Menimbang Arah di Tengah Pusaran : Harapan dari Diskusi “Dalam Pusaran Politik Trump” di Tuban

TUBAN-KEMPALAN: Menjelang pelaksanaan forum YukNgopi (Ngobrol Pemikiran Islam) bertema “Dalam Pusaran Politik Trump” di Tuban, Jawa Timur, diskursus publik mulai mengerucut pada satu pertanyaan kunci: bagaimana Indonesia membaca dan merespons keterlibatan dalam Board of Peace (BOP) serta perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat pada era Donald Trump ?

Forum yang akan menghadirkan Dr. Akif (Akademisi Unair Surabaya) dan Dr. Usep Supriatna (Dosen Fisipol Unirow) ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga melahirkan pembacaan persoalan yang jernih serta rekomendasi solusi yang konkret dan terukur.

Membaca Persoalan : Dari Tekanan Tarif hingga Geopolitik Global

Harapan pertama dari forum ini adalah terbangunnya pemahaman utuh mengenai latar belakang kebijakan Indonesia. Dalam konteks ART, Indonesia sebelumnya menghadapi ancaman tarif hingga 32 persen terhadap ekspor yang bernilai US$ 23–25 miliar per tahun, dengan potensi kerugian mencapai US$ 4–6 miliar.

Kesepakatan ART memang menurunkan tekanan tersebut menjadi sekitar 19 persen dan membuka akses 1.819 produk Indonesia ke pasar AS dengan tarif nol persen. Namun di sisi lain, Indonesia membuka sekitar 99 persen pasar domestik untuk produk AS, yang diproyeksikan mendorong kenaikan impor hingga 20–35 persen.

Forum ini diharapkan mampu membaca kondisi tersebut secara objektif: bahwa kebijakan ini bukan sekadar “keberhasilan diplomasi”, tetapi juga mengandung trade-off struktural yang perlu diantisipasi.

Mengurai Keterkaitan BOP dan ART

Diskusi juga diharapkan mampu mengurai benang merah antara BOP dan ART. Secara kronologis, pertemuan BOP berlangsung pada kuartal pertama 2026, diikuti penandatanganan ART dalam waktu kurang dari satu bulan.

Dalam BOP, Indonesia disebut berkomitmen mengirim hingga 8.000 personel, meski saat ini statusnya masih ditangguhkan (on hold) dengan realisasi terbatas sekitar 1.000 personel. Dari sisi fiskal, belum ada bukti pembayaran kontribusi, sementara estimasi kewajiban US$ 1 miliar dalam tiga tahun masih bersifat proyeksi.

Forum diharapkan dapat menjawab: apakah keterlibatan ini merupakan strategi aktif Indonesia, atau respons terhadap tekanan geopolitik global?

Dampak Eksisting : Energi, Industri, dan Ketahanan Nasional

Harapan berikutnya adalah munculnya pembacaan dampak yang lebih konkret. Bahkan sebelum BOP berjalan penuh, eskalasi konflik Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak global.

Implikasinya:

• Beban subsidi energi meningkat
• Biaya logistik naik
• Tekanan inflasi domestik

Di sisi lain, ART membawa investasi hingga US$ 38,4 miliar, tetapi juga meningkatkan impor bahan pangan dan energi. Sektor domestik, terutama pertanian, berpotensi menghadapi tekanan kompetisi.

Forum diharapkan mampu menimbang dampak ini secara berimbang: mana yang bersifat jangka pendek, dan mana yang berisiko jangka panjang.

Rekomendasi Solusi : Menjaga Kedaulatan di Tengah Keterbukaan

Lebih dari sekadar kritik, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang konkret. Beberapa arah solusi yang diharapkan mengemuka antara lain:

1. Rebalancing Kebijakan Perdagangan

• Meninjau ulang struktur tarif yang terlalu terbuka
• Melindungi sektor rentan seperti pertanian dan UMKM
• Mendorong diversifikasi pasar ekspor di luar AS

1. Penguatan Hilirisasi Nasional

• Memastikan kontrol domestik atas sektor strategis seperti nikel
• Mendorong transfer teknologi, bukan sekadar investasi
• Menargetkan posisi Indonesia sebagai pemain utama, bukan pemasok

1. Kehati-hatian dalam Keterlibatan Geopolitik

• Menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif
• Menghindari keterikatan yang mengurangi independensi
• Mengutamakan peran sebagai mediator global

1. Penguatan Ketahanan Energi

• Mengurangi ketergantungan impor
• Mempercepat transisi energi domestik
• Menjaga stabilitas fiskal dari shock global

1. Peneguhan Perspektif Nilai

Sebagai forum berbasis pemikiran Islam, diharapkan muncul penegasan bahwa kebijakan negara harus berpijak pada:

• prinsip keadilan (al-‘adl)
• kedaulatan (istiqlal)
• kemaslahatan umat

Menatap Diskusi sebagai Ruang Kritis

Forum YukNgopi di Tuban diharapkan menjadi lebih dari sekadar ruang wacana. Ia diharapkan menjadi titik awal konsolidasi pemikiran—menghubungkan data, realitas, dan nilai dalam satu kerangka yang utuh.

Di tengah pusaran geopolitik global, Indonesia tidak hanya dituntut cerdas membaca situasi, tetapi juga berani menentukan arah. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka perdagangan atau posisi diplomatik, melainkan kedaulatan bangsa dan masa depan peradaban.

Diskusi ini mungkin belum berlangsung. Namun harapannya sudah jelas: melahirkan cara pandang yang lebih jernih, lebih kritis, dan lebih berdaulat.[]