KOLOM

Surga yang Ditangguhkan

  • Whatsapp
ilustrasi pintu surga (foto:ist)

KEMPALAN: Di akhirat kelak, para pemimpin kita, secara statistik 99,9 persen, belum bisa masuk surga atau surganya ditangguhkan.

Ya, presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari presiden pertama Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, kalaupun tidak masuk neraka setidaknya terhalang untuk bisa masuk surga.

BACA JUGA

Selama negara ini masih punya utang, merekalah yang bertanggung jawab atas utang-utang tersebut. Dalilnya tegas, “Bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” Juga ditegaskan, bahwa “semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang.” (HR Muslim).

Seseorang yang mati syahid balasannya adalah surga, namun surga itu akan hanya menjadi angan jika ia meninggalkan utang saat meninggalnya.

Dan penanggung jawab utang suatu negara adalah sang pemimpin, yakni presiden Republik Indonesia. Walaupun sang presiden meninggal dalam keadaan Syahid, namun ia masih meninggalkan utang, maka ia pun belum bisa masuk surga.Mengapa demikian, karena ini persoalan muamalah, urusan sesama manusia. Karenanya, segala yang menjadi hak manusia haruslah diselesaikan dalam konteks sesama manusia. Setiap individu adalah entitas mandiri dan merdeka yang memiliki otoritas, dan setiap individu memiliki hak yang harus dipenuhi jika ia berpiutang.

Tidak peduli yang berpiutang adalah muslim atau pun non muslim, maka jika sudah masuk haqqul adami atau hak manusia, maka hak itu akan tetap melekat hingga akhirat. Termasuk Rasulullah sendiri yang pastinya sudah masuk surga, namun beliau tetap bertanya kepada ummat apakah beliau memiliki utang yang belum terbayar? Apalagi seorang manusia biasa yang levelnya di bawah Rasulullah, mustinya panik jika masih punya utang yang belum terbayar karena pertaruhannya adalah surga yang tergadaikan.

Daftar presiden RI dan utang yang dihasilkannya (foto:ist)

Bahkan Rasulullah juga enggan untuk menshalatkan jenazah seseorang yang meninggal dunia hingga hutangnya itu bisa dilunasi. Para pemimpin bangsa ini pun, tentunya jenazahnya tidak akan dishalati Rasulllah jika Rasul masih hidup karena mereka masih punya hutang negara yang belum terbayar.

Termasuk para syuhada negeri ini, bahwa mereka bisa jadi belum bisa masuk surga atau terpalang pintu surganya oleh karena adanya hutang negara yang belum terbayar.

Nambah Utang lagi, Indonesia turun Pamor

Pada minggu lalu, Jumat (18/6) Bank Dunia atau World Bank menyetujui pinjaman baru sebesar 500 juta dollar AS yang diajukan pemerintah Indonesia. Utang baru itu akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional akibat Covid-19.

Pinjaman dari Bank Dunia juga akan dimanfaatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperluas program vaksinasi Covid-19. Sebelumnya pada 10 Juni 2021 lalu, Bank Dunia juga sudah menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar 400 juta dollar AS. Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama Juni 2021, yakni sudah mencapai sebesar 900 juta dollar AS atau setara dengan Rp 13,04 triliun (kurs Rp 14.480).Tercatat, utang luar negeri Indonesia pada 2019 sebesar 402,08 miliar dollar Amerika Serikat. Jika dikalikan dengan kurs rupiah pada Rabu (14/1/2020) pukul 13.20 WIB (Rp 14.749) besaran utang Indonesia 2019 sekitar Rp 5.930 triliun. Implikasinya, setiap orang di Indonesia kini harus menanggung Rp. 25 juta utang Indoensia.

Utang itu berdampak tidak hanya secara teologis, ia pun berdampak pada ranah duniawi. Ya, orang yang berutang akan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Utang memang membuat orang minder jika berhadapan dengan orang lain.

Indonesia memiliki utang yang cukup tinggi. Berdasarkan data Bank Dunia, utang luar negeri dari 120 negara dengan  berpendapatan rendah hingga sedang dalam International Debt Statistics (IDS) 2021, Bank Dunia merilis total utang luar negeri negara-negara. Indonesia, tercatat menjadi negara dengan utang luar negeri tertinggi ke-7 dalam data itu.

Indonesia saat ini juga turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah karena pandemi. Karena turun kelas (downgrade) maka Indonesia masuk dalam kategori negara yang pembayaran utangnya bisa ditunda. Apakah ini sebuah prestasi atau bagaiamana?

Jika dianalisis, kebijakan penarikan utang baru itu tidak tepat. Dibandingkan menambah utang baru, justru yang harusnya dilakukan adalah mengajukan fasilitas penghapusan pokok pinjaman atau keringanan bunga pinjaman kepada kreditur seperti Bank Dunia.

Proses vaksinasi warga Indonesia (foto: ist)

Penambahan utang, memiliki implikasi, terlebih dalam kurs asing terhadap beban bunga dan pokok yang harus dibayar. Pada saat ini, beban bunga utang diperkirakan naik menjadi Rp 373 triliun per tahun atau setara 25 persen penerimaan pajak.

Apalagi proyeksi Rupiah melemah akibat taper tantrum maka beban bunga utang pinjaman luar negeri akan naik signifikan

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengurangi beban utang, bukan sebaliknya.

Rasio Utang Berbahaya

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 43,76-44,28 persen pada 2022. Angka ini terungkap dalam rancangan postur makro fiskal 2022 sebagai konsekuensi defisit yang cukup tinggi di kisaran 4,51-4,85 persen PDB.

Kenaikan rasio utang ini melanjutkan peningkatan yang sudah terjadi sejak periode pertama Presiden Joko Widodo dan semakin pesat akibat pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio utang 2015 hanya menyentuh 27,45 persen PDB, lalu ditutup di 30,18 persen PDB per 2019 yang menjadi akhir periode pertama Jokowi. Rasio utang naik drastis menjadi 37,6 persen PDB per 2020 dan diperkirakan naik 3 persen menjadi 41,09 persen PDB pada 2021. Pada 2022, kenaikannya diperkirakan 3 persen lagi menjadi maksimal 44,28 persen PDB.

Bila tren kenaikan 3 persen ini terus berlanjut sampai 2024, bukan tak mungkin rasio utang RI menyentuh 50 persen PDB. Apabila itu terjadi, maka Jokowi akan menutup periode ke-2 pemerintahannya dengan rasio utang yang hampir menyentuh posisi krisis 1998 yaitu 55,2 persen PDB.

Meski terus naik, rasio utang ini dipandang masih berada dalam batas “aman” oleh pemerintah. Pasalnya, angka tersebut masih di bawah batas aman yang disyaratkan Undang-Undang Keuangan Negara yaitu 60 persen PDB. Namun yang perlu diwaspadai adalah bahaya jika tren ini tidak berubah.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB ini dinilai mengkhawatirkan, kenaikan rasio utang ini harus diantisipasi.

Tren Penerimaan Melemah

Pemerintah harus mengecek ulang prioritas belanja, terlebih saat pandemi belum berakhir. Belanja yang belum prioritas seperti infrastruktur dan proyek pemerintah bisa ditunda ditunda dahulu. Tanpa langkah itu, akan diragukan bila kenaikan rasio utang bisa ditekan apalagi surut.

Pengendalian belanja menjadi penting lantaran pemerintah memiliki komitmen untuk mengembalikan defisit di bawah 3 persen per 2023. Apabila belanja pemerintah masih seperti biasa, maka ke depannya akan sulit mengontrol kenaikan utang. Alternatifnya, pemerintah bisa menggali potensi pajak yang ada di dalam negeri. khususnya mereka yang fulusnya terus bertambah meski dilanda pandemi. Pemerintah bisa memulai dari golongan atas atau orang kaya. “Pajak ke yang kaya itu harus dikejar.”

Program menteri keuangan, Amnesti Pajak yang mengalami kegagalan (foto:ist)

Salah satu faktornya yakni tren penerimaan pajak yang menurun dan memengaruhi kemampuan bayar pemerintah, bahkan sebelum pagebluk. Kemenkeu mencatat rasio perpajakan RI pada 2015 sempat mencapai 10,76 persen PDB, lalu turun ke 9,76 persen PDB per 2019.

Kondisi makin mengkhawatirkan saat rasio pajak RI pada 2020 anjlok signifikan ke level 7,9 persen PDB. Pemerintah pun menargetkan rasio pajak kembali naik menjadi 8,18 persen PDB pada 2021 dan 8,37-8,42 persen PDB pada 2022.

