KEMPALAN: Pemilihan Presiden (Pilpres) masih jauh. Masih sekitar 2,5 tahun lagi. Tapi geliat menghadirkan Presiden baru, tentu dengan harapan baru, sudah ditabuh kencang. Memang masih malu-malu untuk menampilkan diri, meski dari langkah-langkahnya sudah bisa dibaca. Beberapa alasan bisa disampaikan, dan rata-rata mengatakan belum saatnya bicara Pilpres.
Anies Baswedan, salah satu harapan pemimpin baru itu, yang paling dielu-elukan. Tampak jika ia berkunjung ke satu daerah, sambutan meriah didapatnya, penuh suka cita. Sambutan yang tanpa perlu mengerahkan massa berbayar. Itu bisa dilihat saat ia hadir menyaksikan perhelatan MotoGP di Mandalika. Anies dikerubuti penonton yang hadir di sana. Suara bersahutan memanggil-manggil namanya, mengelu-elukannya, Anies Presiden… Anies Presiden… tak hentinya. Semua berharap bisa mendekatinya. Sekadar ingin bersalaman dan berswafoto. Anies meladeni semuanya. Sungging senyum tak lepas dari wajahnya.
Aura Presiden memang tampak pada wajah dan gesturenya. Dan itu tanpa perlu dipoles dengan segala cara. Kerja-kerja Anies, dan itu karyanya, terpampang nyata. Meski tak sedikit yang menafikan dengan argumen seadanya. Memaksa nalar bekerja tidak sempurna.
Sedang pemimpin lain yang juga digadang, bukannya tidak siap. Tapi perlu polesan make up tebal tak selayaknya. Miskin prestasi. Tak tampak karya yang dibuat, kecuali saban hari ngonten dan disebar luas.
Elektabilitas Anies dibentuk oleh kerja-kerjanya. Menghasilkan karya yang tampak benderang, yang bisa dinikmati. Karya itu mengokohkan elektabilitasnya. Boleh juga disebut, bahwa karya-karya Anies Baswedan mendahului elektabilitasnya.
Tapi memang ada pula pemimpin lain yang digadang maju dengan elektabilitas model sim salabim. Elektabilitas hasil bantuan lembaga survei. Dikerek ke posisi atas. Memang tidak semua lembaga survei sudi melakukan pekerjaan nakal. Tapi mayoritas boleh dikata, bekerja memenuhi pesanan. Mengutak-atik angka, agar nama tertentu bisa berada di posisi atas. Elektabilitas dipaksa dimunculkan dengan cara manipulatif.
Ada pula yang menyebut itu dengan elektabilitas “jadi-jadian”. Tapi yang “jadi-jadian” ini lambat laun bisa mempengaruhi opini publik. Memang tidak cukup satu lembaga survei dikerahkan untuk mengerek untuk mempengaruhi opini publik. Tentu tidak sedikit uang dikeluarkan sang bohir untuk memolesnya. Soal pendanaan tampaknya tidak jadi masalah. Uang “tanpa seri” disediakan guna keterpilihannya.
Lalu apa yang bisa diharapkan dari munculnya Presiden yang dihadirkan dengan cara demikian–oleh polesan tangan-tangan jahat. Sudah bisa diperkirakan, bahwa ia akan bekerja untuk kepentingan pemodal. Maka selanjutnya, ajang balas budi yang juga “tak berseri”, itu akan menghiasi hari-hari suram buat rakyat. Semua kebijakan dibuat untuk sang bohir–orang biasa juga menyebut dengan oligarki–dan rakyat terus tercekik oleh kebijakan yang memberatkan.
Pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, dan tiadanya pendidikan politik pada masyarakat pemilih yang terus-menerus diberikan, maka kemunculan Presiden hasil kongsi dengan para pemodal akan terus hadir di negeri ini.
Karenanya, pendidikan politik khususnya pada kaum milineal perlu terus diberikan, agar punya pemahaman yang jelas siapa yang patut dipilih dalam perhelatan Pilpres yang akan datang. Tidak semacam beli kucing dalam karung. Itulah kerja yang mesti dilakukan guna memutus mata rantai munculnya Presiden pansos yang diada-adakan. Itu jika negeri ini ingin merdeka sesungguhnya. Jika daulat rakyat ingin benar-benar diwujudkan.
Semua kembali pada kemauan menghadirkan Presiden yang bekerja untuk rakyat. Dan itu menjadi mustahil jika tingkat pendidikan rakyat yang masih dominan rendah, dan lebih mengedepankan kelompoknya–lebih mengutamakan persamaan etnis kesukuan–maka membongkar tabiat negatif ini bukan perkara mudah. Tapi terus mesti diikhtiarkan dengan kerja keras yang terukur, dan itu memberi pemahaman semestinya, bahwa sudah bukan zamannya lagi bicara primordial semacam itu.
Kerja keras dan terukur dalam menghadirkan Presiden yang memang punya jejak-jejak prestasi, itu seharusnya terus dimunculkan dengan tetap menggunakan cara elegan, tanpa perlu menjelekkan pihak lain yang berkontestasi dalam Pilpres 2024.
Patut terus dltampilkan jejak karya-karya yang diukir satu kandidat dengan kandidat lainnya, secara terang benderang. Guna memberi pemahaman pada rakyat kebanyakan, siapa yang layak dipilih sebagai Presiden. Ini bisa menjadi salah satu cara memutus mata rantai hadirnya Presiden tak diinginkan. Itu yang mestinya jadi agenda untuk terus diikhtiarkan.
Tampaknya Pilpres 2024–meski dengan segala tantangan dan rintangan tidak kecil–waktu yang tepat memutus hadirnya Presiden tidak selayaknya. Sepertinya tidak ada waktu lagi menolerirnya. (*)
Editor: Muhammad Tanreha

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi