Makelar Perdamaian ala Prabowo

KEMPALAN: Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung selama 16 bulan, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sudah banyak proposal perdamaian yang diajukan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan perang. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mencoba peruntungan untuk menjadi perantara damai dengan mengajukan usulan perdamaian. Sayangnya, usulan Prabowo itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina.

Prabowo menyampaikan usul itu saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, akhir pekan lalu. Rencana perdamaian yang diajukan Prabowo adalah penghentian permusuhan segera, gencatan senjata pada posisi sekarang, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Prabowo juga menyarankan sebuah referendum di wilayah yang disengketakan yang diselenggarakan oleh PBB.

Alih-alih mendapat sambutan, usul Prabowo itu langsung ditolak di tempat. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang juga hadir di pertemuan itu dengan tegas menolak usulan Indonesia.

Bukan hanya menolak, Reznikov bahkan mencibir dengan menyebut usulan perdamaian itu sebagai usul Rusia, bukan usul dari Indonesia. Dengan kata lain Reznikov menganggap Prabowo hanya sebagai makelar perdamaian yang membawa misi Rusia. Reznikov tegas mengatakan tidak butuh makelar perdamaian dengan usul yang ganjil sebagaimana yang dibawa Prabowo.

Dalam diplomasi internasional istilah makelar perdamaian bukanlah hal yang prejoratif atau merendahkan. Makelar perdamaian, peace broker, malah mempunyai posisi terhormat dalam proses perdamaian yang melibatkan sengketa besar di dunia internasional. Bahkan tokoh sekelas Jimmy Carter, mantan presiden Amerika, pernah menjadi makelar perdamaian untuk mendamaikan Mesir dengan Israel, setelah terjadinya Perang Enam Hari pada 1967.

Ketika itu konflik perebutan wilayah antara Israel, yang menduduki Palestina, dengan negara-negara Arab di sekitarnya, berujung pada perang besar selama enam hari. Dalam perang singkat itu Israel berhasil mengalahkan aliansi negara-negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, dan Jordania.

Jimmy Carter menjadi penengah dan muncul sebagai makelar perdamaian yang sukses membawa dua negara untuk menandatangani kesepakatan damai. Maka lahirlah persetujuan Camp David yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada 1978.

Tidak semua orang menyukai perdamaian. Keputusan damai Anwar Sadat dengan Israel disambut sebagai langkah positif untuk mengakhiri konflik regional yang berkepanjangan. Tetapi, banyak pihak yang menganggap Anwar Sadat sebagai pengkhianat karena berdamai dengan Yahudi. Sadat akhirnya dibunuh oleh tentara Mesir dalam sebuah defile militer pada 1981.

Karena itu misi makeler perdamaian yang dibawa Prabowo adalah misi yang mulia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ukraina dan Rusia pada 2022 ketika perang baru saja berkecamuk. Sayangnya, dua misi makelar perdamaian itu sama-sama gagal.

Bukan hanya gagal, Jokowi saat itu dianggap memutarbalikkan fakta. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenski mengatakan tidak butuh makelar perdamaian, karena dia bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Rusia. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin malah menguliahi Indonesia supaya tidak mengajari cara berdamai dengan Ukraina.

Rupanya Prabowo ingin memanfaatkan posisi Indonesia sebagai ketua gerakan ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) untuk menjadi mediator damai. Tapi, upaya itu gagal, dan malah menjadi bumerang yang mempermalukan reputasi internasional Indonesia.

Di forum itu Prabowo menjadi terpantik emosinya dan memberi reaksi dengan nada tinggi. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sudah pernah merasakan menjadi korban invasi yang dirasakan oleh Ukraina. Karena itu Indonesia berusaha mengajukan proposal damai berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Indonesia.

Proposal damai Prabowo disebut aneh oleh Ukraina. Proposal itu sebenarnya berisi hal-hal yang bersifat standar dalam upaya perdamaian di seluruh penjuru dunia. Kedua negara yang berkonflik diminta berhenti, kemudian mengadakan gencatan senjata pada posisi sekarang, dan kemudian pasukan PBB didatangkan untuk menjaga perdamaian. Untuk perdamaian jangka panjang diusulkan sebuah referendum.

Indonesia punya pengalaman konflik semacam itu, meskipun tidak sepenuhnya sama. Pada 1969 Indonesia terlibat dalam konflik wilayah dengan Belanda memperebutkan wilayah Irian Barat. Pola perdamaian standar itu ditetapkan dan referendum diadakan, dan Indonesia memenangkan referendum itu. Terlepas dari proses referendum yang dinilai banyak cacat, Irian Barat pun kembali menjadi wilayah Indonesia.

Hal yang sama terjadi pada 1999 ketika Indonesia mengadakan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Kali ini Indonesia kalah dan Timor Timur lepas dari kekuasaan Indonesia. Dua referendum yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai hasil yang berbeda, dalam kasus Irian Barat Indonesia menang, tapi di Timor Timur Indonesia kalah.

Pengalaman mengelola konflik wilayah di Indonesia itu menjadi bekal bagi Prabowo untuk menjadi makelar perdamaian perang Rusia-Ukraina. Sayangnya proposal itu terlalu sederhana—malah dibilang ganjil—karena tidak melihat konteks global yang menjadi dasar invasi Rusia terhadap Ukraina.

Ukraina menganggap proposal Prabowo ganjil, karena seolah-olah meminta Ukraina mengalah kepada Rusia. Ukraina tetap kukuh dengan pendiriannya untuk dibiarkan bebas menentukan masa depan negaranya sendiri. Ukraina tegas ingin menjadi anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), menjadi bagian dari aliansi dengan kekuatan militer Eropa dan Amerika.

Bagi Rusia, membiarkan Ukraina menjadi anggota NATO sama saja dengan menodongkan senjata ke kepala sendiri. Ukraina berada tepat pada perbatasan dengan Rusia. Di masa lalu Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet bubrah dan terpecah menjadi 15 negara-negara kecil pada 1990. Rusia tetap ingin mengontrol negara-negara bekas jajahan itu dan tidak menghendaki mereka berpihak kepada Eropa dan Amerika.

Inilah problem pelik yang mirip benang ruwet. NATO dianggap melakukan cawe-cawe terhadap urusan dalam negeri Ukraina yang mengancam Rusia. Pada 2014 Amerika dituduh berada di balik pendongkelan rezim Viktor Yanukovich yang pro-Rusia dan menggantinya dengan Zelensky yang pro-Barat.

Zelensky kemudian bersikeras menjadi anggota NATO supaya bisa mendapatkan pengamanan langsung dari ancaman Rusia. Tentu saja Rusia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Maka, Rusia pun menginvasi Ukraina untuk menghentikan ancaman keamanan yang berada tepat di pintu belakang rumahnya.

Konflik Rusia-Ukraina sangat pelik, karena melibatkan persaingan global antara Rusia—sebagai pewaris Uni Soviet—melawan Amerika yang merasa sebagai penguasa tunggal dunia. Amerika tidak berani melakukan perang terbuka melawan Rusia karena Rusia masih punya 6.000 hulu ledak nuklir aktif. Perang terbuka Amerika vs Rusia akan berpotensi menjadi perang dunia ketiga.

Konflik Rusia-Ukraina super-pelik, tapi proposal Prabowo terlalu sederhana. Maunya menjadi pendamai dunia, tapi akhirnya harus menahan malu. ()