AH Thony: Semoga Eri-Armuji Bersinergi hingga Akhir Masa Jabatan, Mungkinkah?
SURABAYA, KEMPALAN: Eri Cahyadi dan Armuji kini sudah memimpin Kota Surabaya. Keduanya sudah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk masa jabatan 2021-2024 oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2).
Bahkan, sertijab juga sudah dilakukan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (1/3) pagi. Dihadiri Gubernur Khofifah, Plh Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan menyerahkan jabatan kepada Eri Cahyadi yang sebelumnya telah dilantik sebagai Wali Kota Surabaya bersama Armuji sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.
Banyak harapan yang digantungkan oleh warga Kota Surabaya terhadap Eri Cahyadi dan Armuji (ErJi). Mereka pun berharap ErJi mampu melanjutkan program wali kota pendahulunya yang juga berasal dari kader PDIP, yakni Bambang H dan Tri Rismaharini. Meskipun Risma dan Eri bukan kader PDIP asli. Risma baru menjadi kader PDIP setelah menjabat wali kota Surabaya. Sedang Eri Cahyadi setelah maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya.
Beda dengan Bambang DH dan Armuji, yang sejak awal sudah tercatat sebagai kader PDIP tulen. Bahkan, keduanya sudah menjadi kader PDIP sejak partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini didirikan pada tahun 1999.
“Sejak Surabaya dipimpin Pak Bambang DH dan kemudian dilanjutkan Bu Risma, Surabaya terus mengalami kemajuan. Mudah-mudahan, Pak Eri bersama Pak Armuji bisa mengikuti jejak mereka,” kata AH Thony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
Politikus Partai Gerindra ini juga berharap Eri Cahyadi dan Armuji bisa terus kompak dan bersinergi hingga akhir masa jabatan dalam memimpin Kota Surabaya. Jangan sampai terjadi gesekan atau konflik yang membuat hubungan keduanya menjadi retak atau renggang.
Terutama dalam pembagian tugas, AH Thony berharap Eri-Armuji bisa berjalan seiring. Jangan sampai ada kesan Eri sebagai wali kota berjalan sendiri, sementara Armuji sebagai wakil wali kota tidak diberi peran.
“Saya lihat ini masih kerap terjadi dalam suatu pemerintahan. Seorang kepala daerah jalan sendiri, sementara wakilnya tidak diberi kesempatan untuk tampil. Padahal, saat kampanye mereka terlihat sangat kompak,” kata politikus Partai Gerindra yang pernah berjuang bersama Bambang DH dan Armuji sebagai kader PDIP ini.
“Saya berharap ini tidak terjadi pada Pak Eri dan Pak Armuji yang kini memimpin Kota Surabaya,” tegasnya.
Sinergi dengan Pemprov Jatim
Sementara itu, Machmud, Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kota Surabaya, juga menyampaikan harapannya pada Eri-Armuji. Seperti pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawana saat sertijab, ia pun berharap agar dalam membangun Kota Surabaya, Eri dan Armuji bisa bersinergi dengan Pemprov Jatim.
“Mungkin Bu Gubernur menyampaikan hal itu karena wali kota sebelumnya tidak bersinergi atau kurang bersinergi dengan Pemprov Jatim,” kata Machmud. Ia tidak menyebut, siapa yang dimaksud dengan wali kota sebelumnya.
Namun, bisa jadi yang dimaksud adalah Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia. Sebab, ketika menjabat wali kota Surabaya, boleh dibilang Risma tidak pernah koordinasi dengan Pemprov Jatim. Bahkan, Risma kerap terlibat cekcok dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Terutama menyangkut penanganan Covid-19.
Khofifah pernah menuduh Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran Corona klaster pabrik PT. H.M Sampoerna, pada awal Mei 2020. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 M Fikser kemudian merespon dan menyatakan telah bertindak cepat.
Risma pun sempat meradang karena dua unit mobil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 dipakai oleh Pemprov Jatim dan dibawa ke Tulungagung serta Lamongan. Padahal, kata Risma, sejak jauh hari mobil itu sudah dipesan dari BNPB. Namun, Khofifah mengklaim mobil tersebut lebih dulu dipesan oleh Pemprov Jatim.
Khofifah dan Risma juga sempat “panas” soal penerapan new normal. Saat Pemprov Jatim berancang-ancang menerapkan, Risma menyebut belum saatnya dengan alasan tenaga medis masih berjuang.
Ujungnya, Risma meminta Khofifah tak lagi menerapkan PSBB di Surabaya.
Berikutnya, Khofifah dengan menggunakan survei Unair, juga sempat menyentil Surabaya sebagai wilayah dengan kepatuhan rendah terhadap penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya. Risma pun membantah dan meminta awak media melihat kondisi di jalanan.
Kini, setelah Eri Cahyadi dan Armuji menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, hubungan Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim yang kurang akur di masa Risma, diharapkan bisa mencair. Sehingga, program pembangunan Pemkot Surabaya bersinergi dengan program Pemprov Jatim.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Surabaya dapat segera dilaksanakan berseiring dengan RKPD Provinsi Jatim. Termasuk dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional.
Paling tidak, hal itu sudah dicontohkan oleh Whisnu Sakti Buana. Meski tak lama menjabat Plt Wali Kota Surabaya dan hanya sepekan jadi Wali Kota Surabaya definitif, tapi Whisnu mampu menjalin hubungan yang harmoni dengan Gubernur Khofifah dan para pejabat Forkopimda Jatim, seperti Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya. Whisnu juga mampu menjalin koordinasi dalam penanganan Covid-19.
Harapan lain yang disampaikan Machmud kepada Eri-Armuji adalah pentingnya menjalankan amanah seperti sumpah yang diucapkan saat sertijab. “Sumpah yang diucapkan itu sangat berat. Karena tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga sampai di akhirat,” tutur mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Untuk itu, apa yang pernah dijanjikan oleh Eri dan Armuji ketika kampanye Pilkada 2020 lalu harus segera dijalankan dan direalisasikan.
Jaga Kekompakan
Terakhir, seperti yang disampaikan AH Thony, Machmud pun berharap Eri-Armuji terus kompak dan bersinergi dalam membangun Kota Surabaya.
Ibarat sepasang kaki, lanjut Machmud, wali kota dan wakilnya itu harus selalu berjalan seiring. Sebab kalau tidak kompak atau hanya satu kaki, maka jalannya akan timpang.
“Memang bisa jalan, tapi kalau kompak (normal) kan bisa lebih cepat sampai tujuan. Tidak teseok-seok. Begitu pula dalam membangun Kota Surabaya, pasti hasilnya akan lebih baik lagi,” sambung politikus yang mantan jurnalis ini.
Banyak kalangan yang meragukan hubungan Eri-Armuji akan harmonis, berjalan seiring hingga akhir masa jabatan 2024.
Pasalnya, sejarah telah mencatat, sejak Wali Kota Surabaya dijabat Sunarto Sumoprawiro (Cak Narto), posisi wakil wali kota kurang mendapat peran. Ada yang mengatakan, hanya sebagai “ban serep”. Semua dihandle oleh Cak Narto.
Tak heran jika kala itu Bambang DH lebih banyak duduk manis di kantor. Bukan berarti ia tak punya kemampuan.
Terbukti, setelah Cak Narto meninggal dunia karena sakit, Bambang DH yang kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surabaya pada 10 Juni 2002, langsung bikin gebrakan.
Selama menjabat Wali Kota Surabaya, mulai 2002 hingga terpilih kembali berpasangan dengan Arif Afandi untuk masa jabatan 2005-2010, cukup banyak program populis yang dilakukan Bambang DH.
Mulai dari menata drainase kota secara besar-besaran untuk mengantisipasi banjir, menata dan membangun banyak taman kota, memperbaiki sekolah, rumah sakit, dan terminal, hingga menggratiskan biaya sekolah dasar dan menengah.
Bambang DH juga banyak mengangkat pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang berusia relatif muda untuk produktivitas kinerja.
Untuk merealisasikan tata kota yang manusiawi, ia pun menata jalur pedestrian kota dengan lebih humanis agar nyaman bagi pejalan kaki. Dia juga membuka gorong-gorong peninggalan Belanda untuk mengendalikan banjir, serta mencabut banyak izin SPBU yang ada di jalur hijau.
Bambang DH pula yang memelopori pengembangan Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai kawasan konservasi alam terbesar di Indonesia. Juga menata pedagang kaki lima (PKL) dan merelokasinya ke beberapa sentra PKL yang nyaman, rapi dan bersih.
Pada Pilwali Surabaya 2010, Bambang DH kembali terpilih. Tapi posisinya turun lagi sebagai wakil wali kota Surabaya. Ia mendampingi Tri Rismaharini yang kala itu menjabat wali kota Surabaya masa jabatan 2010-2015.
Risma-Bambang DH dilantik Gubernur Jatim Soekarwo pada 28 September 2010 di sidang paripurna DPRD Surabaya.
Namun, dalam perjalanan Bambang DH mengundurkan diri sebagai wakil wali kota Surabaya pada 14 Juni 2013. Pasalnya, ia maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jatim 2013 dari PDIP berpasangan
dengan Said Abdullah. Hasilnya, mereka kalah dari petahana, Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Tapi, kabar yang beredar kala itu menyebutkan, ada alasan lain yang menyebabkan Bambang DH mundur sebagai wakil wali kota Surabaya. Selain maju dalam Pilgub Jatim. Apa? Bambang DH merasa tidak ada kecocokan dengan Risma.
Nasib serupa juga dialami Whisnu Sakti Buana. Konon, selama mendampingi Risma, sebagai Wawali Surabaya ia kurang diberi kesempatan untuk tampil. Sehingga, sebagai wawali nama Whisnu kurang begitu populer di Surabaya. Di kalangan Bonek, ia justru dikenal sebagai Ketua Panpel Pertandingan Persebaya. Bukan sebagai wawali Surabaya.
Lantas, bagaimana nasib Armuji ke depan? Akankah ia mengalami nasib seperti Bambang DH dan Whisnu Sakti Buana?
“Potensi itu ada. Tapi, mudah-mudahan tidak sampai terjadi,” pungkas Machmud. (*)
Penulis: Dwi Arifin
