Opini Dr. Prantasi Harmi Tjahjanti,S.Si.,MT.

Rezim Yang Anti Rakyatnya Berpikiran Kritis

  • Whatsapp
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. (foto:ist)
Dr. Prantasi Harmi Tjahjanti,S.Si.,MT.

KEMPALAN: Ungkapan ‘otak sungsang’ beberapa waktu lalu sangat popular. Tapi ungkapkan ini sangat menarik, karena ungkapan ini seolah menjadi representasi dari bagaimana republik ini mengelola pikiran kritis secara tidak proporsional.

Ungkpapan otak sungsang itu merupakan ucapan Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) kepada Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Busyro Muqoddas itu sebagai orang yang berotak sungsang.

BACA JUGA

Ucapan Ali Mochtar Ngabalin itu muncul setelah sebelumnya Busyro Muqoddas mengkritisi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada penonaktifan 75 orang pegawai KPK. Menurutnya, KPK telah dilemahkan sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan pada 2019 dan  kondisi saat ini KPK bukan lagi dilemahkan, saja namun riwayatnya telah tamat di tangan Presiden Jokowi.

Kalimat itu membuat Ali Mochtar Ngabalin ‘kebakaran jenggot’, merasa wajib membela ‘bos’-nya, tidak terima Presiden Jokowi dikaitkan dengan peristiwa tersebut, sehingga membalas lontaran Busyro Muqoddas dengan menyebutkan bahwa kritik-kritik terhadap TWK KPK adalah orang-orang yang tidak saja tolol, tetapi memang cara berpikir terbalik, dan selanjutnya disebut oleh  Ali Mochtar Ngabalin mereka (maksudnya adalah  Busyro Muqoddas) memiliki otak-otak sungsang.

Pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh ‘orang dalam’, karena bagaimanapun Ali Mochtar Ngabalin termasuk dalam jajaran rezim yang berkuasa saat ini, membuat deretan panjang bagaimana negeri ini memang anti terhadap rakyatnya yang berpikiran kritis. Kita tengok kembali catatan berita orang-orang yang berpikiran kritis dan mengkritisi kondisi negeri ini (baca: Kebijakan Presiden Joko Widodo) dimana mereka ditangkap dengan  menggunakan Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mereka antara lain seorang mahasiswa Universitas Muhammmadiyah Surakarta, bernama Mohammad Hisbun Payu atau Iss ditangkap polisi pada Jumat, 13 Maret 2020 karena kritiknya yang dilakukan di media sosial dianggap memiliki muatan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, padahal kritikan yang Iss sampaikan melalui media sosial terkait kebijakan presiden Jokowi yang dianggap hanya mementingkan investasi dibanding kepentingan rakyat. Dia sampaikan investasi boleh-boleh saja, asal tidak merampas/merugikan rakyat.

Kemudian ada Muhammad Arsyad, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena diduga menghina Presiden Jokowi pada 2014 silam. Muhammad Arsyad adalah tukang sate itu ditangkap karena memposting sejumlah gambar yang dianggap melecehkan Jokowi di Facebook. Ada juga Bambang Tri Mulyono ditangkap Bareskrim Polri dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, akhir 2016 lalu, karena menulis buku dengan judul Jokowi Undercover, yang dianggap buku itu bermasalahsecara hukum karena  menyebarkan informasi berisi ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Dilanjutkan dengan ditangkapnya Ropi Yatsman, tepatnya pada Februari 2017, seorang warga Padang, diduga menghina Presiden Jokowi dan pemerintah.

Dia ditangkap setelah mengunggah dan menyebarkan sejumlah gambar hasil editan beserta tulisan di media sosial. Postingan-postingannya  dianggap  sebagai ujaran kebencian dan penghinaan kepada Jokowi dan Pemerintahan. Dilanjutkan pada Juni 2017, Muhammad Tamim Pardede
ditangkap Bareskrim Polri karena mengunggah video berisi kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Belum lagi  penangkapan terhadap 11 tokoh menjelang aksi damai di lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Mereka ditangkap dengan tuduhan kasus upaya makar, penghinaan terhadap Presiden Jokowi, dan pelanggaran UU ITE. Tiga tokoh yang dijadikan tersangka dan kemudian ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, dan Rizal Izal, Ketua Komando Barisan Rakyat. Sedangkan 8 lainnya yang akhirnya dibebaskan adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo, mantan anggota staf ahli, Panglima TNI Brigadir Jenderal (purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zein, aktivis Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, aktivis Ratna Sarumpaet, dan calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani yang dikenakan dengan pasal dugaan penghinaan Presiden.

Seharusnya kritik-kritik masukan dan pikiran kritis terhadap Pemerintah (baca: Presiden Jokowi) tidak perlu dilebih-lebihkan hingga dilakukan penangkapan, karena dari  Presiden Joko Widodo sendiri telah meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Disampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi.

Namun pada kenyataannya tetap terjadi pembungkaman pikiran kritis, dan  saat inipun sudah merambah ke ranah akademik. Prinsip dan fungsi kampus sebagai mimbar bebas yaitu menjamin kebebasan akademisi dalam mensuplai pikiran-pikiran kritis dan realistis yang sudah terbiasa berargumentasi secara metodologis, dan memang seharusnya tidak dikendalikan oleh kekuasaan, terjadi sebaliknya. Banyak para pimpinan Universitas/Institusi yang melarang para mahasiswa mengundang tokoh-tokoh yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa. Para pimpinan ini jelas ada maksud terselubung untuk mendekatkan kepada kekuasaan.

Penyelesaian Bijak

Kritik adalah hal yang penting dalam upaya melakukan analisis, namun seringnya orang berfokus pada solusi. Kritik yang tanpa menghasilkan solusi dianggap sebagai kesia-siaan. Padahal solusi bukanlah esensi dari kritik. Melakukan kritik artinya kita sedang menjalankan fungsi primer sebagai manusia. Kritik juga merupakan  hal yang esensial dalam menjamin keberlangsungan momen berpikir kritis.

Berpikir kritis artinya mengurai dan menganalisis berbagai macam masalah, Berpikir kritis merupakan percakapan dalam ruang dialogis dan terbuka terhadap kritik.  Ironisnya, penguasa saat ini mengidap resistensi terhadap kritik. Dalam hal kehidupan politik misalnya, kritik tidak dipahami sebagai suatu hal yang konstruktif melainkan sebagai ancaman terhadap jalannya pembangunan.

Bila negeri ini memaknainya sebagai negeri demokrasi, seharusnya penguasa menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dan mempertanggungjawabkannya kembali pada rakyat. Demokrasi hanya dapat diaktifkan dengan melakukan kritik, sehingga menolak kritik dalam upaya menghidupi demokrasi adalah bentuk inkonsistensi dalam penalaran. Dengan demikian, kritik seharusnya dipahami sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap mandat demokrasi itu sendiri. Lebih tegas disampaikan bahwa menolak kritik artinya menolak demokrasi.

Kritikan dengan pemikiran kritis terhadap penguasa tidak perlu dijawab dengan sentimen, apalagi dengan mengerahkan buzzer, namun cukup ditunjukan kepada rakyat, agar rakyat lebih percaya bahwa penguasa memiliki surplus moral, lebih bermoral, lebih mengetahui kondisi keadaan negara dan lainnya yang intinya menenteramkan hati rakyat, sehingga pada akhirnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dikuantitatifkan juga akan tercapai.

Namun bila semua pemikiran kritis yang disampaikan hanya dianggap angin lalu oleh penguasa, barangkali untuk menenangkan para  pemikir kritis ini adalah dengan mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh Khalifah Ali bi Abi Thalib: “Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. ”

Wallahu a’lam.

(Dr. Prantasi Harmi Tjahjanti,S.Si.,MT. adalah Dosen L2DIKTi Jawa Timur, DPK Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Berita Terkait