DPRD Jatim Kecewa, Sejumlah OPD Tak Hadiri Undangan Pansus LKPJ Gubernur

SURABAYA-KEMPALAN: Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2021 kecewa pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Pasalnya, mereka tidak hadir ketika diundang Pansus untuk membahas LKPJ Gubernur Jatim 2021 dalam rapat paripuna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (1/4).

Sejumlah OPD yang tak hadir antara lain KONI Jatim, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar). Pihak Dishub Jatim justru dianggap melecehkan karena hanya mengirim utusan kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) kota Malang untuk menghadiri Pansus LKPJ gubernur.

“Bagi kami jelas ini adalah sebuah pelecehan terhadap legislatif,” kata Mahdi, Ketua Pansus LKPJ Gubernur.

Politisi PPP ini mengatakan, pihaknya kecewa atas ketidakhadiran para kepala dinas OPD tersebut mengingat yang dibahas adalah LKPJ Gubernur Jatim 2021.

”Bayangkan saja, kami ini membahas kinerja gubernur, namun tak dihadiri kepala dinasnya. Ironisnya malah ada yang mewakilkan kepada kepala UPT. Maunya apa itu para kepala dinas OPD Pemprov Jatim,” ungkap politisi asal Probolinggo tersebut.

Mahdi juga menyayangkan ketidakhadiran pengurus KONI Jatim. “Pengurus KONI malah gak ada yang hadir. Padahal anggaran besar di sana. Terlebih KONI juga ngurusi dan menjaga nama baik Jatim,” ujarnya

Yang lebih disesalkan, lanjut Mahdi, Pansus LKPJ Gubernur Jatim tak menerima alasan sama sekali terkait ketidakhadiran para kepala dinas tersebut.

“Semua tahu termasuk Gubernur Jatim, kalau kerja Pansus LKPJ Gubernur itu hanya satu bulan, sehingga semua harus mendukung kerja dari Pansus tersebut, termasuk OPD Pemprov Jatim,” tandasnya.

Dalam rapat paripurna ini setidaknya ada enam poin yang akan dilakukan pembahasan secara cermat. Khususnya terkait masalah pemulihan ekonomi.

Juru bicara Pansus Guntur Wahono dalam rapat paripurna mengungkapkan, poin yang akan dibahas di antaranya terkait dengan laporan semua Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana semua angka prosentasenya meningkat.

“Untuk itu, Pansus akan meng-crosscheck dengan masing masing OPD. Karena ini penilaian kinerja, maka setiap rapat Pansus wajib dihadiri langsung oleh Kepala OPD dan tidak boleh diwakilkan,” kata Guntur.

Terkait dengan refocusing anggaran selama masa pandemi Covid-19, Pansus memandang seyogyanya kebijakan refocusing anggaran yang diterapkan tetap memperhatikan bidang-bidang yang menjadi problem dampak utama pandemi Covid-19. “Seperti lapangan kerja, bantuan modal, investasi, maupun maksimalisasi hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Pansus juga akan membahas terkait dengan job description. Di mana, Pansus menilai sistem pemerintahan birokrasi Provinsi Jatim belum sepenuhnya tertata dengan baik. Kondisi ini menjadikan terganggunya harmonisasi hubungan antara eksekutif dengan legislatif. “Hal seperti ini ke depan kita harapkan tidak terjadi lagi,” tandas polikus asal PDI-P ini. (Dwi Arifin)