Kepala Daerah Bukan “Oposisi”, Muslim Arbi: Jangan Tunggangi ASN untuk Lawan Kebijakan Presiden Prabowo

JAKARTA-KEMPALAN: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, mengingatkan keras para kepala daerah agar tidak bermain politik praktis dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, kepala daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan nasional yang puncaknya ada pada Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Peringatan itu disampaikan menyikapi dinamika belakangan di daerah, di mana ada pemerintah daerah yang diduga menunggangi aparatur untuk melawan kebijakan pemerintah pusat.

Muslim menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan negara parlementer.

“Kita bukan negara oposisi ya, yang mengenal pemisahan partai politik dengan pemerintahan dalam praktik pemerintahan. Demokrasi kita mengenal demokrasi Pancasila dalam bentuk musyawarah mufakat seperti dalam sila ke-5 Pancasila,” Muslim, Senin (7/7/2026).

“Sistem ketatanegaraan kita adalah pemerintahan nasional dengan sistem pemerintahan presidensil. Jadi kita tidak mengenal pemisahan dalam sistem pemerintahan. Adapun sistem otonomi itu bagian dari sistem pemerintahan nasional di mana ada kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah,” jelasnya.

Diduga Ada “Gerakan Klandestein” Lewat Tangan Kepala Daerah

Muslim menyoroti isu penolakan terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis) di sejumlah daerah. Ia menduga ada unsur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak solid.

“Secara umum saya membaca dinamika politik di tingkat nasional yang kurang sehat. Ada menteri atau unsur-unsur di pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak solid, dan bahkan melakukan gerakan klandestein, merecoki Presiden dari dalam melalui tangan-tangan kepala daerah,” ungkapnya.

“Jadi program MBG ini tampaknya tidak didukung menteri karena mungkin pikirnya merecoki rezeki mereka di anggaran yang kena efisiensi. Jadi diduga mereka main pakai tangan kepala daerah dengan melakukan gerakan oposisional terhadap kebijakan MBG,” tegas Muslim Arbi.

Desak Presiden Tegas, Isu Gaji P3K Ditutup

Muslim meminta Presiden Prabowo bersikap tegas menjamin kepastian hukum dan politik atas setiap kebijakan yang telah diambil. Ia juga meluruskan polemik gagal bayar gaji ASN dan P3K yang sempat digaungkan beberapa kepala daerah.

“Gaji ASN dan P3K telah ditetapkan dan ditransfer pemerintah melalui DAU. Sehingga tidak bisa ada gerakan lagi yang mengusung isu gaji P3K,” ujarnya.

“Itu prinsip bernegara dalam sistem pemerintahan nasional. Jadi pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah yang dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kebijakan Presiden adalah kebijakan pemerintah yang wajib didukung dan dilaksanakan pemerintah daerah,” tegas Muslim Arbi.

Pernyataan Muslim Arbi ini muncul di tengah memanasnya isu efisiensi anggaran dan polemik gaji PPPK di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara. (*)