Senin, 22 Juni 2026, pukul : 03:19 WIB
Surabaya
--°C

Menuju Televisi Digital; Selamat Tinggal Talk Show yang Sumbernya Itu-Itu Saja

4. Fenomena medsos telah menjadi isu nasional dunia pers Indonesia hari-hari ini. Sudah tiga kali momen Hari Pers Nasional membahas itu secara serius. Informasi produk netizen yang mendominasi ruang publik, menjadi sumber ancaman bagi keberlangsungan pers dan industrinya. Juga dianggap mengganggu kelangsungan penyelenggaraan negara. Pada Hari Pers Nasional 2022 7-9 Februari di Kendari, pemerintah dan pers, resmi berkolaborasi kembali setelah reformasi.

Pertemuan antara media pers yang tergerus audiensnya pembaca/ pendengarnya dengan pemerintah yang merasa kewibawaannya dirongrong warganet, seperti pertemuan mangkok dan tutupnya yang lama terpisah. Tapi kolaborasi itu berpotensi mengabaikan pagar api yang mutlak ditegakkan institusi pers.
Seakan lupa sumber hukum wartawan adalah UU Pers 40/1999 yang sejak reformasi telah menutup akses campur tangan dari pihak pemerintah.

BACA JUGA  Tragedi Dialog UGM, Ketika Dua Bahasa Bangsa Tidak Lagi Saling Mengerti (Bag-2)

Tidak ada makan siang gratis. Sebagian wartawan masih trauma praktik penguasa di masa Orde Lama dan Orde Baru. Pengalaman puluhan tahun dikooptasi penguasa masih membekas.

Media sosial memang bukan tanpa cela. Banyak produk mereka yang berbahaya. Masih banyak netizen yang tidak memahami etika berkomunikasi di ruang publik. Masih banyak informasi didasari kebencian. Paling ngeri kalau netizen bekerja mendapatkan nafkah dari konten yang memecah belah bangsa.

Saya hanya hormat pada warganet yang murni melakukan kontrol dengan cara militan dan jujur. Saya membayangkan itu akan menjadi kekuatan pers alternatif di masa depan. Sekarang memang masih bergerilya di bawah tanah, menerima risiko sumpah serapah, padahal keberadaan mereka diakomodasi dalam UU Pers. Buka Pasal 17 yang mengatur Peran Serta Masyarakat. Mereka—netizen itu—punya jaringan luas untuk membuat semua dinding punya mata dan telinga. Itu yang paling berharga di alam demokrasi, meski itulah yang sering dinilai oleh penguasa sebagai merongrong kewibawaan pemerintah. Memang celaka jika warganet memergoki pemimpin yang tidak satu kata dengan perbuatan.

BACA JUGA  Eddy Tansil

5. Fakta-fakta empirik itu menurut saya menjadi salah satu alasan masyarakat berpaling dari media mainstream ke produk netizen di media sosial. Skandal penyalahgunaan kekuasaan, perampokan uang negara, praktik mafia hukum, yang relatif sensitif dan sering tidak disentuh oleh media mainstream, diangkat oleh netizen. Pers media mainstream baru menyusul meramaikan setelah isu menjadi trending topic.

forum

Belum ada obrolan

Mulai obrolan pertama kamu di sini!

Berita Terbaru

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.