Tertawa

Hilangnya respek juga tercermin dari terus terjadinya manipulasi, kecurangan, dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, yang berujung pada munculnya pemerintahan yang eksklusif. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi menjadi elitis dan dikuasai  oleh kekuatan oligarki. Dalam kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos.

Secara spesifik setidaknya ada beberapa karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu. Pelaksanaan checks and balances tidak efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, dan lembaga penegak hukum, di hadapan eksekutif.

Sikap kritis civil society pudar. Media, kampus dan akademisi, serta LSM tidak menunjukkan dinamika yang kritis, karena terancam oleh penangkapan dan pemenjaraan. Kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan dan pendewasaan berpolitik.

Para elite juga tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat yang masih tetap terpolarisasi dalam menghadapi isu-isu strategis. Persoalan SARA terutama penghinaan dan penistaan agama muncul hampir setiap hari. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai wilayah tabu sekarang menjadi wilayah yang terbuka di ranah publik.

Dengan karakteristik itu peringkat demokrasi Indonesia dalam Indeks Demokrasi Global menurun dalam dua tahun terakhir ini. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat ketiga  di bawah Malaysia dan Filipina.

Indonesia bahkan ketinggalan dari Timor Leste dalam peringkat indeks demokrasi. Dalam posisi ini Indonesia masuk kategori sebagai “flawed democracy” (demokrasi yang cacat). Dengan posisi ini Indonesia hampir terdegradasi menjadi negara non-demokratis.

Haruskah kita menangis atau tertawa? Tertawalah sebelum tertawa dilarang. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam