JAKARTA-KEMPALAN: Indonesia memperluas program guna memitigasi dampak perubahan iklim. Ini menyusul sejumlah bencana alam berskala masif yang menghambat pemulihan ekonomi Indonesia di tengah intensitas tinggi penularan Covid-19.
Kampanye penanaman mangrove untuk memperbaiki kondisi lingkungan akan membidik area 600.000 ha di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan angka ini naik dari 15.000 ha pada 2020. “Program untuk membuat desa-desa di Indonesia menjadi ramah lingkungan akan dimodifikasi untuk meningkatkan keterlibatan warga lokal,” kata dia.
“Kita perlu beradaptasi dengan kondisi simultan antara new normal lingkungan kesehatan global (di saat pandemi) dan perubahan iklim yang lebih ekstrim,” ujar Siti. Inilah, kata dia, kenapa Indonesia memiliki “ambisi tinggi untuk mencapai agenda perubahan iklim.”
Bloomberg menyebutkan, bencana alam, termasuk banjir yang membawa banyak korban jiwa dan kerugian harta benda triliunan rupiah di Kalimantan Selatan, erupsi vulkanik di Jawa dan gempa di Sulawesi, menghambat proses turnaround entitas ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Pertumbuhan pada kuartal pertama 2021 juga terancam tenggelam akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kini dimodifikasi menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM diberlakukan akibat ledakan infeksi Covid-19 yang kini telah melampaui angka satu juta jiwa di Tanah Air, membuat Indonesia terjerembab ke lubang resesi pertama negara itu dalam dua dekade terakhir.
Perubahan peraturan undang-undang dalam skala besar diloloskan melalui UU sapu jagat alias omnibus law. Kebijakan bertitel UU Cipta Kerja yang dipandang menguntungkan kelompok pengusaha besar dan konglomerasi bisnis itu sontak mengundang banjir protes dari mahasiswa, LSM, dan serikat buruh. Omnibus Law juga dipandang memperlemah perlindungan hukum atas lingkungan hidup bagi suku-suku lokal di Indonesia, memicu kekhawatiran atas potensi pengambilalihan lahan oleh korporasi. Akibatnya, Komnas HAM pun angkat suara soal ini.
Aktivis lingkungan hidup di Tanah Air menyuarakan pemerintah harus memperhatikan masifnya penggundulan hutan, drainase yang buruk, dan eksploitasi lahan besar-besaran oleh korporasi tambang dan perkebunan sebagai pemicu banjir besar di Kalimantan Selatan.
Laporan yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup awal bulan ini mengungkapkan wilayah hutan di sepanjang Sungai Barito di Kalimantan Selatan susut 63 persen dalam kurun waktu 1990-2019 akibat ekspansi masif perkebunan, urbanisasi dan pertambangan.
Banjir di Kalimantan Selatan bulan Januari menenggelamkan 70 ribu rumah, membuat 76 ribu warga Banjar kehilangan tempat tinggal, serta menewaskan sedikitnya 15 orang. Sungai utama di Kalsel yang biasanya menampung 238 juta kubik air kini dibanjiri air bah 2,08 miliar kubik meter air akibat hujan superderas di luar kelaziman.
“Bahkan infrastruktur ekologi terbaik pun tidak akan bisa menampung air bah yang sedemikian banyak, 2 miliar meter kubik air,” ujar Sekretaris Jenderal Perencanaan Hutan dan Manajemen Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq.
Namun, LSM lingkungan Walhi menilai pemerintah tak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah bencana alam terjadi. “Tindakan koreksi pemerintah untuk antisipasi perubahan iklim sangat lambat,” statemen Walhi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tindakan pemerintah yang kembali melakukan sejumlah pembatasan aktivitas untuk menahan penularan virus berdampak negatif terhadap perekonomian.
“Kuartal pertama 2021 ini sangat berat,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam wawancara dengan Televisi Bloomberg. “Kami berharap pada Februari dan Maret 2021 kita bisa mengejar. Namun, Januari ini sangat berat karena pandemi Covid-19 dan bencana alam.” (*)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi