Cak Dullah: Tudingan Wali Kota Rasis dan Diskriminasi Kurang Tepat

SURABAYA-KEMPALAN: Rencana warga Madura yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS) menggelar aksi demonstrasi untuk menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penyekatan dan screening Covid-19 di Jembatan Suramadu direspons oleh Hoslih Abdullah, yang juga Ketua Pemuda Pusura (Putera Surabaya).

Hoslih mengatakan, adanya tudingan rasis dan diskriminasi yang dialamatkan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kurang tepat.

Dia berkata demikian, karena warga Madura di Kota Surabaya cukup banyak, terdiri dari berbagai elemen. Mereka umumnya mendukung program wali kota surabaya dan Forkopimda agar bisa secepatnya memutus mata rantai pandemi Covid-19.

“Masalah berdampak pada ekonomi, saya kira itu sudah menjadi masalah nasional. Termasuk Surabaya ikut terkena dampak ekonomi yang luar biasa. Tapi sebagai warga Surabaya, kita tetap mendorong dan mendukung agar Forkopimda, Wali Kota Surabaya Cak Eri melakukan langkah terbaik agar pandemi Covid-19 segera dapat diatasi,” kata Hoslih Abdullah, Rabu (16/6).

Pria asli Madura yang akrab disapa Cak Dullah ini mengungkapkan, aksi demonstrasi memang hak semua orang. “Tapi ya tentunya harus memperhatikan kondisi dan situasi saat ini. Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Mengenai langkah untuk koordinasi dengan tokoh sekitar Surabaya, utamanya Madura, diakui memang sangat baik. Namun, menurut Cak Dullah, langkah cepat untuk penyelamatan warga Surabaya dan warga lainnya dari pandemi Covid-19 harus diutamakan. Sebab, namanya penyebaran pandemi Covid-19 tidak akan menunggu. Harus segera ditangani.

Bahkan, Cak Dullah mengaku telah mendapat info jika Kota Surabaya akan kembali diberlakukan jam malam. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan. Apalagi, belakangan ini muncul kabar adanya virus varian corona delta atau varian India, yakni B.16172 yang terdeteksi menyerang di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Konon, virus varian baru ini lebih berbahaya dibanding strain asli virus corona SARS-CoV.

“Karena itu, saya menghimbau agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan ketat dengan menerapkan 5M. Yakni, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya.

Ancam Demontrasi

Seperti diketahui, warga Madura yang tergabung dalam GAS mengancam akan melakukan aksi demontrasi untuk menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penyekatan dan screening Covid-19 di Jembatan Suramadu.
Pasalnya, Bob Hasan selalu Korlap Aksi menuding Eri Cahyadi telah berlaku diskriminatif terhadap warga Madura.
“Ketika penyekatan awal-awal hanya untuk motor liter (pelat) M atau warga Madura. Untuk motor yang letter L atau lainnya lolos enggak ada screening, bagi kami ini sangat diskriminatif,” kata Bob Hasan.

Menurutnya, kebijakan screening tersebut bukan malah menekan penularan Covid-19, namun justru menciptakan kerumunan baru. “Seharusnya, Eri untuk membuat kebijakan seperti itu ya koordinasi dulu dengan pimpinan daerah Madura. Sebab itu mencegat masuknya orang Madura. Kalau memang tujuan Eri Cahyadi untuk melindungi warganya dari virus, lalu kenapa jalur masuk dari Gresik, jalur masuk tol dan Sidoarjo tidak di-screening juga,” katanya.

Menurut Bob Hasan, kebijakan Pemkot Surabaya sangat dikeluhkan  warga Madura. “Kebijakan tes swab juga harus tiap hari. Tidak melihat warga Madura yang kerja ke Surabaya tiap hari. Jadi kalau terus swab tiap hari kan kasihan. Sampai keluar darah dari hidungnya,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Bob Hasan, dampak terbesarnya adalah sektor ekonomi. “Masyarakat Madura yang mau ngirim barang ke daerah luar terkendala dengan cegatan di Suramadu. Seperti pengiriman cabai, pengiriman ikan ke luar daerah dan pelaku bisnis lainnya merasa sangat terganggu dengan adanya aktivitas screening itu. Karena tiap hari harus swab,” ucapnya.

Terkait massa aksi GAS di Kantor Wali Kota Surabaya besok, ia menyebut jumlah peserta aksi dibatasi aparat. Sejatinya aksi demonstrasi digelar lusa, namun dimajukan besok. “Karena terkendala oleh aturan, harus melampirkan hasil swab dan vaksin. Kalau peserta yang sudah siap ikut lebih dari 500, hanya saja kita ambil beberapa pentolan organisasi dan komunitas saja,” pungkas Bob Hasan. (Dwi Arifin)