Kempalan.com

Indeks Pelayanan Publik Jatim Tertinggi Nasional 2025

Posted on 12 Januari 202612 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dikenal dekat dengan masyarakat.

SURABAYA-KEMPALAN: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diterbitkan pada 9 Januari 2026. Dalam keputusan itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur mencapai 4,75 dengan kategori A (Prima), tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, berdasarkan penetapan Kementerian PANRB, Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik tahun 2025. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Khofifah di Surabaya, SenIn (12/1).

Khofifah menjelaskan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan konsisten selama empat tahun terakhir. Pada 2023 IPP Jatim tercatat 4,36, meningkat menjadi 4,633 pada 2024, dan kembali naik menjadi 4,75 pada 2025, tertinggi secara nasional.

Selain itu, hasil PEKPPP 2025 juga mencatat peningkatan signifikan jumlah perangkat daerah yang meraih kategori Prima. Dari total 64 perangkat daerah dan RS UOBK yang dinilai, 25 unit (39 persen) berhasil mencapai kategori tertinggi, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini menandakan bahwa perbaikan pelayanan tidak hanya terpusat, tetapi semakin merata hingga ke unit-unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Selama ini, lanjut Khofifah, pelayanan publik di Jatim selalu difokuskan pada reformasi birokrasi pelayanan yang berorientasi pada pengguna (citizen-centric services), melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan lintas sektor, serta penguatan standar pelayanan minimal di seluruh perangkat daerah.

“Pelayanan publik harus terus bertransformasi mengikuti dinamika masyarakat. Kita dorong birokrasi yang tidak berbelit, responsif terhadap aduan, dan adaptif terhadap teknologi. IPP bukan sekadar angka, tetapi representasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.

“Upaya ini dilakukan agar masyarakat merasakan layanan yang mudah diakses, pasti waktu, dan jelas biayanya, tanpa diskriminasi,” jelasnya

Selain layanan yang responsif, penguatan integritas aparatur dan budaya melayani, melalui pembinaan SDM aparatur, pengawasan internal yang konsisten, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil juga terus dilakukan.

Disamping itu, kolaborasi aktif pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus digencarkan agar standar pelayanan publik meningkat secara merata di seluruh wilayah.

Ia juga menyebutkan bahwa di tahun 2026, Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik akan segera disahkan untuk memperkuat tata kelola dan standar layanan di Jawa Timur

“Ketika pelayanan publik membaik, kepercayaan publik akan tumbuh. Dan dari situlah fondasi pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan akan semakin kokoh,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Khofifah menekankan bahwa IPP telah ditetapkan sebagai indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2030. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah.

Berbagai langkah konkret terus dilakukan Pemprov Jatim, antara lain pendampingan berkala terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan dan konsultasi, serta penguatan inovasi pelayanan.

Selain itu, pelaksanaan PEKPPP secara intensif juga dilakukan kepada seluruh perangkat daerah, UOBK, hingga UPT dan satuan pendidikan agar peningkatan kualitas layanan semakin merata.

“PEKPPP kami maknai bukan hanya sebagai instrumen penilaian, tetapi sebagai alat perbaikan berkelanjutan yang dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, ia berharap fokus peningkatan pelayanan publik akan semakin diarahkan pada unit-unit layanan langsung, dengan pendekatan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

“Hasil PEKPPP tahun 2025 ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Inilah wujud hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari warga Jawa Timur,” tandas Khofifah. (Dwi Arifin)

Ketua DPW ISAA Jatim Syahda Sahifah Rayakan Ulang Tahun dengan Golf Bareng

Posted on 11 Januari 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPW Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Jatim Syahda Sahifah merayakan ulang tahun yang ke-40 dengan bermain golf.

Bersama 24 orang pegolf dari berbagai komunitas dengan bidang pekerjaan yang sama dari shipping dan logistik, Syahda merayakannya di Ciputra Golf Surabaya, Minggu lalu (4/1).

Mulai dari komunitas Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), komunitas golf Pairing Abadi, dan komunitas Surabaya Shipping & Logistic Golf Community (SL2GC).

Syahda menyebut, “tradisi” seperti ini memang kerap digelar di komunitasnya. Terlebih kalau momen spesial tersebut bertepatan dengan Minggu, atau tanggal merah (hari libur).

Ketua DPW ISAA Jatim Syahda Sahifah. (Foto: Istimewa)

’’Kegiatan seperti ini pun bisa jadi ajang mempererat silaturrahmi di antara relasi kerja, karena dari semua komunitas tersebut ada beberapa orang di antaranya customer yang saling mendukung. Baik kepada saya atau rekan-rekan lainnya,’’ tutur Syahda.

Karena sifatnya fun golf, formatnya juga ada yang lucu-lucuan. Seperti penobatan golfer yang berhak menyandang gelar sebagai Best Gross Overall atau Best Nett Overall.

’’Selain itu, yang paling lucu adalah kami memberikan reward untuk golfer yang paling banyak memukul bola atau mencatat skor terjelek,’’ ungkap Syahda, yang dalam gobar tersebut mencatatkan 86 pukulan. (YMP)

39 Peserta Ikuti Pelatihan Fasilitator SPAB

Posted on 11 Januari 2026 by News Kempalan

Pelatihan Fasilitator SPAB yang digelar di five Hotel, Sidoarjo, Minggu (11/1).

SIDOARJO-KEMPALAN: Sebanyak 39 peserta dari berbagai akademisi, organisasi kebencanaan, lembaga NGO kemanusiaan, dan relawan, mengikuti Training of Facilitator (ToF) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Batch 2. Kegiatan yang diadakan Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur ini digelar di fave Hotel, Sidoarjo, Sabtu dan Minggu, 10-11 Januari 2026.

“Mereka ini berasal dari 17 organisasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kami berterima kasih kepada para pendukung kegiatan ini sehingga bisa bermanfaat dan berdampak bagi semua peserta dan masyarakat,” kata Ketua Pelaksana ToF SPAB Dini Prastyo Wijayanti, Minggu (11/1).

Kegiatan ini dibuka oleh perwakilan BPBD Jawa Timur Muhammad Habibi sekaligus memberikan materi tentang kebencanaan. Kemudian, dilanjutkan oleh Alif Haidar Safrian yang juga dari BPBD Jawa Timur mengenai bencana geologi.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengatasi kebencanaan, dan peserta bisa memperoleh ilmu dan wawasan seluas-luasnya untuk nantinya diaplikasikan kepada masyarakat,” ujar Muhammad Habibi.

Kemudian dilanjutkan oleh Asep Koswara dari Sekretariat Nasional (Seknas) SPAB. Kang Asep, demikan panggilannya, memaparkan data risiko bencana di satuan pendidikan.

“Fasilitator itu jadi ujung tombak memasyarakatkan pendidikan kebencanaan, mendampingi satuan pendidikan, serta mendorong satuan pendidikan membuat regulasi SPAB,” jelasnya.

Hal ini tidak lain karena banyaknya satuan pendidikan yang terdampak bencana. Menurut Asep, selama 15 tahun terakhir ini ada sekitar 500 ribu sekolah dan 60 juta siswa yang terdampak bencana.

“Jadi tidak hanya satuan pendidikan formal saja yang menjadi sasaran SPAB, tapi juga non-formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Oleh karena itu, tiap satuan pendidikan minimal setahun sekali melakukan simulasi kebencanaan agar warga sekolah terlatih dan terbiasa jika menghadapi bencana,” bebernya.

Sedangkan Fasilitator Nasional SPAB Mariana Pardede mengungkapkan bahwa sebenarnya target SPAB bukan menyusun dokumen.

“Meski beberapa tahapan harus dilalui dalam penyusunan, tapi satuan pendidikan diharapkan bisa memahami ancaman bencana di sekolahnya. Seperti orang yang melakukan medical check up (MCU) sebelum sakitnya datang,” jelas perempuan yang tinggal di Yogyakarta.

Para peserta mendapatkan pembekalan pengisian dokumen kajian risiko, penyusunan Tim Satuan Bencana Sekolah (TSBS), cara bebat dan pembidaian kepada korban luka, resusitasi jantung paru (RJP) atau pijat jantung.

Selain itu juga cara penggunaan tandu, cara berlindung di tempat yang aman, hingga pemadaman kebakaran dengan alat pemadam api tradisional (APAT).

Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan dan fungsi Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), media dan komunikasi. serta evaluasi hasil pelatihan selama dua hari.

Kegiaatan ini mendapat dukungan BPBD Jatim, Seknas SPAB, Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo, dan Nurul Hayat.(dwi arifin)

RS KORPRI Pura Raharja Resmi Jadi Aset KORPRI Pemprov Jatim

Posted on 11 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meluncurkan RS KORPRI Pura Raharja sebagai aset KORPRI Pemprov Jatim.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja yang terletak di Jalan Pucang Adi Surabaya, Jumat (9/1) sore.

Gubernur Khofifah sekaligus juga meluncurkan Rumah Sakit (RS) KORPRI Pura Raharja Provinsi Jawa Timur sebagai aset KORPRI Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peluncuran ditandai dengan penarikan kain penutup papan aset RS KORPRI Pura Raharja oleh Gubernur Khofifah. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, CEO RS KORPRI Pura Raharja Prof. dr. Joni Wahyuhadi, serta Direktur RS KORPRI Pura Raharja dr. Makhyan Jibril Al-Farabi.

Sebagai wujud rasa syukur, Khofifah menyerahkan secara simbolis satu unit mobil ambulans kepada CEO RS KORPRI Pura Raharja untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan.

“Alhamdulillah, pada sore hari ini, kita melaksanakan tasyakuran Rumah Sakit KORPRI Pura Raharja. Jadi artinya, kalau kita bersyukur, mudah-mudahan kenikmatan kita ditambahkan oleh Allah SWT,” ujarnya.

RS KORPRI Pura Raharja merupakan institusi pelayanan kesehatan yang telah mengantongi izin pendirian sejak 1990 dan awalnya berada di bawah naungan Yayasan Bhineka Karya. Seiring perkembangan kedudukan hukum, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur telah menerima penyerahan aset dan pengelolaan dari yayasan, termasuk kewenangan atas izin pendirian bangunan serta pemanfaatan lahan.

Dengan demikian, Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur kini secara resmi menjadi pemegang izin operasional RS KORPRI Pura Raharja untuk periode 2021–2026.

“Saya rasa apa yang kita lakukan adalah kita melakukan layanan medis secara lebih integratif dan terorganisir. Dan kita bersama-sama ingin memberikan apresiasi kepada semua pendiri Rumah Sakit ini, yakni KORPRI yang kemudian didedikasikan untuk masyarakat,” ungkap Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah menilai kehadiran RS KORPRI Pura Raharja sebagai bentuk amal jariyah KORPRI yang manfaatnya akan terus mengalir. Ke depan, rumah sakit ini diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang secara profesional

“InsyaAllah, ini jariyah KORPRI yang dulu sempat urunan hingga berdirilah rumah sakit ini. Sekarang akan ada proses bagaimana audit dari bangunan, keuangan, maupun audit dari peralatan yang selanjutnya adalah untuk kebaikan kita semua,” jelasnya.

Peluncuran RS KORPRI Pura Raharja juga dihadiri sejumlah delegasi luar negeri. Di antaranya Konsulat Jenderal Amerika Serikat Christopher Green, Wakil Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok Zhang Yusen, serta Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur Manoj Bhat.

Kehadiran para perwakilan tersebut menunjukkan bahwa meski berdiri di atas lahan yang relatif terbatas, RS KORPRI Pura Raharja mampu memberikan dampak dan perhatian hingga level internasional.

Saat Ini, RS KORPRI Pura Raharja didukung 239 pegawai yang terdiri atas 40 dokter, 95 karyawan tetap, 74 karyawan kontrak, dan 30 karyawan outsourcing.

Khofifah menyempatkan diri meninjau RS KORPRI Pura Raharja sambil menyapa para tenaga kesehatan dan pasien. Beberapa lokasi yang dikunjunginya meliputi ruang pendaftaran pasien di lantai pertama, Pelayanan Rawat Jalan (Poli) di lantai kedua, dan Pelayanan Rawat Inap di lantai ketiga.

Selain itu, juga turut memberikan santunan kepada 10 anak yatim dan bantuan sembako kepada 20 warga kurang mampu sekitar RS KORPRI Pura Raharja. Sembako yang diberikan berupa 3 kg beras Jatim Cettar, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 550 gram kecap manis, 2 kaleng 155 gram sarden, serta 4 bungkus mi instan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono turut bangga dengan peluncuran ini. Ia pun menyampaikan bahwa Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur merupakan satu-satunya dewan KORPRI di Indonesia yang memiliki rumah sakit sendiri.

