Ketum ANIES: Hati-hati Deklarasi Bermotif Politik Busuk!

JAKARTA–KEMPALAN: Para relawan dan masyarakat yang bersimpati kepada Anies Baswedan diajak untuk lebih bijak, berbasis data dalam bersikap dan bertindak, serta tidak mudah terprovokasi oleh upaya-upaya politik busuk yang tengah dipraktikkan lawan politik dan para pembenci.

“Ada upaya men-downgrade capaian-capaian Anies. Dalam kasus FPI palsu dan deklarasi setting-an, mereka mem-framing dua hal. Pertama, Anies dekat dengan kaum radikal. Kedua, Anies memainkan politik SARA. Mereka coba mendekatkan isu tersebut supaya masyarakat melakukan tuduhan-tuduhan seperti itu,” kata Ketua Umum Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) La Ode Basir, Kamis 9 Juni 2022.

Menurut dia, dua fenomena itu merupakan upaya sistematis menggiring kepada masyarakat bahwa Anies dekat dengan radikalisme dan politik SARA.

“Relawan harus hati-hati betul. Ketika mendapat undangan deklarasi harus tahu jelas siapa pengundangnya, di mana tempatnya, bagaimana track record pengundangnya. Kalau nggak jelas susunan acaranya, teman-teman dan masyarakat harus berhati-hati. Dikhawatirkan ada upaya-upaya politik busuk dan politik hitam dalam upaya menggiring opini menjatuhkan Anies,” tutur La Ode.

La Ode menegaskan bahwa dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies menang besar dengan perolehan suara 57 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemilihnya heterogen tanpa label-label kanan atau kiri.

“Jakarta setelah dipimpin Anies mendapat indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dia berpihak dan memberi ruang luas kepada seluruh warganya apapun agamanya, apapun sukunya. Kalau muncul berita-berita miring, itu penggiringan opini, framing saja, untuk menjelekkan Anies. Jadi kita harus lebih cerdaslah. Mari kita lihat semua berbasis fakta dan data yang sudah ada,” tutur dia.

Menurut La Ode, sejak awal Anies sebagai tokoh memiliki ide dan gagasan bagaimana merawat tenun kebangsaan.

“Jauh sebelum jadi gubernur, jauh sebelum menjadi menteri. Sejak awal, Anies sudah bicara soal merawat kebhinnekaan, bersatu dalam kebhinnekaan,” ujar dia.

Bagi dia, ibarat Anies sebagai artis, ada fans dan haters. Jika haters melakukan upaya menjatuhkan sang artis, apakah fans boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib? Tentu saja boleh. Namun, relawan belum punya legal standing.

”Kami rakyat biasa. Belum terbentuk tim sukses. Kalau timses sudah terbentuk, tahapan pemilu sudah berjalan, ada SK, baru punya legal standing untuk melakukan langkah-langkah hukum,” kata La Ode.

Namun, lanjut La Ode, yang jadi fokus sebenarnya bukan lapor melaporkan seperti itu. Dalam kaitannya dengan demo FPI palsu dan deklarasi setting-an yang sempat terlihat bendera HTI bersanding dengan bendera Merah Putih, kedua lembaga itu sudah jelas dibubarkan dan simbol-simbol yang merepresentasikan kedua organisasi itu, dilarang.

”Kita punya aparat hukum. Polisi sebenarnya bisa proaktif. Jadi, mari kita dukung aparat hukum untuk investigasi dan menelusuri lebih mendalam, lalu mendudukkan masalah ini secara proposional. Bisa ketahauan apa motifnya, siapa penggeraknya, bagaimana menggerakkan, siapa-siapa yang mereka undang, dan terlibat. Kita percayakan ini kepada lembaga yang berwenang karena jelas, organisasi itu sudah dibubarkan pemerintah dan di situ beredar simbol-simbolnya,” tutur dia. (kba)

Editor: Freddy Mutiara