Alur Dangkal Hambat Potensi Belawan, DPR Dorong Normalisasi Segera Dilakukan

Medan – Kunjungan kerja Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, pada Senin (21/7), mengungkap satu persoalan krusial yang selama ini menghambat pertumbuhan pelabuhan tersebut: pendangkalan alur pelayaran.

Dalam peninjauan tersebut, Bambang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi alur pelayaran yang dinilai belum memadai untuk menunjang aktivitas kapal-kapal besar. Padahal, menurutnya, Pelabuhan Belawan memiliki posisi geografis strategis di jalur utama pelayaran dunia, yakni Selat Malaka.

“Pelabuhan Belawan ini seharusnya menjadi gerbang ekspor-impor berskala internasional di Indonesia bagian barat. Tapi kalau alurnya dangkal, kapal besar enggan masuk,” ujar Bambang.

Saat ini, Belawan hanya mampu menampung kapal berukuran kecil hingga sedang, yang berimbas pada rendahnya volume bongkar muat. Sepanjang tahun 2024, aktivitas bongkar muat tercatat hanya sekitar 1,5 juta TEUs. Angka ini masih jauh tertinggal dibanding pelabuhan regional seperti di Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masing-masing sudah mencapai 10–30 juta TEUs per tahun.

Selain hambatan dari sisi laut, kapasitas darat Pelabuhan Belawan dinilai sudah cukup memadai. Area penumpukan kontainer mampu menampung hingga 4 juta TEUs, namun belum termanfaatkan secara optimal karena terbatasnya kapal besar yang masuk.

“Kapasitas sudah besar, crane dan tempat kontainer memadai. Tapi percuma kalau kapal-kapal besar tidak bisa merapat karena alurnya belum dalam,” tegasnya.

Menurut Bambang, normalisasi alur harus dipercepat untuk mendongkrak daya saing pelabuhan. Ia juga menekankan bahwa peningkatan fasilitas pelabuhan akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya logistik, khususnya di Sumatera Utara.

Sementara itu, pihak Pelindo 1 Belawan membenarkan bahwa proses pengerukan alur masih tertahan pada tahapan administrasi. Pelaksana Harian Executive General Manager, Mahadi Widigdo, menyebut bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan dari asosiasi pelayaran, INSA Medan, terkait skema tarif kapal dalam proses pengerukan.

“Kami memerlukan persetujuan tarif dari INSA. Setelah itu, dokumen akan kami kirim sebagai dasar untuk penugasan pengerukan,” jelas Mahadi.

Saat ini, kedalaman alur tercatat berada pada 7,9–8 meter LWS (low water spring), dan hanya mencapai 9–10 meter saat pasang. Idealnya, kedalaman alur ditingkatkan hingga 11–12 meter dengan lebar 100–150 meter sepanjang 26 kilometer agar kapal-kapal besar bisa langsung menuju laut lepas.

Ia mengungkapkan bahwa pendangkalan terjadi akibat sedimentasi tahunan yang mencapai 70–80 sentimeter, dan hal ini semakin mempersempit ruang gerak kapal.

“Kami berharap dukungan dari legislatif bisa mempercepat proses pengerukan yang sudah lama direncanakan,” tutup Mahadi.