Rupiah Terpukul, Desakan Copot Gubernur BI Menguat

Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan terhadap rupiah dikhawatirkan bisa berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Oleh: Dr. Rahman Sabon Nama

KEMPALAN: Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah semakin memuncak. Pada penutupan perdagangan Selasa, 4 Mei 2026, rupiah dilaporkan anjlok hingga menyentuh level Rp 17.405 per Dolar Amerika Serikat (AS).

Angka ini bukan hanya menembus batas psikologis, tetapi juga melampaui asumsi makro APBN 2026 yang dipatok di kisaran Rp 16.500 per Dolar AS.

Kondisi ini memantik gelombang kritik keras terhadap otoritas moneter. Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi dan mencopot Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Bahwa realitas pelemahan rupiah saat ini berbanding terbalik dengan pernyataan optimistis Bank Indonesia pada April lalu yang menyebut kondisi nilai tukar masih stabil.

Tapi, faktanya di lapangan berbicara lain. Rupiah terus tertekan, dan dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

Efek Domino: Dari Nilai Tukar ke Dapur Rakyat

Pelemahan rupiah bukan sekadar isu pasar keuangan. Kondisi ini berpotensi bisa memicu imported inflation, terutama pada sektor pangan yang masih bergantung pada impor.

Kenaikan harga komoditas seperti gandum, kedelai, gula, dan pakan ternak dinilai tak terhindarkan. Bahkan, produk lokal pun ikut terdampak karena tingginya biaya produksi berbasis bahan impor.

Jika tidak segera dikendalikan, efek berantai ini bisa mempercepat lonjakan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.

Alarm Merah Ekonomi Nasional

Sejumlah indikator ekonomi yang dinilai mengkhawatirkan: Total utang negara ini mencapai Rp 9.638 triliun, Defisit APBN per Maret 2026 menyentuh Rp 240 triliun dan Harga minyak dunia melampaui asumsi APBN (70 USD per barel).

Data tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi tidak hanya bersumber dari eksternal, tetapi juga dari lemahnya koordinasi kebijakan dalam negeri.

Pada sisi lain, laporan dari lapangan menunjukkan keluhan masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok mulai merata di berbagai daerah.

Tekanan Politik Meningkat

Desakan serupa juga datang dari Ketua Umum PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), Wilson Lalengke. Ia menilai bahwa kondisi ini sebagai alarm serius bagi pemerintahan.

“Kita tidak bisa terus berlindung di balik narasi ‘stabil’ sementara masyarakat merasakan langsung kenaikan harga. Ini bukan lagi gejala, tapi sinyal krisis,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Wilson juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim ekonomi dan otoritas moneter.

“Jika Gubernur BI tidak mampu menjaga stabilitas nilai tukar sesuai amanat undang-undang, maka pergantian pimpinan menjadi langkah yang logis dan mendesak,” tegasnya.

Langkah Darurat yang Didorong

Sebagai respons, maka PDKN mendorong sejumlah langkah strategis: Stabilisasi harga pangan, terutama beras. Deregulasi multisektor untuk mendorong ekspor. Perluasan bank devisa, termasuk BPD dan bank koperasi. Penguatan sektor riil, khususnya industri dan pertanian.

Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk menahan tekanan ekonomi yang semakin meluas.

Ujian Awal Pemerintahan

Situasi ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan terhadap rupiah dikhawatirkan bisa berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu pernyataan, tetapi tindakan nyata: apakah pemerintah mampu mengendalikan situasi, atau justru membiarkan tekanan ekonomi terus menggerus stabilitas nasional.

*) Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.