Jangan Hanya Bicara soal Ecek-Ecek dong, Pak Presiden

Ustaz Das’ad Latif meminta pemerintah merumuskan terlebih dahulu definisi dan kriteria apa yang tergolong mubaligh radikal. Mesti dibedakan mubaligh yang merongrong negara (radikal) dengan mubaliq yang bersikap kritis menyampaikan pesan kebaikan (amar ma’ruf nahi munkar). Jelas, yang terakhir bukan tergolong radikal.

“Saya paling sering dapat undangan tausiyah di lingkungan pejabat TNI-Polri. Tausiyah saya sering diselingi kritik sosial, juga terhadap penyimpangan penguasa. Biasa saja. Pengundang dan jamaah umumnya senang.
“Masak begitu radikal? Masak mempertanyakan minyak goreng, tempe, daging yang langka dan mahal, mau dibilang radikal?” tanya ustaz kelahiran Sulsel itu yang terkenal dengan ucapan “beleng-beleng“nya.

Peta media sosial

Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda Pemilu 2024 memang harus segera dihentikan.
Ada yang sambil mengusulkan, agar ketiga pentolan parpol itu sebaliknya dipolisikan saja dengan dugaan percobaan makar terhadap UU 1945.

BACA JUGA: Ya Allah, Menteri Agama

Namun, disayangkan, Presiden Jokowi justru bicara lain pada momen Rapim TNI-Polri. Presiden hanya menyoal isi WAG di lingkungan TNI-Polri yang mempercakapkan soal IKN. Alasan Jokowi melarang, karena IKN sudah menjadi keputusan pemerintah dan parlemen sudah mengeluarkan UU IKN. Padahal, kalau disimak cermat, konstitusi yang mengunci perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 lebih tinggi derajatnya dibandingkan UU IKN.

Presiden mungkin juga belum “ngeh”, tiga pembantunya yang menghendaki penundaan Pemilu 2024, terang benderang memanipulasi suara rakyat. Muhaimin Iskandar misalnya. Secara eksplisit, dia yang menyebutkan 60% dari 100 juta pengguna twiter di Tanah Air mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Data itu langsung dipatahkan oleh pakar IT Ismail Fahmi karena tidak valid. Pengusaha Drone Emprit tersebut menyebutkan pengguna akun twitter di Tanah Air hanya 18 juta.

BACA JUGA: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

“Sedangkan total jumlah netizen yang ikut aktif dalam percakapan wacana perpanjangan masa jabatan ini tidak sampai 10 ribu akun. Dan, mayoritas menolak,” terang Ismail ketika saya hubungi Rabu (2/3) pagi. Ismail juga mengirimi saya peta percakapan netizen di twitter yang menggambarkan keadaan itu.

Mengamati kegaduhan seminggu ini, rasanya demokrasi Indonesia memang tengah terancam, membutuhkan pertolongan kita semua mempertahankannya secara ”at all cost”. (*)