SURABAYA-KEMPALAN: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Nabire, Papua Barat resmi mendaftarkan keberadaan organisasi mereka ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, Rabu (11/3/2026). Langkah tersebut dilakukan guna mempertegas legalitas struktur kepengurusan partai di tingkat daerah.
Pendaftaran ke Kesbangpol merupakan tahapan administratif wajib bagi organisasi politik agar tercatat secara formal dalam administrasi pemerintahan daerah. Namun, untuk dapat berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), partai politik (parpol) tetap diwajibkan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, terdapat beberapa kriteria ketat yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta pemilu, di antaranya berstatus badan hukum, memiliki pengurus di seluruh provinsi, minimal 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.
Kemudian, keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada kepengurusan tingkat pusat. Lalu keanggotaan dengan minimal 1.000 anggota atau satu per seriubu dari jumlah penduduk di wilayah terkait, dan memiliki kantor tetap hingga akhir tahapan pemilu serta menyerahkan nomor rekening dana kampanye.
Selain memenuhi aspek legalitas, DPD Partai Gerakan Rakyat Nabire menyatakan komitmennya untuk berkontribusi nyata melalui empat sektor Utama, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi (UMKM), dan aksi sosial.
“Di Kabupaten Nabire, sejumlah program yang dapat menjadi fokus perhatian antara lain bidang pendidikan melalui bantuan perlengkapan sekolah, pelatihan guru, serta pengembangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil,” ujar Perwakilan dari DPD Gerakan Rakyat Nabire.
Melalui pendaftaran resmi, Gerakan Rakyat menegaskan kesiapannya untuk menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Nabire.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi