Habis Bipang, Terbitlah Provinsi Padang

KEMPALAN: Presiden Joko Widodo selip lidah lagi. Ia salah menyebut Kota Padang sebagai Provinsi Padang. Seharusnya Provinsi Sumatera Barat yang beribukota di Padang. Dan seperti bisanya warganet pun langsung riuh redah berkomentar dan dalam waktu singkat menjadi trending topic.

Komentar warganet bermacam-macam, sampai ada yang mengaitkannya dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang baru-baru ini dipakai untuk menyeleksi karyawan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pak Jokowi, kata seorang warganet, harus ikut TWK. Warganet lain menimpali, jangan-jangan Pak Jokowi tidak lulus kalau ikut TWK.

Selip lidah itu terjadi saat peninjauan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Rabu (19/5). Dalam pidatonya, Jokowi membahas soal konektivitas antardaerah. Ia berharap konektivitas akan meningkatkan mobilitas orang dan barang. Dengan begitu, daya saing Indonesia semakin tinggi. Jokowi pun menyebut jalan tol yang baru akan menghubungkan dua provinsi. Dia bilang tol itu menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Padang.

Dalam dua minggu sudah dua kali Presiden Jokowi selip lidah. Beberapa hari menjelang Lebaran Jokowi dikritik ramai oleh warganet karena mempromosikan babi panggang Ambawang sebagai oleh-oleh Lebaran. Kali ini Jokowi kepeleset lagi dalam pidato resmi. Saat bicara soal bipang Ambawang, Jokowi berbicara dengan memakai teks. Dari gestur dan lirikan matanya terlihat jelas Presiden Jokowi membaca teleprompter, alat bantu untuk membaca teks. Karena itu dalam kasus bipang Ambawang tim penyusun pidato kepresidenan juga menjadi sasaran.

Kali ini Presiden Jokowi berpidato tanpa teks. Setidaknya ketika menyebut kalimat itu Presiden tidak melihat teks. Ia agak ragu sejenak ketika menyebut kata Provinsi Riau dan Provinsi Padang. Ia pause sejenak. Tapi sudah telanjur mengucap Provinsi Padang. Maka para sniper, jago tembak, di medsos langsung berpesta pora menghajar keseleo lidah ini. Mungkin Pak Jokowi lagi memikirkan nasi Padang, komen seorang warganet.

Beberapa waktu yang lalu politisi youtuber Ferdinand Hutahaean juga jadi bahan rundungan gegara menyebut  Ngawi ada provinsi Jawa Tengah. Ketika itu Gubernur DKI Anies Baswedan berkunjung ke Kabupaten Ngawi untuk kerja sama pengadaan beras untuk stok Lebaran. Dalam kunjungan itu Anies sempat bertemu resmi dengan Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur.
Tapi, Ferdinand terlihat salah persepsi dan mengira Ngawi adalah wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketika dirundung oleh warganet Ferdinand menyerang balik dan tidak mau mengalah.

Selip lidah Jokowi seperti mistiming yang membuat kesalahan itu menjadi heboh.
Timingnya memang lagi beriringan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Karena itu ada warganet yang mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa bangkit kalau presidennya tidak tahu wilayahnya sendiri. Komentar-komentar tajam dan terkadang nyinyir sangat banyak bertebaran di medsos. Ini memang salah ucap atau kapasitasnya memang segitu. Begitu komen warganet.

Slip of the tounge, keseleo lidah adalah hal yang biasa dialami setiap orang. Tapi kalau yang mengalami keseleo lidah adalah seorang presiden pasti reaksinya menjadi heboh. Presiden Jokowi memang tidak punya keterampilan orasi yang bagus, karena itu sebaiknya ia tidak bicara tanpa teks. Tim komunikasi kepresidenan harus memastikan bahwa Presiden berbicara dengan bahan yang tersedia dengan baik. Dalam kasus selip lidah babi panggang, tim komunikasi kepresidenan jadi sasaran tembak para pengritik. Malah ada yang lebih jauh lagi menyasar agar Mensesneg Pratikno mundur karena insiden ini.

Di Amerika Presiden Joe Biden juga sering selip lidah. Mungkin sering blank karena usia yang sudah 78 tahun. Waktu kampanye pilpres ia lupa menyebut nama Donald (Trump) sebagai George (Bush). Biden salah menyebut cucunya sebagai Hunter Biden, anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Setelah jadi presiden pun Biden sempat salah omong di depan wartawan.

Kasus selip lidah bisa menjadi urusan serius karena dipolitisasi oleh lawan politik. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPR Puan Maharani menjadi bulan-bulanan karena komentar yang bernada keseleo lidah. Dalam pengumuman Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat di Jakarta, September 2020, Puan mengatakan, “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka.”

Kalimat tambahan yang sebenarnya terkesan sebagai celetukan itu menjadi problem politik yang serius. Protes luas muncul dari berbagai kalangan. Dan karena protes itu, akhirnya figur yang diusung PDIP, yaitu dari kader Partai Demokrat Mulyadi, sebagai calon gubernur Sumatera Barat, berpasangan dengan Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman), mengembalikan berkas surat rekomendasi dukungan. Mulyadi dan Ali Mukhni, tetap mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, tanpa dilengkapi dukungan PDIP.

Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni itu akhirnya memang tidak bisa menang. Sumatera Barat tetap menjadi stronghold daerah kekuasaan PKS. Setelah sepuluh tahun dipimpin gubernur kader PKS Irwan Prayitno, pasangan PKS Mahyeldi-Audy Joinald kembali memenangkan kontestasi. Mungkin PDIP jengkel tidak bisa melakukan penetrasi ke Sumbar, karena itu Puan sampai geregetan dan mengeluarkan pernyataan itu.

Reaksi yang muncul pun sangat keras, sampai ada laporan ke polisi segala. Tapi, ujung-ujungnya tidak ada proses hukum yang berlanjut. Para politisipun memakai kesempatan itu  mencari panggung dan saling adu debat. Pada akhirnya kasus itu pun menguap dilupakan orang.

Sumatera Barat memang bukan tempat yang ramah untuk Jokowi dan PDIP. Dua kali adu kekuatan di pilpres dua kali pula Jokowi kalah di provinsi itu. Begitu pula PDIP. Sejak era reformasi, partai itu tidak pernah bisa menembus Sumbar. Jokowi mengunjungi Sumbar berkali-kali. Bahkan dibanding provinsi lain Sumbar termasuk yang paling sering dikunjungi Jokowi. Tentu maunya supaya bisa mengambil hati masyarakat Sumbar. Tapi, alih-alih dapat hati, insiden keseleo lidah ini malah bikin hati orang Sumbar bengkak karena dongkol.

Kesalahan kecil yang sebenarnya manusiawi sering menjadi polemik karena masyarakat Sumbar cenderung sensitif. Beberapa waktu yang lalu sebuah studi yang dilakukan pengamat terorisme Sidney Jones mengaitkan Sumbar dengan kemungkinan pengembangan ideologi ekstrem.   The Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang dipimpin Jones memperingatkan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai jaringan The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Afganistan di wilayah Sumbar.

Dalam rilis IPAC bertajuk  “Learning From Extremists in West Sumatra” (Belajar dari Ekstremis di Sumatra Barat), Jones mengingatkan pemerintah Indonesia mesti memahami dan mewaspadai kelompok studi lingkungan di Indonesia berubah menjadi sel pro-ISIS dengan tautan ke Afghanistan.  Studi ini menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa Jones telah bias dan terjangkit Islamophobia.

Di masa awal-awal kemerdekaan hubungan Sumatera Barat dengan pemerintah pusat juga tidak selalu mulus. Pada 1956 terjadi pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang dilakukan oleh perwira-perwira menengah tentara yang kecewa oleh perlakuan pusat yang dianggap melakukan jawanisasi terhadap struktur angkatan bersenjata di Sumatera Barat. Para ahli sejarah menyebut pemberontakan PRRI sebagai pemberontakan setengah hati karena hanya menuntut perhatian dari pemerintah pusat.

Bagaimana pun Sumatera Barat telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusinya terhadap sejarah perjuangan bangsa tidak diragukan lagi. Politisi Fadli Zon mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau untuk lebih memberi apresiasi pada warisan budaya Minang untuk Indonesia.

Sebagaimana Papua yang dulu bernama Irian Barat dan Irian Jaya, Fadli menganggap nama Minangkabau tidak ada sentimen kesukuan sebagaimana Aceh dan Bali adalah nama suku yang menjadi nama provinsi.
Wacana Provinsi Minangkabau ini menggelinding dan belum ada tindak lanjut serius sampai sekarang.

Jangan-jangan usulan Fadli Zon ini yang bikin Jokowi bingung, sehingga salah menyebut Provinsi Padang. (*)