IKN Titik Pertemuan Anies dengan Jokowi?

KEMPALAN: Benarkah Anies itu orang yang gak bisa diajak kerjasama? Benarkah Anies itu antitesa dari pemerintahan Jokowi? Atau benarkah Anies akan merubah semua apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi?

Untuk menjawab itu tidak bisa kita hanya melakukan dengan asumsi apalagi dugaan dugaan yang selama ini ada dan dikembangkan, jangan – jangan hanya karena mereka selama ini sudah menikmati menjarah kekayaan negara dan berlindung dibalik pemerintahan Jokowi, lalu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menjegal Anies, yang memang tidak sepaham dengan cara cara kotor mereka mengelola negara.

Jokowi sangat berkepentingan dengan siapapun kelak yang akan meneruskan suksesi kepemimpinannya, termasuk dengan Anies Baswedan.

Lalu apa kepentingan Jokowi sebagai kepala negara? Tentu terjaminnya keberlanjutan program program pemerintah yang sudah dicanangkan dan yang sedang dijalankan. Salah satu yang menjadi proyek ambisiusnya adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Pandemi Covid 19 telah membuyarkan semua apa yang menjadi impian dan rencana Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Seluruh rencana anggaran dan pelaksanaan program terpaksa harus dialihkan untuk penanganan Covid, padahal Jokowi berharap tahun 2023 akan menjadi landasan memastikan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur.

Bahkan untuk melegitimasi pemindahan ibu kota negara tersebut, Jokowi menggunakan legitimasi Bung Karno, bahwa pemindahan IKN ini bukan keinginannya, ini sebagaimana amanah Bung Karno.

Terlepas bahwa ini keinginan siapa, tapi wacana pemindahan IKN memang bukanlah sesuatu yang baru, ini hanya berkaitan dengan momentum saja. Hanya perbedaan memandang momentum inilah yang kini menjadi persoalan. Diolah oleh mereka yang mempunyai kepentingan, menghadapkan figur Anies dengan non Anies dengan cara cara tak bermartabat, menyebarkan isu intoleran, antitesa dan sederet fitnah yang merajalela.

Bahkan juga demi ambisi itu, menghalalkan segala cara, mengangkangi demokrasi, mewacanakan isu tiga periode, pemunduran pemilu dengan alasan pemilihan ekonomi dan sederet alasan yang ujungnya adalah pemindahan IKN harus mendapatkan jaminan tetap berjalan, karena proyek ini sudah melibatkan kekuatan modal yang harus dijamin keberlangsungannya.

Anies dengan jargon change and continuity adalah sosok yang menghargai dan menghormati, Anies adalah sosok kolaborasi bukan sosok yang gemar polarisasi. Sehingga memposisikan Anies sebagai sosok oposisi yang tak mau kerjasama adalah upaya naif dan berniat memecah belah bangsa.

Mempertemukan kolaborasi itulah yang kini sedang diupayakan melalui sinyal – sinyal yang dikirim oleh PKS, NasDem dan Demokrat dalam mempertemukan itu.

Sehingga kalau bicara komitmen menyelamatkan negara dari keterbelahan, upaya mengkolaborisakan kekuatan untuk mengantarkan negara hadir sebagai amanah konstitusi, nampaknya PKS, Nasdem dan Demokrat, terlihat berada pada posisi terdepan, dibanding dengan mereka yang mengatakan paling Pancasilais dan paling nasionalis, tapi nyatanya tak memahami makna kolaborasi dan demokrasi. (*)

Surabaya, 27 Februari 2023

Editor: DAD