Revolusi Akhlak

Kekuasaan dibangun di atas kedaruratan. Penguasa mengumumkan kondisi darurat terorisme, darurat radikalisme, darurat pandemic, dan yang terbaru sekarang adalah darurat ekonomi akibat perang Rusia vs Ukraina. Maka, semua tindakan di luar hukum bisa dilakukan atas nama kedaruratan.

Negara mengatur kesehatan kita dengan mengeluarkan kewajiban booster. Alasannya untuk melindungi rakyat dari gelombang baru pandemi, tapi nyatanya menempatkan rakyat dalam kondisi darurat yang merepotkan. Dengan menciptakan kondisi darurat itu segala keputusan bisa diambil serta merta secara sepihak.

BACA JUGA: Media yang Punah

Bagaimana mengukur kondisi darurat, apakah ada parameternya? Ternyata hal itu tak penting. Yang penting adalah negara mengeluarkan pengumuman keadaan darurat sehingga bisa mengambil tindakan yang diinginkan.

Kondisi darurat ini tidak terjadi di negara otoriter komunis atau fasis, kondisi ini terjadi di banyak negara demokratis. Atas nama kekuasaan demokratis negara bisa menerapkan kondisi darurat, dan atas nama demokrasi rakyat boleh menjadi korban dan ditempatkan sebagai ‘’manusia telanjang’’.

Homo sacer, manusia telanjang, seperti yang digambarkan filosof Giorgio Agamben, adalah warga negara yang kehilangan hak-hak pribadinya dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara yang seharusnya menjadi pelindung. Homo sacer menggambarkan ketelanjangan manusia dan ketidakberdayaannya menghadapi hukum kekuasaan. Para korban yang tidak berdaya di depan hukum itu adalah “homo sacer” manusia-manusia telanjang yang tidak terlindungi dari tekanan kekuatan hukum kekuasaan.