Bandar, Bandit, Badut

Seorang pejabat harus bersifat benevolent, loman, dermawan kepada teman, sahabat, kerabat, dan handai tolan. Ia harus menolong dan membantu memberi pekerjaan dan menolong orang sekitar dan banyak menyumbang kegiatan sosial dan keagamaan. Karena itu setiap ada pejabat yang dicokok karena korupsi, tetangga-tetangga yang diwawancarai media selalu mengatakan bahwa sang koruptor orang baik nan dermawan

Almarhum Adam Malik memopulerkan istilah “Semua Bisa Diatur” yang sampai sekarang masih dikutip oleh semua orang dan menjadi frasa yang khas dalam khazanah Bahasa Indonesia. Adam Malik yang berlatar belakang wartawan adalah menteri luar negeri legend yang sangat piawai dalam diplomasi luar negeri meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal diplomasi. Ketika wartawan asing menanyakan terjemahan Inggris dari kalimat “Semua Bisa Diatur” Adam Malik menjawab sambil tersenyum lebar “All are Aturable”.

Tentu saja Adam Malik yang fasih berbahasa Inggris dan lancar beberapa bahasa Eropa tahu terjemahan leterlijk frasa itu. Tapi penerjemahan harfiah tidak akan tepat menggambarkan konteks kalimat itu. “All are Managable” bukan terjemahan tepat, makanya Malik menyebutkan “All are Aturable”. Yang dimaksud mengatur bukan me-manage. Mengatur punya makna konotatif menyiasati atau malah mengakali dan membohongi aturan. Laws are made to be broken, aturan dibuat untuk dilanggar. Begitu kata pepatah Inggris. Aturan hukum memang ada, tapi aturan itu bisa diatur lagi supaya lebih teratur.

Adam Malik yang kemudian menjadi wakil presiden mendampingi Pak Harto dikenal sebagai pejabat yang jujur dan bersih. Ungkapan itu mungkin bisa disebut sebagai otokritik terhadap Orde Baru yang ketika itu banyak digerogoti kasus megakorupsi  seperti korupsi Ibnu Sutowo. Malik tentu paham bahwa mengritik rezim Pak Harto adalah tindakan yang melanggar fatsoen politik karena ia bagian dari rezim. Salah satu cara otokritik yang tepat adalah menyindir rezim dengan frasa semua bisa diatur

Para pemburu rente, rent seeker, seperti ini menjadi bagian dari lingkaran setan korupsi di Indonesia. Mereka menjadi bandar politik yang menjadi bohir membayari proyek politik yang mahal, dan sebagai imbalannya mereka menerima proyek dengan memanipulasi proses tender