‎Kabupaten Mojokerto Bangun Banyak Perumahan Tapi Lupa Taman Bermain untuk Anak

KEMPALAN: Kabupaten Mojokerto tengah gencar membangun. Deretan perumahan baru muncul di berbagai kawasan, lengkap dengan akses jalan dan fasilitas ibadah. Tetapi ada satu hal penting yang luput: tidak ada taman bermain untuk anak-anak.
‎
‎Salah satu contoh mencolok adalah Perumahan Grand Kencana di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, yang dibangun dalam empat tahap.
‎
‎Fenomena ini mengundang tanda tanya. Mengapa di tengah pesatnya pembangunan perumahan justru anak-anak seolah tak mendapat tempat?
‎
‎ Padahal menurut psikolog Hence Virgorina, ruang bermain bukan sekadar tambahan, melainkan kebutuhan fundamental. “Taman bermain adalah hak dasar anak. Usia bermain adalah periode emas perkembangan. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, dampaknya bisa jangka panjang,” ujarnya.
‎
‎Hence menegaskan, taman bermain adalah ruang belajar alami. Di sana anak melatih fisik dan motorik, belajar mengelola emosi, berinteraksi sosial, hingga mengasah kreativitas.
‎
‎Semua itu tidak bisa tergantikan oleh ruang tertutup atau permainan instan. “Kalau hanya mengandalkan mal atau permainan sewaan di pinggir jalan, itu jelas tidak cukup,” tambahnya.
‎
‎Namun, kenyataan di Kabupaten Mojokerto berbicara lain. Anak-anak lebih sering dibawa ke mal dengan biaya tiket bermain yang bisa menembus Rp100 ribu sekali masuk.
‎
‎Bagi keluarga muda, biaya ini bukan hanya memberatkan tetapi juga tidak bisa diakses rutin. Alternatif lain, orang tua menyewa mainan keliling berupa mobil-mobilan, masak-masakan, kolam bola, hingga permainan pancing ikan. Murah memang, tapi jauh dari ideal. Bandingkan dengan Surabaya, di mana taman kota dan jalur hijau tersebar luas dan gratis.
‎
‎Ironi makin tajam ketika momentum Hari Anak Nasional 2025 tiba. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, berpidato penuh semangat tentang pentingnya ekosistem sehat bagi anak.
‎
‎“Anak butuh lingkungan yang mendukung, bukan hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Namun, saat ditanya langsung soal minimnya ruang bermain anak di Mojokerto, jawabannya justru datar: “Nanti akan dipikirkan.” Sebuah kalimat singkat yang terasa bertolak belakang dengan retorika panjang dalam pidatonya.
‎
‎Wartawan yang meminta klarifikasi lebih lanjut pun ditinggalkan, setelah sang bupati diarahkan asistennya untuk segera pergi.
‎
‎Kesenjangan antara kata dan tindakan inilah yang membuat publik meragukan keseriusan pemerintah daerah. Pembangunan seharusnya tidak hanya berhenti pada jalan, jembatan dan tempat ibadah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar anak sebagai generasi penerus.
‎
‎Jika anak-anak Mojokerto terus kehilangan ruang bermain, maka pidato tentang masa depan cerah hanya akan tinggal jargon.
‎
‎Sementara generasi yang seharusnya dipersiapkan dengan baik justru tumbuh di tengah keterbatasan ruang yang sepatutnya menjadi hak mereka sejak lahir.
‎
‎Rokimdakas
‎Penulis Surabaya
‎12 September 2025
‎