Rusia-Tiongkok Tuduh AS ‘Provokasi’ di Semenanjung Korea

MOSKOW-KEMPALAN: Pada Rabu (8/6), telah dilaksanakan Sidang Majelis Umum PBB yang mengundang 193 negara anggota untuk membahas mengenai masa depan Korea Utara yang baru saja meluncurkan delapan misilnya.

Dalam sidang tersebut, telah terjadi pertama kalinya negara permanen PBB menggunakan hak Veto dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Untuk penjelasannya, negara permanen yang terdiri dari Rusia, Tiongkok, AS, Prancis dan Britania Raya hanya boleh menggunakan hak Veto-nya di Sidang Majelis Umum jika menjelaskan ‘Alasan’ dibaliknya.

Namun, untuk di jenis sidang lainnya semisal Dewan Keamanan PBB, kelima negara tersebut dapat secara bebas menggunakan hak Veto-nya.

Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (8/6) membahas mengenai resolusi yang berisikan pemberian sanksi ke Korea Utara karena tindakannya yang agresif dan provokatif di Semenanjung Korea.

Kemudian, ketika dalam sidang, Rusia dan Tiongkok menggunakan hak Veto-nya dengan memberikan alasan yang sama bahwa AS menjadi dalang dibalik semua tindakan ‘Panas’ di Semenanjung Korea.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB yaitu Zhang Jun mengatakan dalam pidatonya bahwa tensi konflik di semenanjung Korea dapat berkembang menjadi parah pada saat ini karena kebijakan AS yang plin-plan.

Zhang Jun juga meminta AS untuk segera bertindak untuk menangkat sanksi yang diberikan ke Korea Utara.

“Banyak hal yang bisa dilakukan AS—sepertinya misalnya angkat atau ringankan sanksi dan akhiri latihan gabungan dengan Korea Selatan. Kuncinya adalah bertindak—bukan hanya mengadakan dialog” ucap Zhang dalam pidato di Mimbar PBB.

Satu pemikiran dengan Tiongkok, Rusia juga mengatakan hal yang sama dan meminta sanksi untuk cepat diangkat supaya Korea Utara terhindar dari gejolak internal.

Rusia yang diwakili oleh Wakil Duta Besarnya yaitu Anna Evstigneeva mengatakan bahwa Korea Utara membutuhkan bantuan kemanusiaan dan negara Barat harus berhenti menyalahkan Korea Utara.

Menanggapi adanya hal tersebut, pihak AS menolak semua tuduhan yang ada dan mempertanyakan rasionalisasi penggunaan Veto oleh Rusia dan Tiongkok.

“Kami harap penggunaan Veto tidak mencerminkan kerja sama yang ada. Penjelasan mereka tidak cukup, tidak kredibel dan tidak meyakinkan” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB yaitu Jeffrey DeLaurentis.

(Aljazeera, Muhamad Nurilham)