“Sekarang, yang berubah tentu di tingkat _top management_-nya. Tidak ada cut off. Tapi semenjak selesai dalam proses perjalanan panjang ini, yang pertama kami lakukan adalah audit bangunan,” ungkapnya.

Ke depan, RS KORPRI Pura Raharja akan melakukan pengembangan. Termasuk pembangunan gedung rawat jalan di dua kavling yang dimiliki serta penataan sistem perparkiran.

“Yang paling penting ini adalah pengembangannya. Hampir semua dokter-dokter yang di sini adalah legend, termasuk dr. Joni. Selanjutnya, kita akan menaikkan statusnya menjadi rumah sakit umum tipe C dengan program unggulan layanan kesehatan ibu dan bayi,” jelas Adhy.

“Kami izin tidak merepotkan APBD. Karena Bu Yuyun selaku Sekretaris KORPRI sudah menghitung untuk kebutuhan awal sehingga teman-teman KORPRI sudah sangat ikhlas ketika kas dari KORPRI digunakan dulu untuk pengembangan pertama ini,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Lagi, Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Lamongan

Posted on 11 Januari 202611 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Pasar Murah di Lamongan.

LAMONGAN-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pasar murah yang ke-2 di tahun 2026 di Halaman Kantor Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Sabtu (10/1).

Pasar murah ini disambut antusias oleh masyarakat sejak pagi hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya konkret pengendalian inflasi sekaligus stabilisasi harga bahan pokok (bapok), serta memastikan harga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Setibanya di lokasi pasar murah, Khofifah yang didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi langsung menyapa warga serta membagikan secara gratis telur ayam dan beras SPHP kepada ibu-ibu, anak, serta para lansia.

Khofifah menyampaikan, awal tahun kerap menjadi periode rawan terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok apalagi menghadapi puasa Romadhan. Oleh karena itu, intervensi pasar melalui pasar murah dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Awal tahun ini kita langsung bergerak. Pasar murah ini adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau,” kata Khofifah.

Adapun komoditas yang disediakan dalam pasar murah di Lamongan antara lain beras premium dengan harga Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, Minyakita Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp22.000 per pack.

Berikutnya ada tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta daging ayam ras Rp30.000 per pack. Seluruh komoditas tersebut disiapkan dengan stok yang mencukupi untuk masyarakat.

Menurutnya, pasar murah menjadi salah satu instrumen efektif dalam pengendalian inflasi karena menyediakan komoditas strategis dengan harga yang telah disubsidi pemerintah dan berada di bawah harga pasar.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di awal tahun. Pasar murah ini juga kita tempatkan di titik-titik yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional agar tidak mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada,” tegasnya

Lebih lanjut ia menjelaskan, penyelenggaraan pasar murah dilakukan secara berkelanjutan dan saling melengkapi dengan program serupa yang digelar pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

“Wilayah Jawa Timur ini luas, maka kita saling melengkapi antara provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya satu, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan di Jatim dalam kondisi aman. Namun demikian, daya beli masyarakat tetap perlu dijaga melalui berbagai program afirmatif, salah satunya pasar murah.

“Sembako kita insya Allah sangat cukup. Yang kita jaga adalah keterjangkauan harganya agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Aminah salah seorang warga Kecamatan Deket, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang digelar di wilayahnya. Ia menyebut harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Alhamdulillah terima kasih Bu Khofifah. Pasar murah ini sangat membantu, apalagi di awal tahun kebutuhan banyak. Harganya lebih murah dan barangnya lengkap. Semoga pasar murah seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Warga lain seperti Endang juga mengaku terbantu dengan adanya pasar murah. Tak lupa ia berterimakasih kepada Gubernur Khofifah karena membagikan beras SPHP dan telur secara gratis kepada warga.

“Terimakasih Bu Khofifah, sangat membantu sekali. Semoga di bulan Ramadhan diadakan lagi ya Bu Khofifah,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

HPN 2026, PWI Jatim Gelar Lomba Jurnalistik Tulis dan Foto

Posted on 10 Januari 2026 by News Kempalan

PWI Jatim saat menggelar rapat HPN 2026, Jumat (9/1).

