Jangan Hanya Bicara soal Ecek-Ecek dong, Pak Presiden

Catatan: Ilham Bintang

KEMPALAN: Demokrasi Indonesia tampaknya tengah menghadapi masalah besar, masa sulit, mendekati Pemilu 2024.

Sejumlah elit politik, paling tidak yang sudah mengemuka, tiga ketua Parpol sudah merongrong demokrasi kita namun belum dapat sanksi.

Mereka, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketiganya telah memantik kegaduhan karena berwacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 di tengah masyarakat. Dua hal itu sensitif diwacanakan karena merupakan ruh UUD 1945.

Seperti sudah ditulis sebelumnya, kita sesalkan itu karena ketiganya adalah “orang dalam” Presiden Jokowi. Ketiganya secara institusional, sebagai pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi.

BACA JUGA: Joging Pagi bersama Retno Marsudi; Susi Pudjiastuti Minta Dikirim ke Rusia

Wajar muncul desakan Presiden Jokowi segera bicara lagi menegaskan sikapnya soal wacana itu. Sekurang-kurangnya, menegur ketiga pimpinan parpol dimaksud. Kita memang tahu, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak punya niat dan berminat untuk lanjut menjadi Presiden RI tiga priode. Alasannya jelas karena faktor konstitusi yang melarang. Atas pertimbangan konstitusional itu Presiden pun pernah berkata, pihak yang berwacana presiden tiga priode “kalau tidak mau mengambil muka, pasti mau menjerusmuskansaya”. Penegasan Jokowi sekali lagi penting untuk “membungkam” netizen yang hari-hari ini kembali memviralkan pernyataan Jokowi tempo hari sebelum menjadi Presiden RI. Yang sewaktu ditanya, menjawab “tak pernah mikir mau jadi presiden”.

Kita juga teringat ucapan Presiden Jokowi yang pernah mengancam jika ada pihak (pembantunya) yang main- main dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal korupsi, “saya akan gigit sendiri”. Fakta yang tersaji kini, sebenarnya sudah cukup menjadikan “tiga sekawan” itu sasaran empuk untuk digigit.

Bicara Isi WhatsApp

Seminggu telah berlalu namun Presiden Jokowi belum merespons apa-apa. Ditunggu berbicara soal sensitif itu di Rapim TNI – Polri, Selasa (1/3), namun Presiden hanya tertarik menyinggung soal isi WhatsApp Group di lingkungan Polri yang menganggunya. Jokowi pun meminta pimpinan TNI dan Polri menertibkan WAG yang membahas soal Ibu Kota Negara baru di Kaltim. Padahal, itu urusan “ecek-ecek ” atau ringan saja sebenarnya. Sekelas perbincangan warga WAG di lingkungan RT/RW.

BACA JUGA: Ayo, Pak Jokowi, Bicaralah Nyatakan Sikap Tegas (Lagi)

Politisi PKS, Mardani Ali Sera, langsung mengingatkan Presiden, WAG adalah wilayah pribadi setiap warganegara. Masih berkait hak rakyat yang dijamin di dalam pasal 33 UUD 1945.

Selain soal WAG, Jokowi juga menyinggung ancaman mubaligh yang radikal. Secara khusus dia meminta pimpinan TNI-Polri tidak memberi kesempatan dai dai radikal berceramah di lingkungannya. Teguran itu langsung juga mengundang reaksi para ulama. Bukan hanya di lingkungan TNI-Polri, menurut mereka, sesuai konstitusi negara, di mana pun tidak boleh ada tempat yang mengakomodasi mubaligh radikal. TVOne semalam mengundang Ketua MUI KH Cholil Nafis dan Ustaz Das’ad Latief, antara lain mengulas itu.

Sayangnya, lagi-lagi yang diutus Ali Mochtar Ngabalin mewakili pemerintah. Selain tak bijak, jejak digital Ngabalin sering merusak substansi diskusi. Ibarat salat, belum “waladhalin“, Ngabalin mendahului berseru “amiiin” panjang dan suaranya menggelegar pula merusak speaker.