Dalam Dekap Negara Pegawai

Tentu saja, budaya merit habis dan risiko bangkrut (dalam jangka pendek) akan menjadi rendah. Terlebih jika hampir semua orang digiring jadi pegawai negara dan pergerakan serta invasi swasta tidak didukung.

Oleh: Yudhie Haryono

KEMPALAN: Setelah berkuasa, Presiden Prabowo Subianto seperti mengundang sekaligus mengandung etatisme state. Yaitu mimpi praktik di mana negara pegang peran dominan di semua bidang: ekonomi, politik, sosial dan bahkan juga budaya. Sektor private, swasta dan koperasi tidak terlalu penting.

Ia ingin sebanyak-banyaknya warga negara menjadi pegawai negara (PNS). Hal ini karena dirinya (negara) menganggap lebih tahu, lebih mampu, lebih efesien dalam mengatur segalanya dibanding swasta atau komunitas lainnya.

Yang paling utama tentu negara mau jadi aktor utama ekonomi. BUMN/BUMD menguasai sektor kunci: energi, bank, pangan, transportasi, dll. Aktor lain cuma “pelengkap penderita saja”.

Karenanya, lapangan kerja terbesar dibuat di sektor publik adalah menjadi PNS. Pegawai negara dianggap jalur hidup paling logis, sukses, berprestasi, kaya karena negara bagi-bagi sumber daya dengan serius. Sektor swasta dianggap sebaliknya: sepi dan bukan prestasi apalagi gengsi.

Tentu, arsitektur pemerintahan dan birokrasinya mengontrol semua perencanaan pembangunan dan terpusat di ibu kota. Harga bahan pangan, konsumsi, produksi, distribusi, ekspor impor ditentukan negara, bukan pasar.

Kita juga paham, mimpi “negara pegawai” biasanya lahir dari etatisme yang telah kebablasan di mana elitenya berasal dari militer dan para militer yang bermental militeristik dan ambtenaaristik. Padahal, tidak ada negara maju yang berpola etatisme. Apalagi jadi peradaban besar di semesta.

Terlebih, etatisme state memilih doktrin, “semua jadi pegawai negeri” supaya muncul stabilitas dan harmoni dalam hidup bernegara. Itulah mengapa presiden suka sekali menggemukkan kabinet, anti kritik, tidak pro-swasta dan mengebiri, bahkan membunuh oposisi.

Saat bersamaan ia ingin pemerintahannya jadi majikan utama. Semua BUMN/D, KDMP, kementerian, lembaga daerah harus menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya tanpa kewalitas memadai. Akibatnya, wapres dan beberapa anggota kabinet serta tim presiden banyak yang tidak punya kapasitas. Apalagi kapabilitas.

Dalam konteks ini, swasta, enterpreneur dan wirausaha kalah saing dari segi benefit, pensiun, status sosial dan narasinya. Kastanya rendah. Status sosialnya sudra.

Karena ekopolnya terpusat maka proyek, izin, kredit dll semua lewat negara. Akhirnya orang berpikir: “daripada bikin usaha yang sulit maju maka lebih baik masuk ke negara yang bagi-bagi proyek via ordal.”

Di paradigma ini, mereka yang bisnis berpikir risikonya tinggi, pajak ribet, modal mahal, kebangkrutan cepat datang.

Tentu saja, budaya merit habis dan risiko bangkrut (dalam jangka pendek) akan menjadi rendah. Terlebih jika hampir semua orang digiring jadi pegawai negara dan pergerakan serta invasi swasta tidak didukung.

Produktivitas ekonominya pasti rendah; terlalu banyak dan panjang administrasi birokrasinya; sedikit produksi; alpa inovasi, minus industri dan dehilirisasi.

Lebih jauh, beban APBN bengkak karena gaji dan pensiunan menyedot anggaran; ruang buat infrastruktur menyempit; ruang untuk subsidi habis; wirausaha susah tumbuh; pekerja muda takut ambil risiko; investor tidak tertarik invasi; birokrasi gemuk sehingga layanan sangat lambat karena orientasinya masih “aman” bukan “efisien”. Mereka kini ingin kaya lewat KKN.

Sungguh, potret negara model ini harus segera diakhiri. Negara pancasila harus progresif. Arsitekturnya triasekonomika: medorong swasta dan koperasi sampai sehat dan kuat lewat insentif pajak, akses modal, dan perizinan yang mudah plus bunga kredit rendah serta kurs tetap.

Tentu tujuannya agar negara kita tidak menanggung semua orang, tapi menjadi “wasit adil” yang bikin ekosistem usaha jalan; kolaboratif sehingga “sentosa bersama.” Inilah pentingnya menegakkan rechtsstaat yang didasarkan pada hukum adil, berkeadilan, sosial, efisian, murah dan merakyat.

*) Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre