Legislator Gerindra Bambang Haryo Apresiasi Upaya Penurunan Harga LPG 3 Kg, Ini Yang Disampaikan
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi langkah pemerintah dalam menurunkan harga LPG 3 kilogram melalui pemangkasan rantai distribusi. Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam untuk memastikan ketercukupan dan aksesibilitas agen resmi Pertamina bagi masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pasokan LPG 3 kilogram cukup dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini, masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM masih sangat bergantung pada LPG 3 kilogram karena harganya lebih terjangkau dibandingkan LPG 12 kilogram,” ujar BHS.
Bambang juga menyoroti kondisi ekonomi terkait distribusi LPG 3 kilogram, yang telah memberikan dampak luas bagi pelaku usaha kecil. Ia berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengawasi harga LPG bersubsidi agar tetap sesuai ketentuan.
“Saat ini, harga LPG 3 kilogram yang seharusnya berkisar Rp12.000 di pasaran justru melonjak hingga Rp22.000 hingga Rp24.000. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Menurut BHS, harga LPG non-subsidi di Indonesia masih tergolong tinggi, menyebabkan masyarakat menengah beralih ke LPG bersubsidi. Saat ini, harga LPG 12 kilogram di Indonesia mencapai Rp210.000 atau Rp17.500 per kilogram. Sebagai perbandingan, harga LPG di Malaysia hanya Rp6.416 per kilogram, di Thailand sekitar Rp12.000 per kilogram, dan di Vietnam Rp9.920 per kilogram.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian untuk menurunkan harga LPG 12 kilogram agar lebih kompetitif. Mengingat Indonesia adalah negara penghasil gas dan pernah mengekspor satu juta ton LPG ke Malaysia pada 2015, harga LPG di dalam negeri seharusnya bisa lebih murah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,” papar Bambang.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar di beberapa lokasi, seperti Lapangan Maruap Sarati, Lapangan Puspa, Tuban, Kalibiru, Papua, dan Sangatta. Dengan pemanfaatan optimal, Indonesia seharusnya bisa mencapai swasembada LPG dan mengurangi impor dari negara lain.
“Jika harga LPG non-subsidi lebih murah, masyarakat kelas menengah bisa beralih ke LPG tersebut. Ini akan mengurangi beban subsidi dan memberikan manfaat bagi UMKM dalam pengembangan usaha mereka. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa lebih mudah tercapai,” pungkas BHS.