Meragukan target tersebut lantaran pemerintah kerap gagal mencapai target penerimaan. Pada 2018, ada defisit atau shortfall dari target penerimaan pajak senilai Rp110 triliun dan naik menjadi Rp245,5 triliun per 2019.

Pada 2020 shortfall hanya Rp128,8 triliun, turun seiring pemangkasan target penerimaan pajak sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Faktor Bunga Utang

Faktor lain yang juga tak kalah penting adalah bunga utang RI yang notabene menjadi salah satu termahal di dunia. World Government Bonds mencatat imbal hasil utang 10 tahun Indonesia berkisar 6,57 persen. Angka itu lebih tinggi dari negara-negara lain, yakni Singapura 1,61 persen, Jepang 0,087 persen, Italia 0,872 persen, dan Perancis 0,158 persen.

Tingginya bunga utang ini menambah runyam kondisi kemampuan bayar Indonesia. Saat penerimaan terus turun, utang yang diterbitkan juga tergolong mahal. Ke depannya, beban bunga utang bakal cukup berat sehingga berpotensi menggerogoti penerimaan pajak yang seharusnya bisa membiayai APBN.

Sementara itu, kepemilikan asing dalam utang RI sudah berkurang dari 30,17 persen per Maret 2020 menjadi 25 persen per Januari 2021. Hal ini menjadi sinyal positif karena semakin kecil kepemilikan asing, risiko utang RI semakin berkurang sehingga relatif tidak terlalu terdampak saat pasar keuangan dunia bergejolak.

Stop Proyek Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menghentikan proyek pemindahan ibu kota. Jika memang pak Jokowi peka akan krisis dan memahami prioritas. Di Tengah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta pemulihan dampaknya, sudah seharusnya proyek mercusuar itu tidak lagi diteruskan.

Juara 1 desain Ibu Kota Baru (foto:ist)

Namun, rencana ambisius ini masih terus dibahas untuk segera diwujudkan. Ada kemungkinan target peletakan batu pertama dipercepat agar ibu kota baru selesai pada 2024. Pemerintah bersama DPR pun sedang mengebut penyusunan UU ibu kota baru. Jokowi telah mengumumkan desain calon istana di ibu kota baru hasil sayembara, yang kemudian dipersoalkan oleh para arsitek dari sisi estetikanya.

Pernyataan Kepala Badan Perencanaann Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan rencana ground-breaking ibu kota baru pada tahun ini menunjukkan bahwa poryek supermahal itu memang tak dihentikan. Hitungan Bappenas dan Kementerian Keuangan menyebutkan kebutuhan dana mencapai Rp. 466 Triiliun untuk perpindahan tersebut.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 persen atau Rp. 89,5 triliun ditanggung oleh Anggaran dan Belanja Negara. Sisanya berasal dari swasta melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), yang sampai saat ini belum jelas komitmennya. JIka dana swasta yang masuk tidak sesuai dengan target, ada kemungkinan anggaran negara untuk proyek ini bakal terus membengkak.

Belanja untuk proyek ibukota baru, meski rencana, meruakan ironi di tengah terbatasnya anggaran pemerintah. Untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini saja, pemerintah harus mengeluarkan angggaran Rp. 699,43 triliun. Walhasil, defisit pun melebar hingga 5,7 persen dari produk domestic bruto atau lebih dari Rp. 1000 triliun.

Presiden joko Widodo sepatutnya mempertimbangkan ulang proyek ibu kota baru. Hentikan segera sebelum muncul kerugian yang lebih besar. Toh, keberhasilan seorang pemimpin tak diukur dari besarnya infratstruktur yang dibangun, melainkan dari kearifan dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Termasuk menyusun prioritas yang membawa maslahat orang banyak.

Ditambah lagi jika sampai kemudian utang-utang negara itu belum terbayarkan hingga akhir masa NKRI, tentu para pemimpin bangsa kita harus siap siap untuk hanya bercengkrama bersama di depan pintu surga.

(Dr. Kumara Adji Kusuma adalah Redaktur kempalan.com, Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Penanggung Jawab LKBH Umsida dan Manajeer Lazismu Umsida)

Berita Terkait