Bayangan Kekitaan

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kian tertekan oleh pemujaan dangkal terhadap hal-hal berbau asing. Ruang publik dipenuhi logo dan sebutan asing yang melemahkan kapasitas bahasa sebagai penanda bangsa.

Oleh: Prof. Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, masih adakah simpul perekat yang mempertautkan bayangan keindonesiaan hari ini?

Suatu bangsa, menurut Ben Anderson, adalah ”komunitas politik terbayangkan”. Setiap bayangan memiliki ufuk horizon – batas imajiner yang memisahkan  ”kekitaan” dan ”kelianan” (otherness).

Dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, horizon kekitaan diperluas dengan mempertautkan berbagai kelianan dalam fantasi keindonesiaan. Kini tapal batas itu kian menciut, dipecah oleh beragam fantasi kelianan.

Persekolahan ikut memecah kekitaan lewat perbedaan identitas dan status sosial. Sekolah publik yang semestinya menjadi kuali pelebur ragam identitas kerapkali berubah menjadi pengukuh perbedaan saat diskriminasi dan favoritisme daya beli mewabah.

Politik yang mestinya menjadi katalis integrasi sosial – mentransendensikan warga dari komunalisme ke rasionalitas publik – sering menjelma sumber disintegrasi. Pertambahan partai merobek bayangan kekitaan oleh konflik kepentingan pragmatis-oligarkis.

Kesenjangan sosial kian menganga, membelah Indonesia antara minoritas oligarkis yang menguasai sebagian besar kekayaan dan mayoritas warga yang hidup dalam keterbatasan.

Jurang ini bukan sekadar ekonomi, tetapi juga pengalaman hidup: sebagian kecil menikmati kelimpahan akses, kuasa, dan peluang, sementara sebagian besar terlilit kesulitan.

Otonomi daerah tanpa fantasi persatuan memenggal integrasi territorial – bahkan mengapling lautan menurut batas kabupaten – serta menggoyahkan integrasi sosial-nasional. Pilkada langsung kerap menguatkan kembali tribalisme yang meretakkan kekitaan.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kian tertekan oleh pemujaan dangkal terhadap hal-hal berbau asing. Ruang publik dipenuhi logo dan sebutan asing yang melemahkan kapasitas bahasa sebagai penanda bangsa.

Pelipatgandaan dan komersialisasi media setidaknya memicu fragmentasi publik. Menjamurnya media dan medsos memotong pemirsa ke segmen sempit yang membatasi paparan isu bersama. Ujungnya, rakyat lebih diperlakukan sebagai konsumen ketimbang publik kewargaan yang terikat pada kemaslahatan kolektif.

Dalam situasi demikian, dari manakah kita temukan sumber kekuatan untuk merawat semangat kekitaan?

*) Prof. Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan