Pemilu 2024 dan Demokrasi Saling Mengenyahkan

Di masa Orde Baru demokrasi kita dijuluki demokrasi pengejar layang- layang. Masih menggambarkan keadaan suka cita para pengejar layang- layang. Yang diawal -awal ” game ” bahu – membahu menciptakan kegembiraan dengan permainan itu. Aturan dibuat bareng, gala bambu dicreate bersama dikasih ranting pohon ujungnya, menyeberang jalan saling menjaga, meski endingnya ironis. Tidak ada yang boleh mendapat layangan itu, mendingan robek-robek. Tapi tidak ada yang kecewa. Besok bermain lagi. Begitu lagi.

Tapi satu dasawarsa terakhir permainan berubah drastis. Kita mengurut dada karena semangat sportivitas sebagaimana dalam game apapun hilang. Yang ada semangat saling mengenyahkan satu sama lain. Hoax dan doxing menjadi senjata pamungkas untuk menyalurkan naluri pengenyahan lawan politik, bahkan jauh sebelum kompetisi dimulai.

Pers tumbuh di tengah setting suasana itu. Mau tidak mau sering dianggap melakukan hal sama. Ini sangat berbahaya. Pada Pemilu sebelumnya masyarakat memparodikan Pemilu adalah babak Pers VS Pers. Keterbelahan pers digambarkan sangat ironis di mata publik. Anda harus nonton dua Stasiun TV sekaligus untuk mendapatkan liputan coverboth sides. Ini tidak sepantasnya terjadi justru ketika reformasi bangsa pada tahun 1998 menghadiahi kemerdekaan pers kepada wartawan dan bangsa

Itu alasan Dewan Kehormatan PWI bulan Maret memperingatkan seluruh wartawan anggota PWI agar tidak mencampursdukkan kegiatan kewartawanannya dengan kegiatan di dunia politik.

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan anggota maupun pengurus PWI di semua tingkatan yang akan menjadi calon anggota legislatif tidak mengerjakan tugas kewartawanan, sedangkan bagi pengurus harus mengundurkan diri sebagai pengurus. Seperti yang menjadi amanah Pasal 26 Peraturan Dasar PWI hasil Kongres XXIV di Solo Tahun 2018. Silahkan, namun semua yang akan maju dalam pilpres, pilkada dan pemilu legislatif harus mengundurkan diri.