SURABAYA-KEMPALAN: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim menggelar rapat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pada Jumat (9/1). Sejumlah agenda penting dibahas. Di antaranya memberikan penghargaan melalui lomba karya jurnalistik (tulis dan foto) terbaik wartawan yang dimuat media pers sepanjang tahun 2025.

“Ini untuk memotivasi wartawan membuat karya jurnalistik berkualitas. Silakan wartawan mempersiapkan memilih karya terbaiknya dan dikirim ke panitia HPN PWI Jatim,” kata Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

Panitia membentuk tim juri untuk menilai karya jurnalistik terbaik. “Juaranya akan mendapatkan hadiah uang dan trophy yang akan diberikan pada puncak resepsi HPN Jatim dalam bentuk Piala Prapanca PWI Jatim 2026,” ujarnya.

Ketentuannya: Karya tulis media cetak/online dan Karya foto media cetak/ online. Memenuhi kaidah jurnalistik dengan objek berhubungan wilayah Jatim, boleh hasil sendiri atau kelompok dengan menyebutkan nama tim pada surat pengantar.

Peserta adalah anggota PWI Jatim atau belum menjadi anggota dengan maksimal kirim 3 karya jurnalistik dimuat di media pers (berbadan hukum pers) antara tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

Untuk karya foto hitam putih atau warna dengan ukuran sisi terpendek 18 cm atau 10 R disertai fotocopy bukti pemuatan karya tersebut.

Naskah dikirim dengan surat pengantar dari Pimred atau Kabiro dengan sampul tertutup ke Panitia HPN PWI Jatim, Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya paling lambat 25 Maret 2026.

Pada rapat yang dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim Dwi Lucky Lokonanto dan Sekretaris Fery Iz Mirsa itu, ditetapkan sejumlah agenda kegiatan HPN 2026 PWI Jatim beserta koordinatornya.

Sekretaris PWI Jatim Syaiful Anam sebagai Ketua HPN 2026 PWI Jatim. Koordinator Lomba Jurnalistik Tulis dan Awarding (Tarmuji), Lomba Jurnalistik Foto (Budi Purna), Seminar dan FGD (Sokip dan Yuristiarso Hidayat), Baksi Sosial di Lapas Porong dan Donor Darah (Abdul Rouf).

Koordinator Tret-tret HPN ke Banten (Andy Setyawan), Resepsi Puncak HPN (Iskandar Pribowo) dan seluruh pengurus PWI Jatim terlibat masuk dalam kepanitian. “Insya Allah resepsi puncak HPN PWI Jatim di Balai Kota Surabaya,” ujar Lutfil Hakim.

Sedangkan agenda lainnya bisa diskresi dan menyesuaikan dengan kegiatan HPN 2026 PWI Pusat maupun PWI Cabang Kabupaten dan Kota se Jatim. (Dwi Arifin)

Gubernur Khofifah Tinjau Banjir dan Salurkan Bantuan di Deket, Lamongan

Posted on 10 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan babtuan kepada warga terdampak banjir di Deket, Lamongan, Sabtu (10/1).

LAMONGAN-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau dampak banjir dan salurkan bantuan di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Sabtu (10/1).

Bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Khofifah melakukan peninjauan untuk memastikan penanganan banjir dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal.

“Saya datang langsung ke Desa Laladan untuk memastikan kondisi warga, sekaligus memastikan bahwa negara hadir bersama masyarakat. Kami ingin warga tetap tenang, karena pemerintah terus bekerja dan tidak meninggalkan masyarakat yang terdampak,” ujar Khofifah di lokasi genangan.

Seperti diketahui, banjir di wilayah Lamongan dipicu hujan berintensitas lebat sejak Selasa malam, 16 Desember 2025 hingga dini hari, yang diperparah oleh air kiriman dari Waduk Gondang.

Kondisi tersebut menyebabkan debit Sungai Bengawan Jero meningkat dan berdampak pada genangan di sejumlah desa, termasuk Desa Laladan, Kecamatan Deket.

Di Kecamatan Deket, banjir berdampak pada empat desa, yakni Desa Weduni, Tukerto, Sidomulyo, dan Laladan. Tercatat genangan merendam jalan poros desa dan jalan lingkungan dengan ketinggian antara 10 hingga 26 sentimeter, serta 538 rumah warga terdampak dengan ketinggian air rata-rata 5–10 sentimeter. Hingga saat ini, kondisi genangan di Kecamatan Deket dilaporkan dalam status stabil.

Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 30 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026, sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa maupun pengungsi. Ini patut kita syukuri bersama. Namun kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama karena cuaca masih berpotensi hujan. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Terkait kondisi cuaca, Khofifah mengungkapkan bahwa berdasarkan data BMKG Juanda, potensi peningkatan curah hujan pada awal tahun 2026 terpantau cukup signifikan.

Ia menjelaskan bahwa intensitas hujan pada Desember 2025 berada di kisaran 20 persen, sementara pada Januari 2026 diperkirakan meningkat hingga 58 persen atau hampir tiga kali lipat, sebelum kemudian menurun kembali menjadi sekitar 22 persen pada Februari 2026.

“Data BMKG Juanda menunjukkan bahwa Januari ini merupakan periode dengan potensi curah hujan tertinggi. Oleh karena itu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” tutur Khofifah.

Berkaitan dengan prediksi potensi bencana hidrometeorologi tersebut, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah dilaksanakan sejak 5 Desember 2025.

“Operasi Modifikasi Cuaca ini merupakan bagian dari ikhtiar mitigasi untuk mengendalikan curah hujan dan meminimalkan risiko bencana. Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk ikhtiar lahir, yang tentu kami iringi dengan doa dan kerja bersama di lapangan,” jelasnya.

Sebagai bentuk kehadiran dan dukungan konkret kepada masyarakat terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyalurkan berbagai bantuan dan 200 paket sembako untuk penanganan banjir di Kabupaten Lamongan.

Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji sebanyak 20 dus, lauk pauk 20 dus, tambahan gizi 20 dus, selimut sebanyak 120 lembar, serta perlengkapan makanan sebanyak 50 dus.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan non-pangan berupa paket kebersihan sebanyak 30 paket, sandang wanita 60 buah, sandang lansia 72 buah, sandang pria 60 buah, kidsware 50 dus, serta sepatu boots sebanyak 150 pasang guna mendukung kebutuhan warga dan petugas di lapangan.

“Bantuan ini kami harapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus mendukung upaya penanganan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa tanggap darurat,” ujar Khofifah.

Selain Kecamatan Deket, genangan juga terjadi di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lamongan, di antaranya Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Turi, Kecamatan Karangbinangun, dan Kecamatan Glagah, dengan total 1.629 rumah terdampak. Namun secara umum, mayoritas wilayah melaporkan kondisi genangan stabil, bahkan di sejumlah titik mulai menunjukkan penurunan.

Untuk mendukung percepatan penanganan, BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Lamongan terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian air Sungai Bengawan Jero dan kondisi genangan di lapangan.

Dua unit pompa di Rumah Pompa Kalitengah tetap dioperasikan, serta pintu air dibuka guna mengurangi debit air dan mempercepat surutnya genangan.

Khofifah mengapresiasi kesiapsiagaan pemerintah daerah, aparat desa, relawan, serta masyarakat yang turut berperan aktif dalam menghadapi bencana ini. Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kita saling menguatkan. Insya Allah dengan ikhtiar bersama, air segera surut dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal hingga kondisi benar-benar aman,” katanya, mengakhiri. (Dwi Arifin)

Gubernur Khofifah Ajak Jaga Alam dan Peduli Lingkungan

Posted on 10 Januari 202610 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa kerap menanam pohon mangrove di pesisir pantai Pulau Jawa sebagai wujud peduli lingkungan.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga alam, menanam, merawat dan peduli terhadap lingkungan.

Ajakan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Gerakan Satu Juta Pohon yang diperingati setiap tanggal 10 Januari.

“Hari ini momentum tepat bagi kita semua untuk bersama-sama menjaga alam dengan menanam, merawat dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (10/1).

Khofifah menyampaikan, menjaga alam dan peduli terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, di lereng gunung, di area pantai atau reboisasi di hutan. Langkah ini akan menjadi kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan.

“Saya rasa menanam pohon ini menjadi bagian dari ikhtiar kita menjaga alam, ketika alam kita jaga maka alam pun akan menjaga kita,” tuturnya.

Khofifah sendiri kerap melakukan penanaman pohon di berbagai kesempatan. Diketahui, ia seringkali melakukan penanaman pohon mangrove atau bakau di area pantai di wilayah Jawa Timur.

Khofifah terakhir menanam mangrove di Watu Mejo Pacitan di akhir 2025 dan sebelumnya di Bangkalan dalam rangkaian Festival Mangrove. Tujuan penanaman mangrove untuk mencegah abrasi, merawat lingkungan, sedekah oksigen, dan mendukung rehabilitasi lahan pesisir.

“Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap emisi karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” tuturnya.

Penanamam mangrove di Jatim ini berhasil meningkatkan luas hutan mangrove di Jawa Timur. Peningkatan signifikan tersebut hasil giat aktif penanaman mangrove selama empat Tahun Terakhir. Dimana luasan mangrove di Jawa Timur bertambah 3.618 hektare atau sebesar 13,29 % dari luasan 27.221 hektar di tahun 2021. Untuk lahan eksisting mangrove saat ini di Jatim mencapai 30.839,3 hektare.

Tak hanya itu, luasan mangrove Jatim saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan luasan mangrove terbesar di Pulau Jawa. Dalam empat tahun terakhir, luasannya meningkat 3.618 hektare atau 13,29 persen,” ungkapnya.

Di sektor daratan, capaian lingkungan Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Luas lahan kritis terus menurun signifikan, dari 432.225 hektare pada 2018 menjadi 370.544 hektare pada 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan menjaga tutupan hutan dan lahan secara konsisten.

Menurutnya, semua misi ekologi dengan pohon yang berkembang akan bernilai ekonomi (carbon trade maupun produk hilirasasinya dengan indikator baik Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE-KTH) maupun Nekon di Kawasan Perhutanan Sosial yang pada tahun 2025 Jatim menempati puncak capaian tertinggi di Indonesia.

Tercatat total omzet petani yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan Hutan Jawa Timur periode Tahun 2025 mencapai Rp.1.637.374.830.010 atau sebesar 48,15% dari total capaian Nasional sebesar Rp. 3.400.821.554.947,00. Serta mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.016 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 dimana NTE-KTH Jawa Timur tercatat sebesar Rp. 621.211.999.790 atau sebesar 40,23% dari total capaian nasional.

Sementara itu, melalui program Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), tercatat Nilai Ekonomi (NEKON) oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Jawa Timur yang mampu mencatat nilai transaksi tertinggi nasional pada tahun 2025 mencapai
Rp. 447.224.585.500,00 atau sebesar 29,36 % dari total capaian nasional sebesar Rp.
1.523.393.153.112,00. Capaian nilai ekonomi KUPS Jawa Timur tersebut tercatat juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,71 miliar dari tahun 2024.

Khofifah tidak sekadar mengajak, tetapi ia sendiri juga telah memiliki kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

“Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, urip gawe urup,” tuturnya.

Orang nomor satu di Jatim ini juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana. Selain itu juga untuk memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon.

“Akar pohon yang kita tanam bisa mengikat air hujan yang turun, kemudian akan menciptakan sumber-sumber air baru,” imbuhnya.

Selain itu, orang nomor satu di Jatim ini juga pernah melakukan penanaman 50 ribu bibit rumput vetiver di lereng Gunung Semeru (Ranupani) pada Februari 2020 untuk konservasi tanah dan air. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemprov Jatim memliki komitmen yang kuat dalam menjaga alam dan peduli terhadap lingkungan.

“Pohon-pohon yang kita tanam adalah bukti komitmen kita untuk menjaga alam dan lingkungan, pohon-pohon ini akan membantu kita mengikat air hujan, mencegah banjir, dan memberikan suplai oksigen secara alami bagi kita,” jelasnya.

“Apa yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari, teruslah menanam pohon untuk keberlanjutan kehidupan kita, jaga alam dan lingkungan kita,” pungkas Khofifah. (Dwi Arifin)

Wali Kota Eri Ajak Pengusaha Lapor Satgas Penanganan Premanisme Jika Diganggu Oknum

Posted on 10 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat silaturahmi dengan Satgas Penanganan Premanisme dan para pengusaha.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menggelar silaturahmi Satgas Penanganan Premanisme bersama para pengusaha di lantai 2 Balai Kota, Jumat (9/1).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, serta pengusaha kafe dan restoran di Kota Pahlawan.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyosialisasikan mengenai Satgas Penanganan Premanisme dan sistem parkir portal dan digital kepada para pengusaha kafe dan restoran. Tujuannya, agar para pengusaha merasa aman dan nyaman berinvestasi di Kota Surabaya.

