JAKARTA-KEMPALAN: Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan alasan di balik penerapan biaya Rp.1.000 guna mengakses nomor induk kependudukan (NIK) dalam data kependudukan.
Hal ini dilakukan agar sistem tetap hidup, karena beban pelayanan Dukcapil terus meningkat sedangkan APBN terus menurun.
“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Zudan pada Minggu (17/4) seperti yang dikutip Kempalan dari Kompas.
Melansir Tribun, Zudan berpendapat bahwa penerapan pendapatan negara bukan pajak dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama, semisal pembuatan SIM, perpanjangan STNK, plat motor, dan ribuan jenis PNBP lainnya.
Ia mengatakan, khusus Dukcapil, pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah demi menjaga sistem dukcapil tetap hidup.
“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” tambahnya.
Zudan menuturkan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK merupakan lembaga sektor swasta yang bersifat profit-oriented, seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, dan sekuritas, sementara lembaga pelayanan publik semuanya tetap gratis.
Namun, ia menyebutkan bahwa akses ini tidak diberikan pada perorangan, hanya pada lembaga ditambah lagi, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen itu tidak berarti menjual data penduduk atau memberikan data. (Kompas/Tribun, Reza Hikam)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi