Menuju Televisi Digital; Selamat Tinggal Talk Show yang Sumbernya Itu-Itu Saja

Kasus mutakhir peristiwa Wadas. Setengah mati pemerintah melalui sebagian pers menyangkal tragedi kemanusiaan itu. Percuma. Fakta peristiwanya telanjang membuktikan memang begitu. Melalui media sosial video aksi kekerasan aparat di Wadas menjadi konsumsi publik. Percuma polisi membantah. Secara audio visual memang polisi yang menangkap warga yang tanahnya mau diambil paksa. Terbukti, esoknya dilepas sendiri setelah pelbagai elemen masyarakat memprotes keras.

Sebagai gongnya: permintaan maaf berulang-ulang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kabar terbaru kini ada kegiatan bakti sosial bagi-bagi sembako untuk penduduk di desa itu. Untung Ganjar Pranowo pemain medsos, sehingga tahu karakter warganet. Apalagi sebagai kandidat Presiden 2024. Ganjar tahu persis tabu jika pemimpin tertangkap tangan netizen berbohong.

Lima poin di atas saya kira cukup menjelaskan mengapa program migrasi TV dari analog ke digital sekarang tidak akan menjadi isu seksi bagi masyarakat. Kalau boleh saya mengatakan, tidak punya korelasi kuat dengan produk jurnalistik. Pers Nasional masih punya masa depan jika segera berubah, segera menyesuaikan diri dengan kaidah- kaidah baru media digital. Mayoritas warga net sudah lama beradaptasi dengan kehidupan digital dan global.
Ingat 200 juta pengguna internet, (bisa dibaca) sebanyak itu sudah menikmati pergaulan secara global. Menonton dan menyimak sebuah peristiwa secara real time dari dari tempat kejadian perkara sebelum disiarkan oleh media mainstream. Jangan pernah mengulang reportase liputan live “teroris” di Mabes Polri tempo hari.

Narasi yang dramatis dan menggebu-gebu hanya jadi cemoohan dan cibiran pemirsa.
Narasi melaporkan peristiwa penyerbuan teroris di markas polisi, tapi gambarnya tidak mendukung itu. Yang tampak hanya ada satu perempuan di sana dalam posisi tidak berbahaya seperti disebut dalam narasi wartawan. Kita yang mengikuti reportase peristiwa itu secara live, merasa wartawan melecehkan nalar publik. Padahal, reportase itu diambil dari kamera petugas humas Mabes Polri yang direlay oleh TVNews. Dan, petugas menembak tewas terduga pelaku yang posisinya tidak membahayakan aparat.

Peristiwa ini membuat Kapolri malu. Sejak hari itu ia melarang anak buahnya menyiarkan secara live operasi penangkapan.

Peristiwa- peristiwa besar yang disiarkan media mainstream selalu memicu kecurigaan berbau “intervensi” terselubung otoritas di news room.

Logikanya sederhana. 90% pemilik media di Tanah Air adalah politisi atau pengusaha yang menjadi bagian dari oligarki dalam pemerintahan. Sudah “bersepupu” dengan penguasa. Pers mainstream rasanya sulit di masa depan jika masih seperti itu prinsip kerjanya. Walaupun dengan saluran super digital. (*)

Editor: Freddy Mutiara