Uang Darah

Tanah Papua yang kaya raya akan emas, tembaga, dan berbagai mineral, harusnya menjadi jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tapi, kenyataannya berbanding 180 derajat. Rakyat Papua tetap miskin dan selalu menduduki tempat terbawah dalam daftar wilayah miskin di Indonesia.

Soeharto mempertahankan Freeport ‘’at all cost’’, dengan segala cara dan harga, termasuk menjadikan wilayah Irian Jaya sebagai daerah operasi militer. Tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sejarah buram yang ditoreh Orde Baru di Irian Jaya.

BACA JUGA: Dewan Kolonel

Di era reformasi pemerintah pusat melakukan rehabilitasi dengan mengembalikan nama menjadi Provinsi Papua. Pemerintah pusat juga memberikan kompensasi dalam bentuk dana otonomi khusus sebagai uang darah.

Kondisi politik Papua yang rapuh membuat pemerintah pusat longgar dalam melakukan pengawasan. Dana otsus yang sangat besar tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengejar ketertinggalan Papua dari wilayah lain. Muncul banyak dugaan bahwa dana otsus itu menjadi bancakan para elite politik di Papua.

Pemerintah pusat akhirnya kehilangan kesabaran, dan Lukas Enembe sekarang menjadi korbannya. Mahfud MD menegaskan bahwa tindakan terhadap Enembe tidak berhubungan dengan politik. Hal ini hanya retorika politik belaka, karena Mahfud justru mengungkit dana otsus yang selama ini dianggap tabu untuk diungkap.