Pemerintahan Prabowo Dapat Rapor Merah dari FTA, Nilai 5 dari 10

KEMPALAN – JAKARTA: Pemerintahan Prabowo Subianto baru saja menerima rapor merah dari Forum Tanah Air (FTA) berdasarkan hasil kajian dan angket, evaluasi satu semester pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tim perumus yang terdiri dari: Syafril Sjofyan, Donny Handricahyono, Ida N Kusdianti, Iskundarti Mansyur, Heri Kurniawan dan tim pengarah: Tata Kesantra menjelaskan tujuan kajian dan diskusi tersebut adalah untuk memperbaiki kinerja kabinet merah putih.

Ruang lingkup evaluasi kajian dan diskusi dibatasi hanya dalam empat bidang yang dianggap sangat krusial dalam menentukan keadaan dan keberadaan bangsa dan negara kedepannya yaitu: hukum dan HAM politik, ekonomi pertahanan dan keamanan.

Dirilis FTA di bagian metode evaluasi kajian dan diskusi, memakai pendekatan analisa pakar (expert Judgement) sesuai bidangnya masing-masing dalam empat kategori yang dibahas. Metode kajian dan diskusi efektif dilakukan secara maraton dari tanggal 15 sampai 26 Maret 2025.

Disebutkan bahwa narasumber yang hadir mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing adalah:
Prof. Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL. M.
Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M. Phil, Ph.D.
Chusnul Mar’iyah, Ph.D
Dr. Anthony Budiawan, MBA, CMA
Dr. Ir. Marwan Batubara, MSc
Dr. Slamet Ginting, S. IP, MSc
Dr. Feri Amsari, SH, M.H, LL.M
Dr. Anton Permana, S. IP, M.H

Diskusi dihadiri oleh diaspora dari berbagai negara seperti USA Jerman, Swiss, Kanada, Australia, Hongkong, Singapura, Jepang turut hadir pula koordinator FTA dari berbagai provinsi di Indonesia. Diskusi dipandu oleh Tata kesatra ketua umum FTA. Dalam kajian dan diskusi tersebut juga dilakukan evaluasi dengan metode kualitatif untuk mendapat wawasan dan persepsi pakar dan publik yang hadir dalam pembahasan kajian dan diskusi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu dilakukan juga evaluasi dengan metode kuantitatif untuk mengukur kebijakan-kebijakan yang diambil melalui Data statistik dan survei yang akan memperkuat hasil evaluasi kualitatif. Survei dilakukan dengan memberi kuesioner kepada masyarakat luas melalui anggota dan jaringan FTA yang tersebar di 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia, dari tanggal 1 – 4 Mei 2025.

Dalam forum tersebut, FTA menyampaikan hasil kajiannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di semester pertama.

1. Masalah penegakan hukum menjadi barometer yang bisa jadi ukuran keberhasilan
   pemerintahan Prabowo di 6 bulan pertama. Sayangnya, banyak momentum
   momentum yang terlewat begitu saja karena penanganan kasus kasus hukum hanya
   di permukaan saja, tidak menyentuh substansi delik dan permasalahannya. Beberapa
   kasus yang menjadi sorotan adalah penanganan korupsi di ranah pengadilan.
   Sekalipun di awalnya terkesan lamban dan alot, pada akhirnya kasus kasus besar
   berhasil diungkap dan terjadi mutasi besar besaran di tubuh peradilan. Kita masih
   menunggu tindak lanjut bersih bersih di tubuh peradilan dan pengungkapan kasus
   kasus besar karena korupsi di ranah peradilan ini diduga kuat sudah menjadi jaringan
   yang saling terkait. Kasus pagar laut di PIK 2 yang hanya menyasar pada salah satu
   kepala desa dan aparatnya juga menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum
   pemerintahan Prabowo. Demikian juga dengan penanganan kasus di tubuh Pertamina
   yang hanya berakhir pada jajaran pelaksana tugas, tidak menyelesaikan substansi
   masalahnya yang sarat dengan permainan mafia migas yang selama ini selalu lolos
   dari kejaran hukum. Hal hal tersebut diatas, adalah salah satu dari unsur yang
   memberi rapor merah penegakan hukum oleh Prabowo di satu semester pertama
   pemerintahannya. Survei penegakan dan penerapan hukum selama satu semester
   pemerintahan Prabowo adalah kurang baik 44.1%, tidak baik 39.5% sementara yang
   menjawab baik 11.4%. Sisa 5% terbagi untuk sangat baik dan tidak tahu.

2. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus menjadi fokus utama pemerintahan
   Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintahannya
   berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam issu ini, bila tidak maka akan
   menambah nilai merah bagi Prabowo. Tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada cara
   cara proxy dengan memakai pihak lain, baik perorangan maupun ormas, dalam
   melaporkan para pengkritik dan pencari keadilan. Kebebasan berbicara dan
   kebebasan pers adalah kebutuhan masyarakat untuk bisa menjadi pengontrol
   pemerintah, mengawal kebijakan yang diambil pemerintah. Kebebasan berbicara
   dan kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi, telah dijamin kemerdekaannya
   dan diakui keberadaannya dalam pasal 28 UUD 1945, seperti halnya tiga pilar
   demokrasi lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Komunikasi publik dan komunikasi politik dari pemerintahan Prabowo yang buruk
   harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Tanpa
   komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan
   pemerintahannya semakin berkurang karena langkah dan kebijakan kebijakan yang
   diambil tidak tersosialisasi dan terinformasi dengan baik ke masyarakat. Hasil survei
   FTA tentang kemampuan pemerintahan Prabowo mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan kebijakannya menunjukkan responden menyatakan
   kurang mampu 51.9%, tidak mampu 28.5% dan mampu hanya 13.6%, sisanya 6%
   terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu.
4. Permasalahan yang kompleks dalam bidang ekonomi membutuhkan terobosan
   terobosan besar dalam mengkaji ulang program dan rencana kerja pemerintahan
   Prabowo. Harus dibuat kebijakan kebijakan yang radikal untuk bisa bertahan dan
   membalikkan keadaan ekonomi sehingga membangunkan sektor riil yang berdampak
   langsung dengan hajat hidup orang banyak. Satu semester pemerintahan Prabowo
   tidak menghasilkan suatu yang signifikan dalam pembangunan ekonomi sehingga
   memberi rapor merah bagi kabinet Merah Putih. Konsekuensinya, reshuffle kabinet
   menjadi suatu keniscayaan. Hasil survei apakah mendukung reshuffle kabinet
   menunjukkan, 74.4% sangat mendukung, 21% mendukung, sisanya sekitar 5%
   terbagi untuk yang kurang mendukung, tidak mendukung dan tidak tahu.
5. Pemerintah harus sangat hati hati bermain dalam isu-isu yang berhubungan dengan
   TNI dan POLRI. Selain karena pengalaman rakyat di masa lalu, keterlibatan TNI dan
   Polri dalam ranah publik serta politik, dapat dilihat sebagai kemunduran demokrasi.
   Hal ini tentu akan berdampak kepada kepercayaan pihak asing untuk masuk
   melakukan investasi. Kinerja POLRI yang sangat buruk perlu menjadi prioritas
   pemerintahan Prabowo untuk dibenahi. Hasil survei kinerja dan prestasi POLRI
   menunjukkan 62.5% tidak baik, 28.4% kurang baik, sisa 9% terbagi untuk sangat
   baik, baik dan tidak tahu.
6. Secara keseluruhan evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto, baik secara kualitatif
   maupun kuantitatif, dalam satu semester pertama nilai rapornya masih merah atau 5
   dari total 10 angka tertinggi. Hal ini selain karena memang kebijakan kebijakan yang
   diambil oleh Prabowo belum menunjukkan perubahan dan hasil yang signifikan
   dalam 6 bulan pertama, juga kebijakan kebijakan yang diambil belum menyentuh
   langsung substansi dari permasalahan yang ada. Survei Penilaian kinerja
   pemerintahan Prabowo dalam satu semester ini kurang baik 49.8%, tidak baik
   29.2%, baik 15.4%, sisanya 5% terbagi untuk sangat baik dan tidak tahu.

Tanggapan Narasumber

Dalam sesi Zoom meeting yang dilakukan pada hari Minggu (11/5) beberapa narasumber yang hadir dalam forum tersebut memberikan tanggapan atas kajian FTA, antara lain:

Hersubeno Arief (wartawan senior) mengatakan, “Saya menginginkan kajian FTA ini bisa dilakukan secara berkala”.

Chusnul Mar’iyah, (pengamat politik sekaligus seorang dosen) mengkritisi pemerintahan Prabowo dengan lugas mengatakan, ” Saya kira Prabowo masih belum bisa lepas dari poros Jakarta – Beijing – Solo”. Selain menanggapi beberapa aspek kajian, dia juga menggaris bawahi mengenai metode survei yang dilakukan FTA karena hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan kesimpulan kajian FTA, bukan hanya sekedar penggiringan opini.

Refly Harun (analis politik sekaligus ahli tata negara) menanggapi beberapa hal dari kajian FTA terhadap pemerintahan Prabowo tersebut dengan mengatakan, “MA harus di shutdown, dikoreksi orang-orangnya, mengingat banyaknya masalah termasuk makelar kasus”. Selain itu, Refli Harun juga menanggapi soal kebebasan pers, dia menginginkan tidak ada satu orang pun yang ditangkap karena kebebasan berbicara contohnya mahasiswi ITB yang ditangkap beberapa waktu yang lalu.

Pentingnya Menerima Kritik

Kritik dan saran dari FTA dan narasumber tersebut penting bagi pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kinerjanya dan memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan menerima kritik dan saran, pemerintahan Prabowo dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kepercayaan rakyat.

Kaesang Pangarep Hadir dalam Zoom Meeting

Ada yang menarik dalam Zoom meeting tadi malam, terdapat peserta yang menggunakan nama Kaesang P. Meskipun tidak jelas apakah benar-benar Kaesang Pangarep, namun kehadiran dan penggunaan nama tersebut menarik perhatian peserta. Bahkan Chusnul sempat mengatakan kalau itu memang benar Kaesang Pangarep, semoga dia bisa mengambil dan mendapatkan pelajaran dari kegiatan tersebut.

Kembali ke pembahasan kajian FTA, dengan menerima kritik dan saran, diharapakan
pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan memenuhi kebutuhan rakyat, apalagi mendapatkan masukan dari hasil kajian dan evaluasi secara gratis (Chusnul menyebut dengan istilah free project). (Izzat)

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)