Kinerja APBN, Kabinet dan BUMN

Salah satu diantaranya adalah pembangunan industri transportasi publik kereta api antar pulau selain untuk alokasi pembiayaan BUMN Energi (Pertamina dan PLN) dan Pertambangan (Mind ID, Krakatau Steel, PT PAL dll).

Oleh: Defiyan Cori

KEMPALAN: Visi-Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sungguh mulia. Visi yang pertama, sangat mendasar dan substansial yaitu memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Selanjutnya, yang kedua sampai kedelapan adalah pilar yang menyokongnya terbagi dalam tiga aspek, yaitu kedaulatan negara (pertahanan), pembangunan industri atau hilirisasi dan pengembangan koperasi mengacu kepada konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) serta politik dan hukum lingkungan berdasar norma agama.

Visi-misi tersebut, kemudian diwujudkan dalam program prioritas yang tampak jelas diantaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan transformasi BUMN melalui pembentukan perusahaan induk utama (super holding), yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau beroperasi dengan nama Danantara Indonesia.

Setidaknya, semua instrumen ekonomi dan non ekonomi harus mampu untuk mendukung Visi-Misi Asta Cita, sasaran pertumbuhan ekonomi dan tujuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya, sudahkah alokasi, postur dan struktur APBN, organisasi kabinet dan BUMN melalui Danantara Indonesia mampu bergerak, bekerja, atau berfungsi bersama dengan serasi, cocok, dan tanpa konflik (kesesuaian) atau compatible?.

Ternyata belum, untuk mewakili ungkapan tidak sama sekali. Mengapa demikian? Jawabannya diawali oleh struktur dan komposisi Kabinet Merah Putih yang sangat gemuk. Belum pernah dalam sejarah pembantu Presiden RI se-“jumbo” ini.

Kemudian, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh potensi dikerahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran dan tujuan Asta Cita. Masuk akalkah?

Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jelas sudah sangat terbatas (budget constraint). Penerimaan negara lebih kecil dari belanja atau pembiayaan pembangunan.

Tak mungkin diharapkan APBN akan menutup semua kewajiban pemerintahan. Sebagai kantong kanan keuangan negara APBN tak mungkin diharapkan dalam jangka pendek. Pasti akan terus mengalami defisit berkelanjutan.

Apalagi, utang jatuh tempo sudah menguras lebih dari 20 persen dari total belanja APBN 2026 yang berjumlah Rp 3.842,7 triliun.

Lalu, tinggal kantong kiri keuangan negaralah yang harus menjadi tumpuan, yaitu Danantara yang mengumpulkan laba-laba BUMN. Pengurus Danantara dan BP BUMN tidak boleh melakukan kelalaian profesional dalam mengelola kinerja BUMN.

Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan laba-laba BUMN yang diinvestasikan untuk cabang produksi bukan penting dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak, seperti industri peternakan, pengolahan sampah dan perkebunan yang bisa dikelola oleh masyarakat luas.

Investasi Danantara harus diarahkan untuk tujuan penguatan BUMN strategis dengan kebutuhan permodalan yang besar dan berteknologi tinggi yang telah berorientasi pelayanan publik dan kepentingan industri dasar dan menengah di dalam negeri.

Salah satu diantaranya adalah pembangunan industri transportasi publik kereta api antar pulau selain untuk alokasi pembiayaan BUMN Energi (Pertamina dan PLN) dan Pertambangan (Mind ID, Krakatau Steel, PT PAL dll).

Seperti halnya kasus yang menimpa Garuda Indonesia harus dicarikan formulasi kebijakan yang tepat untuk menyehatkan dan menyelamatkan bisnis inti dan keuangan korporasinya.

Oleh karena itu, tidak relevan pembentukan Danantara dan pengumpulan laba-laba BUMN hanya digunakan untuk kepentingan investasi jangka pendek atau relatif dapat diupayakan oleh badan usaha Koperasi atau pengusaha swasta nasional.

Sektor usaha atau bisnis yang lebih rendah resiko investasinya dan berteknologi rendah-menengah tidak perlu diintervensi oleh Danantara.

Harta kekayaan (termasuk aset) seluruh BUMN harus ditujukan bagi penyehatan, penyelamatan dan pengembangan BUMN strategis. Bukan untuk aksi korporasi bisnis maaf ecek-ecek yang justru mematikan usaha rakyat!

*) Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi