Ulama, Kiai, dan Habaib Jawa Timur Tolak Uji Coba Vaksin TBC, Desak DPRD Sampaikan Penolakan ke Pemerintah

SURABAYA – KEMPALAN: Gelombang penolakan terhadap rencana uji coba vaksin TBC di Jawa Timur semakin meluas. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah ulama, kiai, dan habaib yang menyatakan ketidaksetujuan mereka atas pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang sebelumnya menyatakan kesiapan Jawa Timur menjadi lokasi uji coba vaksin TBC yang disebut-sebut didukung oleh tokoh dunia, Bill Gates.

Dalam pertemuan audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Senin (2/6), para ulama secara tegas menyatakan keberatannya dan mendesak lembaga legislatif tersebut untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, khususnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.

“Penolakan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat dunia sudah mengetahui rekam jejak kontroversial Bill Gates yang sering dikaitkan dengan agenda depopulasi dan bisnis vaksin global,” tegas salah satu perwakilan ulama dalam forum tersebut. Lima orang yang mewakili 40 Kyai dan habaib itu adalah Kyai Abdussalam, Ustadz Andri Kurniawan, Nurcholis,

Kebanyakan yang hadir berasal dari perwakilan pesantren besar di wilayah Kediri, Malang, Madura. Sementara itu, ratusan simpatisan dan jamaah menunggu di masjid Kemayoran dan pelataran masjid yang tepat berada di gedung perwakilan rakyat tersebut.

Surat pernyataan sikap resmi diserahkan oleh perwakilan ulama kepada anggota dewan yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas (Komisi E – PKS) dan Muhammad Arbayanto (Demokrat) . Mereka menerima surat tersebut dengan penuh perhatian dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kami akan menyampaikan surat ini langsung kepada pimpinan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami juga akan membuat surat resmi dari DPRD kepada DPR RI sebagai bentuk penegasan bahwa rakyat Jawa Timur menolak keras uji coba vaksin ini,” kata Puguh.

Sayangnya, dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tidak hadir dengan alasan menghadiri rapat paripurna yang bersamaan waktunya.

Para ulama menegaskan bahwa Jawa Timur adalah barometer politik nasional. Setiap gejolak yang terjadi di wilayah ini bisa memicu instabilitas yang lebih luas di Indonesia. Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah pusat dan daerah tidak gegabah mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan dan ketenangan masyarakat.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kami tidak akan tinggal diam jika hal ini dipaksakan. Ini bukan tentang anti-ilmu pengetahuan, tapi soal kedaulatan, transparansi, dan hak masyarakat untuk merasa aman,” tegas salah satu dari lima orang perwakilan yang diberi kesempatan bicara. Dari lima perwakilan pembicara tersebut nampak K.H. Yahya Hamiduddin, K. H. Syamsudin, K. H. Fadholi Mohammad Ruham, KH. Ja’far Sodiq, Ustadz Dh imam Abror, Ustadz Andri Kurniawan, Nurcholis dan beberap orang sebagai pendamping anggota dewan.

Penolakan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah agar lebih terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kesehatan publik.

Berikut surat pernyataan sikapnya:

PERNYATAAN SIKAP ULAMA, KIAI, HABAIB, DAN TOKOH JAWA TIMUR

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu Alaikum Wr Wb
Kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah dan rakyat Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan. Dunia internasional sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi karena terjadinya penerapakan pajak impor yang gila-gilaan dari Amerika Serikat. Kebijakan proteksionistis ini memicu perang dagang terbuka antara Amerika melawan China. Akibatnya dirasakan oleh semua negara di seluruh dunia yang mengalami penurunan ekonomi sebagai dampak perang dagang tersebut.

Sementara itu perang terbuka antara Rusia melawan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Perang terbuka ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia secara signifikan.

Selain itu, konflik Timur Tengah masih terus membara akibat kebrutalan zionisme Israel yang terus-menerus melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil dan anak-anak di Palestina. Seruan perdamaian dan kecaman dari seluruh dunia tidak didengar oleh Israel, yang mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Akibat konflik Israel-Palestina ini stabilitas dunia internasional terancam.

Kondisi Indonesia sangat terpengaruh oleh situasi geopolitik internasional itu. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sulit dicapai. Pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran yang membawa dampak serius terhadap berbagai sektor swasta.

Dalam kondisi yang sulit ini pemerintah masih harus bertarung melawan berbagai inefisiensi dan pemborosan serta korupsi yang merajalela. Kasus-kasus mega-korupsi terjadi di banyak sektor pemerintahan. Korupsi tata kelola timah menjadi skandal besar yang merugikan rakyat triliunan rupiah. Pencurian uang rakyat triunan rupiah terjadi di Pertamina, dan sampai sekarang belum terlihat penyelesaiannya secara tuntas. Di sektor swasta, korupsi dan kolusi terjadi secara masif di PT Sritex Solo. Ribuan karyawan menjadi korban PHK dan tidak jelas masa depannya, sementara para direksi berpesta pora dengan uang korupsi trliunan rupiah.

Para pejabat tinggi negara di kabinet juga terindikasi terlibat korupsi besar-besaran. Fakta persidangan yang menyebut mantan menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menerima jatah 50 persen dari pemeliharaan situs judi online menjadi pukulan telak yang mempermalukan pemerintah.

Yang terbaru adalah dugaan terjadinya korupsi triliunan rupiah di Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim yang semakin menghancurkan citra pemerintah.

Di tengah karut marut ini muncul persoalan baru yang berhubungan dengan layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Presiden Prabowo telah mendapatkan dana hibah dari pendiri Microsoft sebesar USD 159 juta atau setara dengan Rp 2,6 triliun. Tetapi dana hibah ini bukan pemberian gratis, karena Bill Gates membawa produk terbaru vaksin TBC yang harus diujicobakan di Indonesia sebelum diproduksi dan dijual bebas. Setidaknya dibutuhkan 2.000 orang yang akan menjadi kelinci percobaan uji klinis vaksin TBC.

Uji klinis ini berpotensi membawa risiko yang berbahaya kepada partisipan uji klinis. Risiko ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh Kementerian Kesehatan sebagai leading sector proyek ini. Vaksin TBC ini juga belum teruji tingkat kehalalannya, karena pada umumnya semua vaksin diambil dari sampel babi.

Kementerian Kesehatan lebih fokus kepada faktor komersial daripada memperhatikan keselamatan warga negara. Hasil uji klinis ini akan dibawa ke Amerika dan vaksinya akan diproduksi masal di Amerika. Indonesia hanya akan menjadi sasaran pemasaran vaksin dengan harga mahal.

Menimbang semua peristiwa global dan nasional ini, kami ULAMA, KIAI, HABAIB DAN TOKOH MASYARAKAT JAWA TIMUR bersama ini menyampaikan ‘’LIMA TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH’’

PERTAMA: Pemerintah Prabowo Subianto harus tegas dalam menyikapi pembantaian yang dilakukan oleh zionis Israel terhadap kaum muslim di Gaza Palestina. Jangan ada pengakuan terhadap negara Israel sebelum semua tindakan genosida dihentikan. Dalam kasus konflik Rusia-Ukraina, pemerintah Prabowo diminta lebih akftif mendorong negara-negara Non-Blok untuk mengambil peran dalam upaya perdamaian dengan berpegang pada azas politik luar negeri yang bebas aktif.

KEDUA: Mendesak Pemerintah Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

KETIGA: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo. Menteri-menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik dan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi harus diberhentikan dan dibawa ke meja pengadilan.

KEEMPAT: Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi ulang terhadap kesepakatan kerja sama dengan Bill Gates. Harus dikaji ulang secara saksama manfaat dan mudharat kerja sama itu. Jika mudharatnya lebih besar, maka kerja sama itu harus dibatalkan.

KELIMA: Pemerintah Prabowo Subianto harus mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, karena kebijakannya yang kontroversial dan tidak sinkron dengan komunitas kesehatan di Indonesia. Latar belakangnya yang bukan ahli kesehatan menyebabkan kebijakannya lebih fokus pada profit daripada memperhatikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan niat tulus ikhlas untuk memperbaiki kondisi Bangsa Indonesia, agar bisa terwujud cita-cita ‘’Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur’’

Wassalamu alaikum Wr Wb.

SURABAYA 2 JUNI 2025

K.H Ali Karrar Shinhaji

K.H Fadholi Mohammad Ruham

K.H Mahrus Abdul Malik

K.H Syamsudin

K.H Yahya Hamiduddin

K.H Ja’far Shodiq

Sampai pertemuan selesai, Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur tidak nampak hadir dan rombongan Kyai dan Habaib serta ustadz keluar gedung DPRD disambut oleh jamaah dan santri pengikut masing-masing. Dalam kesempatan itu, nampak hadir personil dari Polres dengan pakaian preman.(Izzat)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)