Saleh Mukadar: DPP PDIP Larang Kader Terlibat Program MBG

Saleh Ismail Mukadar. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan larangan bagi seluruh kader untuk memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, termasuk terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kader senior PDIP Saleh Ismail Mukadar mengatakan, kebijakan tersebut bukan merupakan aturan baru, melainkan telah ditetapkan DPP sejak lama. Menurutnya, larangan itu didasarkan pada sikap partai yang masih memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program MBG.

“Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai,” ujar Saleh, Kamis (2/7).

Meski demikian, Saleh mengakui masih terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang terafiliasi dengan PDIP dalam pengelolaan dapur MBG di sejumlah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, DPP disebut telah meminta data kader yang terlibat dalam pengelolaan SPPG kepada jajaran pengurus di tingkat daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya kader PDIP yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan partai.

“Kalau ada yang mengetahui kader yang memiliki atau terlibat dalam dapur MBG, silakan melapor. Pasti akan ditindak tegas oleh DPP,” tegasnya.

Di sisi lain, Saleh menilai tujuan awal Program MBG untuk menekan angka stunting merupakan langkah yang positif. Namun, ia berpendapat implementasi program tersebut masih belum tepat sasaran karena cakupan penerima manfaat dinilai terlalu luas.

Menurutnya, kelompok yang seharusnya menjadi prioritas adalah anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Ia membandingkan kebijakan serupa di sejumlah negara, seperti Tiongkok yang membatasi penerima hingga jenjang sekolah dasar, India hingga sekolah menengah pertama, serta Brasil yang juga memfokuskan program pada anak usia sekolah dasar.

Saleh menilai perluasan sasaran penerima manfaat di Indonesia berdampak pada besarnya anggaran yang harus disediakan pemerintah. Ia menyoroti alokasi anggaran program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk sekitar 60 juta penerima manfaat dan menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian.

“Kalau dibandingkan dengan India, jumlah anak lebih banyak tetapi anggarannya jauh lebih kecil. Di Indonesia, dengan jumlah sekitar 60 juta anak, anggarannya mencapai ratusan triliun. Ini harus dikritisi,” katanya.

Menurut Saleh, besarnya anggaran tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, DPP PDIP memilih mengambil sikap tegas dengan melarang kader terlibat dalam pengelolaan program MBG.

Selain menyoroti Program MBG, Saleh juga menyinggung Program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya memiliki sejumlah persoalan dalam aspek implementasi.

Ia mengimbau masyarakat untuk menyikapi berbagai program pemerintah secara kritis agar manfaatnya benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

“Masyarakat harus kritis melihat program-program ini agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” tegas mantan anggota DPRD Jatim tersebut. (Andra Jatmiko)