proaktif.
Beban tambahan bagi pengguna nonsubsidi menjadi jelas, sementara dampak jangka menengah terhadap inflasi dan distribusi barang belum diantisipasi secara komprehensif.
Solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain: pemberian subsidi bersasar atau kompensasi transportasi bagi pekerja informal, insentif bagi UMKM untuk mengurangi biaya operasional, serta penguatan regulasi harga angkutan dan logistik agar kenaikan BBM tidak langsung diteruskan ke harga barang.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan menyesuaikan harga BBM dengan tekanan sosial ekonomi, sekaligus mencegah akumulasi beban yang membebani kelompok rentan.
Kebijakan harga energi yang berpihak sekaligus bijak akan memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli atau kelangsungan usaha kecil.
Oleh: M. Rohanudin Jurnalis senior, praktisi penyiaran.