“Satgas Penanganan Premanisme ini itu terdiri dari semua Forkopimda yang ada di Kota Surabaya, jadi ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan. Jadi, ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan, dan prosesnya sangat cepat, 2×24 jam itu harus sudah selesai dan tertangkap,” kata Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu memastikan, Satgas Penanganan Premanisme ini tanpa dipungut biaya alias gratis. Cak Eri menyebutkan, ketika mengalami perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum tertentu ketika membuka usaha, pelapor bisa menghubungi Call Center (CC) 112 dan Call Center Polri 110.

“Tugas kami adalah menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan untuk pengusaha yang ada di Kota Surabaya. Karena apa? Pengusaha di Kota Surabaya ini juga memberikan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak itu digunakan untuk apa? Untuk sekolah gratis, untuk kesehatan gratis, untuk membangun rumah tidak layak huni. Karena itulah, kami akan menjaga amanah itu agar mereka merasa nyaman dan (pajak) tersalurkan dengan baik,” tutur Cak Eri.

Cak Eri menjelaskan, sebelumnya jajaran Satgas Anti Mafia Tanah yang juga bagian dari Satgas Penanganan Premanisme sudah bergerak, setelah menerima laporan masyarakat adanya permasalahan soal sertipikat tanah. Hal itu langsung ditindaklanjuti Satgas Anti Mafia Tanah agar permasalahan segera klir.

“Sudah ada satu kasus yang berjalan, masuk dan sudah berjalan. Sekarang langsung proses di pengadilan untuk pembuktian siapa yang benar,” jelasnya.

Di kesempatan ini, Cak Eri turut memberi imbauan kepada seluruh pengusaha kafe dan restoran agar menggunakan sistem parkir portal atau mesin digital EDC (electronic data capture). Sistem pembayaran parkir non tunai ini akan memudahkan pemilik usaha sekaligus pengunjung kafe dan restoran ke depannya.

Yang punya lahan sendiri, dan lahan parkirnya di dalam tempat usahanya sudah menggunakan non tunai, dengan cara apa? Seperti ada beberapa ruko menggunakan gate system. Tapi, kalau tidak ada ya menggunakan alat yang saya bawa tadi (EDC), di alat itu bisa pakai QRIS dan semua kartu e-tol (e-money),” imbaunya.

Cak Eri menambahkan, adanya sistem parkir tersebut diharapkan ada transparansi antara pengusaha, pengunjung dan Pemkot Surabaya. “Non tunai ini, akan memberikan kepercayaan, transparansi, dan akhirnya bisa menguatkan pembangunan di Kota Surabaya. Sehingga ada trust tidak saling menyalahkan dan tidak saling menuduh,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Apkrindo Wilayah Jawa Timur Ferry Setiawan mengaku sosialisasi ini memberikan udara segar bagi pelaku usaha di Kota Surabaya. Menurutnya, adanya Satgas Penanganan Premanisme ini bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengusaha dalam berinvestasi.

“Harapannya semua bisa tertib dan aman, tidak ada lagi gangguan dari pihak ketiga mungkin yang seperti kita bahas hari ini yakni premanisme itu sudah tidak ada lagi. Harapannya dari pemerintah kota dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Ferry.

Ferry mengungkapkan, beberapa kali sempat menerima keluhan dari pengusaha kafe dan restoran yang ada di luar mal, karena adanya oknum yang dinilai mengganggu kegiatan usaha. Adanya pertemuan ini, lanjut Ferry, justru memberikan semangat baru bagi pengusaha kafe dan restoran. Sebab ketika mengalami gangguan dalam berinvestasi bisa segera lapor ke Satgas Penanganan Premanisme.

Ferry menambahkan, Apkrindo mendukung penuh jajaran Pemkot dan Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Penanganan Premanisme menangani permasalahan aksi premanisme di Kota Surabaya ke depannya.

“Banyak yang diinfokan ke saya, tapi kebanyakan mereka tidak bersuara. Kalau memang misal ada gangguan, ya silahkan melapor, seperti yang dikatakan oleh Pak Wali dan teman-teman TNI/Polri tadi,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru