Agresif Tapi Diplomatis, Siasat Tiongkok Hadapi Malaysia Masa Perang Dingin

Penerapan azas tersebut bisa saja menyebabkan puak Tionghoa memiliki dwikewarganegaraan, satu adalah kewarganegaraan di tempat di mana ia tinggal, sementara yang kedua adalah kewarganegaraan Tiongkok dari jalur keturunan. Kebijakan ini terbukti menjadi polemik baik di Malaysia maupun Indonesia.

Akan tetapi, permasalahan Malaysia terhadap Tiongkok jauh lebih terkait dengan Partai Komunis Malaysia (PKM) yang sebagian besar anggotanya adalah etnis Tionghoa. Seperti buku Taomo Zhou yang berjudul Revolusi, Diplomasi, Diaspora yang melihat kaitan PKI dengan RRT, karya Dahana ini juga melihat kaitan antara PKT/RRT dengan PKM, walaupun tidak ada garis komando.

Partai Komunis Malaysia juga melakukan gerilya di wilayah Federasi Malaya. Hal ini menyebabkan partai tersebut memiliki stigma negatif, baik dari pemerintahan Malaysia maupun pemerintah Inggris yang sama-sama berusaha untuk menghancurkan PKM. Kaitannya dengan Tiongkok adalah datangnya orang Tionghoa baru ke Malaysia, namun enggan untuk bekerjasama dengan pemerintah Malaysia.

Hal ini tidak terlepas dari ceruk massa yang dimiliki PKM, yakni orang-orang di pinggiran kota dan rakyat kecil yang mayoritas beretnis Tionghoa. Apalagi Tiongkok melihat pembentukan Federasi Malaya sebagai ceruk kolonialisme Inggris yang masih mencari dolar AS di negeri tersebut. Maka dari itu, pembentukan PKM pada 1931 mendapatkan apresiasi sebagai upaya membendung kolonialisme di wilayah tersebut.

Dahana sendiri mengutarakan bahwa Tiongkok tidak berfokus ke Malaysia pada 1953-1954 dikarenakan perhatiannya masih terarah pada Indocina yang mana wilayah ini masih terpecah menjadi empat negara: Kamboja, Laos, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara.

Namun, mata Tiongkok mulai menyoroti Malaysia pada tahun 1955, di mana ada upaya untuk perundingan damai antara pemerintah dengan PKM. Perundingan itu terlaksana pada 28 Desember 1955. Hal ini dilihat Dahana melalui sejumlah pemberitaan media Tiongkok terhadap situasi politik di Malaya, salah satunya adalah Renmin Rinbao.

Tengku A. Rahman, seorang tokoh politik Malaysia yang berpengaruh dan juga Perdana Menteri Malaysia, memiliki pandangan yang sangat antikomunis. Sebelumnya ia mengeluarkan janji bahwa para gerilyawan akan diberikan amnesti jika berkenan menghentikan perjuangan bersenjata dan meninggalkan komunisme, sebuah tawaran yang ditolak oleh PKM, sehingga Undang-Undang Darurat diperpanjang hingga 1960.

Di sisi lain, PKM dipimpin oleh Chin Peng yang masuk ke dalam Perundingan Baling. Perundingan itu gagal, namun Tengku mengakui bahwa Chin telah memberinya pelajaran mengenai komunisme yang berbeda dengan doktrin yang diutarakan oleh Inggris. Akan tetapi pendirian Tengku masih sama, bahwa komunisme dan Malaysia tidak bisa hidup berdampingan.

Dengan berlandaskan pandangan dari Jim Taylor, Dahana mengutarakan bahwa kaitan antara RRT dengan PKM memang didasarkan atas superioritas komunisme Tiongkok sehingga sejumlah pandangan PKM merujuk kepada negara tirai bambu itu. Akan tetapi, upaya mencapai kompromi demi perdamaian Malaysia yang dilakukan PKM didasarkan pada blok sosialis yang ada di dalamnya, bukan atas perintah Peking.

Menurutnya…