Menuju Krisis Legitimasi Jokowi

waktu baca 6 menit
Antrian minyak goreng murah yang ditetapkan oleh pemerintah, sempat menghilang karena produsen CPO mengalihakn untuk proyek biodiesel pemerintah. (foto: ist)

KEMPALAN: Eksistensi negara modern dibangun atas dasar legitimasi rakyat, bukan lagi atas hak keturunan atau tradisi.

Di alam demokrasi, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan.

Dalam kerangka ini, legitimasi disediakan untuk institusi politik dengan penerimaan masyarakat terhadap norma-norma sosial-politik (Habermas, 1976). Artinya, meskipun masyarakat menerima, tanpa diragukan lagi, tindakan yang dilakukan oleh perwakilannya di pemerintahan, ia akan terus memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemerintah.

Konsep ini telah mengubah sumber legitimasi yang dulu legitimasi itu bersumber keturunan (karisma darah biru), tradisi, maupun kekuatan fisik dan militer. Kini menjadi dukungan dari masyarakat secara massif (de facto) dan atau instrumen rasional yang diwujudkan dalam peraturan (de jure).

Legitimasi terbentuk melalui komunitas yang dalam hal ini adalah masyarakat yang terkumpul dalam negara. Mereka memiliki keinginan dan tujuan bersama yang perwujudannya dalam bentuk kekuasaan.

Pemerintahan suatu negara yang memperoleh legitimasi akan memperoleh sumber daya dari lingkungannya secara total.

Negara dianggap sah ketika warganya memperlakukan negara sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan politik yang sesuai. Sedangkan istilah yang ada di luar ranah politik, karena meliputi sosiologi, filsafat, dan psikologi, legitimasi ini sering dirujuk sebagai kehormatan kepada pelaku, lembaga, dan tatanan politik yang dibentuk. Dengan kata lain, aktor, kelembagaan, dan tatanan sosial dapat dilihat sebagai hal yang sah ataupun tidak sah. Ketika aktor-aktor politik terlibat dalam proses legitimasi mereka mengejar legitimasi untuk diri sendiri atau untuk lembaga lain.

Baik atau buruknya suatu negara tergantung dari bagaimana pemilik legitimasi yakni sang presiden dalam semakin mengokohkan eksistensinya untuk memuaskan rasa keadilan pemberi legitimasi: Rakyat.

Pemerintah Joko Widodo merupakan pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang mendapat legitimasi tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, legitimasi yang didapukkan kepada Jokowi bisa jadi memudar. Bisa jadi legitimasi secara konstitusional masih kokoh, meski dibangun atas irasionalitas atau inkoherensi dengan fakta, namun fondasi legitimasi yang utama yakni masyarakat bisa jadi telah rapuh seperti kayu yang dilalap rayap.

Next: Rapuhnya legitimasi rakyat terhadap Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *