Copras-Capres pada Pilpres 2024

KEMPALAN: Salah satu legacy politik Joko Widodo yang, mungkin, akan dikenang dan ditiru banyak orang adalah blusukan yang menjadi merek dagang (trade mark) politik sejak jadi walikota Solo, menjadi gubernur DKI, sampai sekarang menjadi presiden.

Blusukan bukan hanya menjadi kosakata politik baru dalam kamus politik Indonesia, tapi menjadi fenomena politik baru yang ditiru oleh banyak politisi di seluruh Indonesia. Tentu saja blusukan bukan hal baru dalam politik Indonesia. Sejak zaman Orde Baru sudah ada istilah turun ke bawah yang diakronimkan menjadi “turba”, ada juga pengawasan melekat yang diakronimkan menjadi “waskat”.

Turba dan waskat, maupun akronim-akronim lainnya menjadi kosakata baru dalam kamus politik Indonesia. Tapi memang kesannya sangat birokratis dan formalistis khas Orde Baru. Ketika Jokowi–melalui desain media–memopulerkan istilah blusukan, masyarakat seolah-olah mendapatkan realitas baru yang mendekonstruksi realitas lama kekuasaan Orde Baru yang angkuh dan jauh dari rakyat. Dengan strategi dramaturgis yang diskenario rapi seperti itu Jokowi melejit dari tokoh lokal menjadi tokoh nasional dalam waktu tidak sampai 15 tahun.

Selain blusukan, ada banyak ungkapan dan komen politik yang mungkin juga akan banyak diingat dan dijiplak banyak orang. Tujuannya macam-macam, ada yang sekadar lucu-lucuan, ada yang maunya meledek, tapi ada juga yang menjiplak dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar.

Sampai sekarang banyak pernyataan dan komen Jokowi yang polos dan lugu sehingga sering dipakai untuk meme lucu-lucuan yang menjadi viral. Jokowi sering berkomentar, “Bukan urusan saya”, atau yang sekarang masih sering muncul di meme, “Ruwet, ruwet, ruwet”. Dulu di awal-awal menjadi presiden Jokowi viral dengan ungkapan “Aku ora opo-opo” yang menjadi judul lagu dangdut ngetop yang dinyanyikan oleh Julia Perez.

Saat masih menjadi gubernur DKI pada 2012 nama Jokowi muncul ramai di survei calon presiden dan selalu menduduki pole position terdepan, dan malah mengalahkan Megawati yang ketika itu masih kebelet nyapres lagi. Tentu saja wartawan berebutan minta komen Jokowi, dan ia menjawab sesuai skenario, “Copras-capres, copras-capres. Gak mikir. Mikir banjir, mikir macet saja pusing”. Pada kesempatan lain wartawan nguber lagi, jawaban Jokowi sama seperti rewind kaset yang diputar ulang (maaf, untuk milenial yang tidak pernah lihat dan dengar kaset), “Sudah saya sampaikan bolak-balik, saya enggak ngurusin survai-survei, enggak ngurus copras-capres, ngurusnya kaki lima. Sudahlah cukup, ngurus kaki lima aja.”

Kepada wartawan internasional pun Jokowi menjawab sama. Adalah Jeff Hutton, wartawan The Christian Science Monitor,  Amerika Serikat, yang penasaran dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Hutton pada Jumat (7/2/2014) pagi, bertanya soal rencana pencalonan Jokowi untuk duduk sebagai RI-1. Lalu, apa jawaban Jokowi? “I don’t think about that,” kata Jokowi, kali ini pakai bahasa Inggris.

Dramaturgi politik Jokowi sempurna, para penonton terhipnotis, terkagum-kagum oleh kepolosannya, oleh komitmennya untuk tetap bekerja. Tapi ternyata kemudian oleh Megawati ia ditunjuk menjadi petugas partai untuk menjadi calon presiden. Jokowi lupa soal copras-capres, lalu dengan enteng menjawab wartawan, “Saya mendapat mandat dari Ibu Megawati dan saya siap melaksanakan”. Selesai.

Sekarang kaset lama seperti diputar lagi. Bukan Jokowi yang menyanyikan lagu lama, tapi kali ini lagu lama dinyanyikan lagi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beberapa hari ini namanya leading sebagai capres 2024. Ketika ditanya wartawan Ganjar menjawab, “Aku tak ngurusi banjir wae. Ngurusi banjir, ngurusi vaksin sik, ngurusi Corona sik, kok ngurusi survei (Aku mengurus banjir saja. Mengurus banjir, mengurus vaksin dulu, mengurus Corona dulu, kok mengurusi survei),” kata Ganjar singkat usai memantau halaman parkir kantornya yang  kebanjiran, Selasa (23/2).

Pilpres masih jauh tapi balapan sudah dimulai dari sekarang. Jago-jago sudah pada dielus-elus, tapi masih pada malu-malu. Semua begitu, pada mau tapi malu. Coba tanya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan nama-nama lain yang muncul di survei, jawabannya pasti standar sama saja.

Itu memang fatsoen politik yang sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang penuh unggah-ungguh dan “ingah-ingih”. Unggah-ungguh adalah sopan santun, ingah-ingih adalah kepura-puraan, mau tapi doyan. Orang yang menampakkan ambisi politik dianggap negatif. Beda dengan budaya Eropa dan Amerika yang menganggap ambisi sebagai sikap positif.

Lepas dari unggah-ungguh dan ingah-ingih politik itu publik sudah bisa melihat dengan jelas panggung pilpres 2024, siapa saja aktor-aktor yang bakal tampil dan siapa saja sutradaranya. Lakon dan skenario pun sudah disiapkan dari sekarang. Undang-undang politik yang membatasi ambang batas kepresidenan masih tetap dipertahankan 20 persen oleh para sutradara oligarki lama. Karena itu sudah jelas lakon lama akan diputar lagi hanya akan ada dua pasang yang naik panggung dan skenario Perang Bubat akan terjadi lagi.

Kisah Perang Bubat pada pilpres 2019 memakan banyak korban dan lukanya tidak bisa hilang sampai sekarang, atau malah sampai kapan pun. Masyarakat terbelah jadi dua. Anak-bapak, suami-istri, sesama saudara jadi terpisah karena beda pilihan politik. Bangsa ini terpolarisasi dan terbelah menjadi dua dan terus berhadap-hadapan.

Para politisi itu pasti tahu betapa buruk akibat keketerpecahan itu. Politik pecah belah bambu membuat bangsa terpecah sampai sekarang. Salah satu pangkalnya adalah presidential threshold, ambang batas kepresidenan, yang dipaksakan 20 persen dan dipertahankan dengan jumawa oleh oligarki poltik.

Dengan mempertahankan ambang batas 20 persen calon yang bakal muncul hanya akan ada dua pasang, atau malah calon tunggal. Ini jelas perampokan hak politik rakyat. Kalau dua pasang calon yang muncul maka polarisasi lama kambuh lagi, perang Islam melawan nasionalis tidak bisa dihindari.

Semua orang teriak-teriak mengecam poltik identitas. Tapi bersamaan dengan itu membiarkan saja para elite politik yang terang-terangan membuat skenario peperangan berdasar politik identitas. Di seluruh dunia sekarang sedang bangkit politik identitas sedang bangkit. Identitas lokal berdasarkan nasionalisme, ras, warna kulit, dan agama sedang tumbuh di Amerika, Inggris, Eropa, Rusia, Turki, dan banyak negaar lain. Para pemimpin populis bermunculan membawa isu politik identitas.

Donald Trump di Amerika memainkan politik identitas yang keras. Trump kalah tapi bangsa Amerika terbelah dan tidak gampang menyatukannya kembali. Politik identitas yang dimainkan Trump memecah belah antara kulit putih dan kulit berwarna.

Di Inggris politik identitas memperoleh kekuatannya sampai akhirnya melahirkan Brexit pada 2016 yang membuat Inggris keluar dari Uni Eropa. Bahkan dengan sesama bangsa Eropa yang katanya serumpun, orang-orang Inggris merasa tidak nyaman. Bahkan orang-orang Amerika kulit putih yang ada di negaranya sendiri pun merasa tidak aman dengan banyaknya imigran dari negara lain yang menjubeli Amerika. Maka orang-orang Inggris memutuskan untuk menarik diri dari Eropa dan mengurus dirinya sendiri tanpa harus mengurusi orang Eropa lainnya. Donald Trump di Amerika mengusung semboyan ”America First”, utamakan Amerika yang berkulit putih dan jangan mengurusi orang lain yang masuk ke Amerika. Trump rupanya lupa bahwa kaumnya yang berkulit putih itu juga pendatang dari Inggris pada abad ke-18.

Ilmuwan Francis Fukuyama menegaskan bahwa politik identitas memperjuangkan tuntutan akan kehormatan dan sekaligus cerminan dari gerakan perlawanan terhadap ancaman dari luar. Fukuyama menulis dalam “Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment” (2018) bahwa politik identitas ada dalam fitrah manusia sejak lahir. Manusia butuh kehormatannya diakui dan menentang upaya-upaya yang mengancam kehormatannya.

Dalam kasus Amerika, politik identitas menuntut kehormatan bagi orang kulit putih yang makin tersisih karena kedatangan imigran. Di Inggris politik identitas menuntut kehormatan nasional dipulihkan dan menentang ancaman kehormatan dari negara-negara Eropa lainnya. Di Indonesia politik identitas menuntut kehormatan Islam sebagai kekuatan mayoritas dan menentang upaya-upaya marginalisasi terhadap Islam.

Fukuyama mencatat bahwa inti politik identitas adalah tuntutan terhadap pengakuan (demand for recognition) yang memunculkan semangat nasionalisme yang kuat dan identitas budaya dan agama yang menonjol. Politik identitas menjadi fenomena abad ke-21 yang meluas di seluruh dunia.

Mengutip Socrates, Fukuyama menyebut bahwa secara naluriah manusia mempunyai sifat “Thymos” yaitu sifat yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihargai, dan dihormati. Ada juga sifat “Ishthymia” yang berarti tuntutan agar diperlakukan sama secara adil dengan lainnya dan diakui hak kedaulatannya. Yang ketiga adalah “Megalothmymia” yang menuntut perlakuan istimewa lebih dari lainnya.

Thymos dan isothymia melahirkan gerakan demokrasi dan tuntutan pengakuan atas hak dan perannya dalam sejarah nasional. Megalothmymia melahirkan politik totalitarianisme yang ingin berkuasa melebihi porsi yang seharusnya.

Ketiga unsur itu hidup dalam diri manusia selama-lamanya dan menjadi bagian dari fitrahnya. Pemahaman yang tepat dan proporsional terhadap tiga unsur itu akan melahirkan tatanan sosial dan politik yang demokratis. Dan sebaliknya pengingkaran terhadap unsur-unsur itu akan melahirkan atmosfir politik yang tidak demokratis dan memunculkan totalitarianisme.

Elite politik Indonesia yang sekarang keukeuh dengan ambang batas 20 persen adalah para megaloman yang dengan sengaja menciptakan panggung politik dengan lakon Perang Bubat Part Two. Demi ambisi dan kekuasaan politik jangka pendek para elite itu rela memecah belah rakyatnya sendiri.

Jadi, jangan percaya lagi dengan “copras-capres” yang katanya tidak mikir pilpres karena sibuk mikir banjir. Mereka bagian dari skenario lama dengan lakon lawas yang diputar ulang. Lebih baik kita tanya ke dalangnya. Lakone napa, Pak Manteb? (*)