Tiongkok Tidak Pasti Dukung Invasi Rusia di Ukraina

BEIJING-KEMPALAN: Krisis Ukraina adalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Namun, sama halnya NATO ikut berperan di krisis ini, Tiongkok juga memiliki kepentingan yang mendorongnya untuk ikut campur. Meski begitu, gerak-gerik Tiongkok sepanjang krisis ini terkesan ambigu. Rancaunya sikap Beijing berasal dari kepentingannya yang bertabrakan. Di satu sisi, Tiongkok perlu melawan ekspansi NATO bersama Rusia. Di sisi lain, kepentingan ekonomi dan keamanan Tiongkok mendorongnya untuk menekankan solusi diplomatis.

Banyak alasan Tiongkok perlu membantu Rusia. Negara-negara Barat telah memberikan sanksi kepada Rusia dalam upaya menjegalnya secara ekonomi, khususnya pada sektor energi Rusia yang besar. Secara ekonomi, Tiongkok dapat menolong Rusia selamat dari sanksi ini. Dikutip dari Paul Sheldon, ketua penasihat geopolitik di Platts Analytics, resiko bertambahnya sanksi akan mendorong Rusia untuk berputar haluan, mengekspor ke Asia daripada Eropa. Beijing pun menunjukkan kemauan untuk memperlebar peluang ini melalui investasi dalam persiapan mengimpor lebih banyak energi dari Rusia.

Lebih lanjut lagi, dalam upaya meringankan beban sanksi dari Amerika Serikat, Tiongkok menggunakan Renminbi daripada Dollar A.S. untuk transaksi bilateral dengan Rusia.

Kepentingan keamanan negara juga mendorong Tiongkok untuk menolong Rusia. Beijing dan Moskow kompak dalam menentang tumbuhnya NATO, dalam kasus ini berpindahnya Ukraina dari orbit Rusia ke NATO. Ukraina beresiko menuntun NATO ke pintu depan Rusia dan mengancam keamanan negaranya. Keamanan Tiongkok di Asia pun tidak bebas dari ancaman semacam. Jika sekarang Tiongkok tidak menolong Rusia, ia bisa kehilangan partner strategis terdekatnya.

Di sisi lain, kepentingan Tiongkok juga menjauhkannya dari menolong Rusia. Kekhawatiran utama Beijing adalah reaksi negara lain dari keputusannya menolong Rusia.

Bila krisis Ukraina bereskalasi hingga pecah perang, ada kemungkinan negara-negara yang bersangkutan akan terbelah menjadi dua Bloc—Rusia dan Tiongkok di satu sisi dan A.S. dan Eropa di sisi lain—mengulangi skenario Perang Dingin yang sangat tidak diinginkan oleh Beijing. Parahnya, Rusia sebagai sekutu adalah yang terlemah diantara tiga kekuatan lainnya.

Sekarang pun Tiongkok sudah merasakan ancaman ini. Manisnya ekonomi Tiongkok kerap membuat negara-negara Eropa menutup mata dari pelanggaran-pelanggaran internasional Tiongkok. Namun sisi yang diambil Tiongkok dalam konflik ini beresiko memaksa negara-negara Eropa untuk bertindak lebih tegas.

Timing konflik ini juga tidak membantu. Relasi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tengah tegang. Reaksi yang lebih tegas dari A.S. bisa dijamin akan datang bila Beijing memilih sisi yang salah di konflik mendatang.

Keputusan Beijing pun tidak terbatas mempengaruhi negara-negara yang bersangkutan. Memperkuat hubungan Beijing dengan Moskow akan mendorong rival-rival Tiongkok untuk memperkuat diri dan membentuk aliansi mereka sendiri. Beijing khawatir negara-negara lain yang secara tradisional netral seperti India akan tergoyah dan mendekat ke Barat.

Beijing sendiri tidak menginginkan krisis ini sejak awal, apalagi bereskalasi. Ini karena krisis ini menganggu kepentingan Tiongkok di Ukraina. Ukraina adalah trade partner penting untuk Tiongkok. Di 2020 sendiri, perdagangan bilateral antara kedua negara itu menembus Rp14 triliun. Ukraina merupakan gerbang bagi Tiongkok menuju Eropa, dan merupakan partner formal dari Belt and Road Initiative. Ahli-ahli Tiongkok menyesalkan Beijing yang sunyi mendukung Ukraina demi tidak mengusik Moskow.

Berlawanan dengan paranoia negara-negara Barat, tidak ada jaminan Xi akan mendukung Rusia bilamana krisis ini pecah menjadi konflik. Walaupun setia bekerjasama dengan Rusia melawan ekspansi NATO, sejauh ini Beijing berhati-hati dengan dukungannya dengan lebih menekankan pada solusi diplomatis.

Dikutip dari dialog antara Xi dan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Februari 16, “semua pihak yang bersangkutan harus menaati pencarian solusi secara politik, sambil memanfaatkan platform multilateral… dan mencari solusi komprehensif terhadap isu Ukraina melalui dialog dan konsultasi.”

Tiga hari kemudian, Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengulang dan menekankan pernyataan itu dengan menyebut perjanjian Minsk, sebuah pakta yang ditandatangani di 2014 dan 2015, sebagai “satu-satunya solusi untuk isu Ukraina.” Dia pun menekankan dukungannya terhadap “kedaulatan, kemerdekaan, and integritas wilayah negara manapun, Ukraina termasuk”. (Jericho Fikri, The Diplomat, Foreign Affairs)

Editor: DAD