Desakan terhadap Perusahaan Minyak dan Gas Asing di Myanmar

NAYPYIDAW – KEMPALAN: Myanmar menghasilkan sekitar US $ 75 juta hingga US $ 90 juta per bulan dari penjualan minyak dan gas. Hampir semua pendapatan dibayarkan kepada pemerintah melalui Perusahaan Minyak dan Gas Myanma (MOGE).  MOGE adalah sebuah perusahaan milik negara yang sekarang dikendalikan oleh para pemimpin kudeta.

Sementara itu anggota parlemen terpilih dari pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi yang digulingkan telah mengirim pemberitahuan terakhir yang menyerukan kepada perusahaan minyak dan gas milik asing terbesar yang beroperasi di Myanmar untuk menangguhkan hubungan bisnis dengan rezim militer diantaranya kepada Total SE Prancis, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan POSCO Korea Selatan.

CPRH (Sebuah badan yang didirikan oleh LND, partai yang digulingkan oleh militer) memperingatkan bahwa uang dari penjualan minyak dan gas akan digunakan untuk memperkuat pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.

Melansir dari Irrawaddy, Dalam pernyataan mereka, CPRH mengutuk perusahaan karena tetap diam tentang kudeta militer 1 Februari dan mendukung rezim dengan pembayaran dari penjualan minyak dan gas, meskipun CPRH memberi mereka batas waktu 9 Maret untuk menjatuhkan sanksi pada junta. CRPH mengatakan bahwa pendapatan dari penjualan minyak dan gas pada Desember 2020 dan Januari 2021 dilaporkan telah dibayarkan ke rekening bank yang dikendalikan rezim.

“Kami mengutuk keras perusahaan yang melakukan pembayaran untuk penjualan minyak dan gas kepada rezim,” kata CRPH.

CRPH juga mendesak perusahaan untuk tidak membayar pajak sampai pemerintah yang terpilih secara demokratis melanjutkan tugasnya.

U Tin Tun Naing, penjabat menteri CRPH untuk Perencanaan, Keuangan dan Industri, mengatakan dalam pernyataannya bahwa jika perusahaan terus melakukan pembayaran, hal itu akan sangat merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi dan militer akan dapat memanfaatkannya. Sumber daya tersebut untuk melanjutkan pelanggaran hak asasi manusia mereka di Myanmar.

Total melaporkan bahwa mereka membayar US $ 257 juta ke Myanmar pada 2019 dalam bentuk pajak dan pembayaran lainnya.

Proyek gas Yetagun Petronas membayar AS $ 208 juta kepada pemerintah pada 2018 sementara proyek Shwe, yang dijalankan oleh POSCO Korea Selatan, membayar AS $ 194 juta, menurut Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative (MEITI).

Proyek gas Zawtika, yang dijalankan oleh PTT Thailand, membayar US $ 41 juta pada 2018, sementara pemerintah juga memperoleh US $ 300 juta lagi pada 2018 dari biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menggunakan pipa ekspor gas.

Kelompok hak asasi Justice for Myanmar (JFM) juga telah menyuarakan keprihatinan bahwa pendapatan minyak dan gas akan membiayai rezim militer dan memperkaya para pemimpinnya. (abdul manaf farid)