Dirjen Kerja Sama Multilateral: Kami Sadari Pentingnya RHCA

JAKARTA – KEMPALAN: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adakan rapat kick-off yang melibatkan sejumlah negara serta organisasi mitra di bidang kemanusiaan pada Kamis (29/4) sebagai langkah awal mempersiapkan ‘Regional Conference on Humanitarian Assistance’ (RHCA) yang rencananya akan diadakan pada Agustus 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenlu RI berusaha menjaring saran serta mendorong kerjasama dan kontribusi dari seluruh stakeholder yang terlibat.

“Kami menyadari pentingnya persiapan RCHA yang sistematik dan inklusif. Proses persiapan juga kami harapkan menjadi embrio suatu mekanisme yang berkelanjutan, solid, dan berdampak bagi peningkatan kapasitas aksi kemanusiaan di Kawasan,” ujar Febrian A. Ruddyard selaku Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral ketika membuka rapat itu.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai negara dan lembaga, antara lain Australia, Bangladesh, Fiji, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand, UNOCHA, ICRC, IFRC, MSF, dan ASEAN.

Sebagian perwakilan yang hadir telah menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pelaksanaan RHCA.

Adapun Sudirman Said, Sekertaris Jenderal Palang Merah Indonesia selaku perwakilan dari organisasi kemanusiaan di Indonesia, menyambut baik persiapan penyelenggadaan RHCA yang menurutnya dapat menjadi wadah yang baik guna mendorong pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas aktor kemanusiaan di Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Rapat itu telah mencatat sejumlah topik potensial yang akan dipertimbangkan untuk dimuat dalam RCHA 2021, yaitu: (i) Pendanaan untuk bantuan kemanusiaan; (ii) Local wisdom dalam bantuan kemanusiaan; (iii) Keterkaitan antara bantuan kemanusiaan dan perubahan iklim serta kerusakan lingkungan; dan (iv) Aksi antisipatif.

Selain itu, dicatat pula potensi membawa hasil RCHA 2021 ke dalam kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022. RCHA 2021 juga akan dilaksanakan dengan pelibatan Kawasan yang lebih luas dari RCHA 2019, mencakup juga perwakilan Pemerintah dan masyarakat negara-negara di Kepulauan Pasifik. (Situs Kemenlu, reza m hikam)