Nika Melia Tetap Ditahan, Walau Unjuk Rasa Terus Berjalan di Georgia

TBILISI-KEMPALAN: Pengadilan di Tbilisi telah memerintahkan penahanan lanjutan dari pemimpin partai oposisi utama, Nika Melia, yang kasusnya telah mengguncang panggung politik di Georgia. Hakim Nino Chakhnashvili menjatuhkan keputusannya pada Selasa (13/4), sementara ratusan pendukung Melia berunjuk rasa di luar gedung pengadilan menuntut pembebasan pemimpin United National Movement (ENM).

Melansir RFE/RL, persidangan Melia dimulai pada Kamis (8/4) dengan tuduhan mengatur “kekerasan massal” selama unjuk rasa anti-pemerintah tahun 2019. Melia telah menolak tuduhan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan bermotif politik. Tuduhan Melia ini disangkal oleh partai musuhnya, Partai Georgian Dream.

Melia ditangkap pada Februari 2021 ketika ada penyerbuan terhadap kantor oposisi oleh polisi untuk menangkapnya, dimana terjadi gesekan antara polisi dan para pendukung oposisi yang berusaha memblokade pintu agar polisi tidak bisa masuk ke kantor oposisi. Penangkapan Melia bersama sejumlah aktivis oposisi menjadi pemicu unjuk rasa anti-pemerintah di Tbilisi yang meminta pembebasan mereka.

Meskipun Uni Eropa telah berusaha untuk menengahi pembicaraan antara kubu pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Irakli Garibashvili bersama dengan oposisi, namun Christian Danielsson, perwakilan UE kembali dengan tangan kosong karena kedua kubu masih belum bisa mencapai kesepakatan, terutama masalah pembebasan Melia.

Krisis politik ini bahkan ditanggapi oleh Amerika Serikat melalui Senator Bob Menendez, ketua Komite Hubungan Luar Negeri dan politisi Partai Demokrat yang bersama rekannya di Jerman, Lithuania, Estonia, Latvia, Polandia dan Republik Ceko mengungkapkan keprihatinan atas “tindakan destabilisasi dan anti demokratis” di Georgia.

“Penyerbuan kantor United National Movement, partai oposisi terbesar di Georgia, untuk menangkap Nika Melia, ketuanya, mengungkap kerapuhan demokrasi dan kebebasan di Georgia,” kata Menendez dalam pernyataan 26 Februari lalu yang juga ditandatangani oleh perwakilan dari enam sekutu AS. (RFE/RL, rez)