Airlangga Hartanto: Dengan Kemajuan Teknologi, Kita Masih Dapat Bertegur Sapa

JAKARTA – KEMPALAN: Pandemi Covid-19 yang masih belum mereda di Indonesia, menyebabkan bulan Ramadhan kali memiliki atmosfer berbeda dari dua tahun sebelumnya. Bahkan, pada suasana hari raya Idul Fitri juga tidak dapat melakukan tradisi dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia, yaitu mudik.

Larangan mudik telah termaktub dalam Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Musik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hirjiah.

Pemanfaatan teknologi dilihat sebagai solusi alternatif dalam melakukan silauturrahmi dan bermaaf-maafan dengan sanak dan saudara hingga teman-teman serta sahabat. Medium berbasis digital dapat diakselerasikan sebagai perantara konkret dalam melakukan hal-hal momentual seperti itu.

“Dengan kemajuan teknologi, kita masih bisa bertegur sapa dan menanyakan kabar tentang kondisi saudara-saudara kita di kampung halaman. Dengan begitu, kita masih bisa bersilaturahmi dan melepas kerinduan kepada sanak famili,” ucap Airlangga Hartanto dalam dalam Open House dan Halal-Bihalal Virutal Partai Golkar, pada Jumat (14/5).

Selain itu, Airlangga juga sangat mengapresiasi kepada seluruh kader dan seluruh masyarakat Indonesia yang mematuhi segala aturan yang dicanangkan pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, bahwa makna lebaran tidak berkurang meski silaturrahmi dilakukan secara virtual daring.

“Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang tidak mudik ke kampung halamannya masing-masing dan tetap disiplin dengan protokol Covid-19,” imbuh Airlangga Hartanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ini, juga mengutarakan studi kasus dari pelaksanaan mudik pada tahun 2020 lalu. Dimana terjadi kenaikan yang konstan dan pesat dalam rentang waktu dua minggu saja. Hal ini yang menjadi evaluasi besar-besar di tubuh pemerintah, untuk kemudian melarang kegiatan mudik lebaran serta memantau perkembangan statistik data arus balik yang menimbulkan kemacetan di berbagai daerah. (Rafi Aufa Mawardi)