Mengapa Saiful Mujani Minta Prabowo Turun?

Apakah bisa kesalahan atau dosa Penguasa, dilimpahkan pada sistem UUD 1945 yang sama sekali tidak dilaksanakan dan kalaupun dilaksanakan hanya cover-nya saja, bukan substansinya?

Oleh: Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom

KEMPALAN: Di alam video ini Saiful Mujani meminta Prabowo Subianto turun sebagai Presiden. Dengan alasan:

Partai Gerindra ingin kembali kepada UUD 1945. Berarti tidak mengakui lagi hasil Amandemen hasil reformasi.Nanti kalau posisi politik Prabowo sudah kuat, maka cepat atau lambat akan kembali menggunakan UUD 45 Asli yang tidak demokratis itu.

Menurut Saiful itu adalah ancaman serius dan fundamental terhadap demokrasi. Kalau Prabowo tak sanggup menjalankan agenda demokrasi itu m,aka sebaiknya Prabowo turun. Itulah inti sari dari statemen Saiful Mujani dalam video tersebut.

Tanggapan Kami

UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah UUD yang dibuat dalam spirit anti penjajahan oleh para pendiri bangsa.

Tentu setelah hampir 25 tahun UUD 45 hasil Amandemen (sering disebut UUD 2002), Partai Gerindra, Pak Prabowo melihat realitas bangsa makin terpuruk dan “terjajah”, sehingga berpikir bahwa hanya dengan kembali ke spirit UUD 1945, 18/8/1945 yang anti penjajahan itu Indonesia akan selamat.

Saiful Mujani melihat seolah kiamat demokrasi kalau Pak Prabowo kembali ke UUD 1945 18/8/1945. Padahal Pemilu tetap ada, kecuali Pemilihan Presiden akan dilakukan di MPR (yang ada Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Wakil dari Partai hasil Pemilu).

Memilih Presiden di MPR itu juga demokrasi, Itulah Demokrasi Tidak Langsung.

Pilpres yang dibanggakan Saiful Mujani itu adalah Pilpres Langsung One Man One Vote yang merupakan praktik demokrasi liberal yang dikatakan oleh William Blum sebagai: expor Amerika Serikat yang paling mematikan.

Belum mengeritik kebijakan luar negeri AS menyebarkan demokrasi liberal justru seringkali memicu konflik, perang, dan kehancuran sosial, serta menyingkap pula intervensi AS terhadap pemerintahan negara lain sejak 1945. 

Tampak Saiful Mujani paranoid terhadap UUD 1945 18/8/1945, karena diduga ada salah paham.

Cara Berkuasa Soekarno dan Soeharto Selalu Jadi Contoh Keburukan UUD 1945

Pertanyaannya apakah Soekarno ketika itu benar telah menjalankan UUD 1945 sesuai semangat dan teks UUD ‘45? Bukankah Soekarno menjalankan kekuasaan menurut seleranya, ingin menerapkan Demokrasi Terpimpin dengan Nasakom, karena itu mendapat kritik dari Bung Hatta dan Liga Demokrasi pimpinan Jenderal Soekendro? 

Adakah dalam teks UUD 1945 bahwa Ketua Mahkamah Agung dan Ketua MPRS boleh merangkap sebagai Menteri, dan itu dilakukan oleh Soekarno?

Apakah Soeharto saat itu menjalankan UUD 1945 sesuai teks dan jiwa UUD 1945?

Adakah dalam teks UUD 1945 menyebutkan ABRI boleh mengisi jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif?

Bukankah Petisi 50 dan Gerakan Mahasiswa 77/78 menyatakan Soeharto sudah menyimpang dari UUD 1945?

Apakah bisa kesalahan atau dosa Penguasa, dilimpahkan pada sistem UUD 1945 yang sama sekali tidak dilaksanakan dan kalaupun dilaksanakan hanya cover-nya saja, bukan substansinya?

Jadi era Soekarno dan Era Soeharto itu bukan wujud dari pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Hanya sebagai slogan dan cover politik saja.

Justru menjadi tugas generasi muda kini untuk mengimplementasikan semangat dan teks UUD 1945 18 Agustus 1945 atau UUD Proklamasi.

Saiful Mujani mendewakan sistem demokrasi liberal ala AS (meskipun tiruannya juga banyak salah, menurut Chris Komari), sehingga menutup peluang kita untuk menerapkan Sistem Tersendiri, menurut Prof Dr Mr Soepomo.

Sistem itu seharusnya berbasis kultur kita. Misalnya dalam memilih Pemimpin. Perhatikan apakah semua parpol atau ormas memilih Ketumnya dengan tetap mengundang semua pemegang kartu anggotanya ke bilik suara? Kan tidak.

Semua parpol atau ormas memilih Ketumnya Lewat Perwakilan Musyawarah. DPD/DPW kumpul memilih Ketumnya, baik lewat voting atau musyawarah atau secara aklamasi.

Mengapa budaya itu ditabrak dengan memilih Presiden harus lewat one man one vote yang liberal?

Jadi apa sebenarnya masalah yang mendasar yang membuat Saiful Mujani “mengingau” meminta Presiden Prabowo harus turun?

*) Drs. M. Hatta Taliwang, MIKom, Mahasiswa S3 Ilmu Politik UNAS, Mantan Anggota DPR/MPR RI